Boy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungBoy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungKamis 15 Sep 2016 10:54Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Baru melaporkan hartanya ke kantor wilayah (kanwil) pajak besar IV, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan bos Adaro Energy menyebut perlu waktu untuk menghitung.selengkapnya

 Fiskus perlu beri waktu WP bernafas pasca-amnesti pajakFiskus perlu beri waktu WP bernafas pasca-amnesti pajakSenin 30 Jul 2018 10:19Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak yang sudah ikut amnesti pajak tak luput dari pemeriksaan. Namun, sifatnya belum menjadi prioritas.selengkapnya

 Pengamat pajak: Dirjen Pajak tak perlu perlonggar tenggat waktu pelaporan SPTPengamat pajak: Dirjen Pajak tak perlu perlonggar tenggat waktu pelaporan SPTKamis 14 Mar 2019 10:14Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Hingga pertengahan Maret 2019, jumlah wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) baru 5,55 juta dari 18,3 juta. Jumlah tersebut belum mencapai separuhnya, meskipun tenggat waktu akan segera berakhir.selengkapnya

 Mobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarMobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarRabu 11 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terus memburu para pelanggar administrasi di area Jakarta. Razia yang dilakukan dari pintu ke pintu ini menyasar para pemilik kendaraan mewah yang belum membayar pajak, hingga menunggak ratusan juta rupiah.selengkapnya

 Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk KoperasiSenin 11 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

 Sri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSelasa 26 Mar 2019 14:58Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,perlu ada pertimbangan yang matang untuk menurunkan PPh badan menjadi 8%. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 8% dari posisi saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Senin 21 Mar 2016 14:38Administratordibaca 1339 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Misbakhun: Anggaran DJP Perlu Ditingkatkan untuk Optimalkan Layanan PajakMisbakhun: Anggaran DJP Perlu Ditingkatkan untuk Optimalkan Layanan PajakJumat 4 Mei 2018 14:17Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengatakan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu ditingkatkan seiring DJP mengeluarkan paket kemudahan layanan pajak. Menurutnya, untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif perlu ditingkatkan anggarannya.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakJumat 22 Mar 2019 10:48Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun 2019 menjadi peringatakan bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pembayar pajak. Untuk itu, perlu kerja ekstra untuk bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakSelasa 2 Apr 2019 14:57Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Hingga akhir Maret jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan baru 60,6% atau 11,09 juta WP dari total WP. Maka perlu ada upaya ekstra untuk mendorong agar WP melaporkan SPT.selengkapnya

 Keringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKeringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKamis 2 Jul 2020 10:57Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya

 Ada potensi ekspor, insentif pajak untuk sektor jasa perlu diperluasAda potensi ekspor, insentif pajak untuk sektor jasa perlu diperluasRabu 25 Jul 2018 13:56Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mendorong ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkecil current account deficit (CAD). Bila membedah lebih dalam, Indonesia memiliki peluang untuk mengekspor jasa namun selama ini ketergantungan dengan impor jasa.selengkapnya

 Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanPerlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanSelasa 19 Mar 2019 15:47Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.selengkapnya

 PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakPBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakKamis 9 Ags 2018 16:05Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 764 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Ada Bom Waktu di Balik Program Pengampunan PajakAda Bom Waktu di Balik Program Pengampunan PajakAhad 24 Jul 2016 10:19Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Di balik manisnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) ternyata menyimpan bom waktu. Apa itu?selengkapnya

 Jangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuJangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuSenin 22 Jan 2018 10:28Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

 Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyPemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya

 Realisasikan TA,Menkeu Bambang Punya Waktu 9 BulanRealisasikan TA,Menkeu Bambang Punya Waktu 9 BulanJumat 1 Jul 2016 09:42Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Mungkin tak banyak yang tahu, UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang terdiri dari 13 bab dan 25 pasal, hanya berlaku sembilan bulan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :