Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk KoperasiSenin 11 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

 Boy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungBoy Thohir: Kita Perlu Waktu Untuk MenghitungKamis 15 Sep 2016 10:54Administratordibaca 635 kaliSemua Kategori

Baru melaporkan hartanya ke kantor wilayah (kanwil) pajak besar IV, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan bos Adaro Energy menyebut perlu waktu untuk menghitung.selengkapnya

 Sri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSelasa 26 Mar 2019 14:58Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,perlu ada pertimbangan yang matang untuk menurunkan PPh badan menjadi 8%. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 8% dari posisi saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Senin 21 Mar 2016 14:38Administratordibaca 1257 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Misbakhun: Anggaran DJP Perlu Ditingkatkan untuk Optimalkan Layanan PajakMisbakhun: Anggaran DJP Perlu Ditingkatkan untuk Optimalkan Layanan PajakJumat 4 Mei 2018 14:17Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengatakan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu ditingkatkan seiring DJP mengeluarkan paket kemudahan layanan pajak. Menurutnya, untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif perlu ditingkatkan anggarannya.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakJumat 22 Mar 2019 10:48Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun 2019 menjadi peringatakan bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pembayar pajak. Untuk itu, perlu kerja ekstra untuk bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakSelasa 2 Apr 2019 14:57Ridha Anantidibaca 773 kaliSemua Kategori

Hingga akhir Maret jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan baru 60,6% atau 11,09 juta WP dari total WP. Maka perlu ada upaya ekstra untuk mendorong agar WP melaporkan SPT.selengkapnya

 Keringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKeringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKamis 2 Jul 2020 10:57Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya

 Ada potensi ekspor, insentif pajak untuk sektor jasa perlu diperluasAda potensi ekspor, insentif pajak untuk sektor jasa perlu diperluasRabu 25 Jul 2018 13:56Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mendorong ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkecil current account deficit (CAD). Bila membedah lebih dalam, Indonesia memiliki peluang untuk mengekspor jasa namun selama ini ketergantungan dengan impor jasa.selengkapnya

 Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanPerlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunanSelasa 19 Mar 2019 15:47Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.selengkapnya

 PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakPBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakKamis 9 Ags 2018 16:05Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

 Insentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorInsentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorJumat 2 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperluas pemberian insentif pajak. Dalam peraturan pemerintah (PP) baru, kali ini pemberian insentif tersebut juga akan masuk kepada WP dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA).selengkapnya

 Penanganan UKM Perlu DisederhanakanPenanganan UKM Perlu DisederhanakanRabu 12 Okt 2016 15:32Admindibaca 389 kaliSemua Kategori

Penanganan UKM Perlu Disederhanakan JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menyarankan penanganan usaha kecil dan menengah untuk ikut program pengampunan pajak dengan mendekati langsung pelaku usaha. Formulir untuk mereka disarankan juga lebih sederhana.Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo, Selasa (11/10)selengkapnya

 Mekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahMekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahSenin 26 Mar 2018 09:54Ridha Anantidibaca 236 kaliSemua Kategori

Mekanisme pelaporan Surat Pemberitahun (SPT) tahunan perlu dipermudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyPemerintah dan DPR Sepakat RI Perlu Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 07:13Administratordibaca 531 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan DPR telah setuju Indonesia perlu kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). ‎Dengan persetujuan ini diharapkan memperlancar jalan menuju pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasPengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasSenin 13 Jun 2016 08:34Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

 UMKM juga Perlu Tax AmnestyUMKM juga Perlu Tax AmnestyJumat 17 Jun 2016 08:16Administratordibaca 2810 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty agar aset WNI yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia. Pengenaan tax amnesty itu diusulkan jangan hanya untuk pengusaha besar saja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seharusnya juga bisa mendapatkan pengampunan pajak.selengkapnya

 OJK: Ikut Tax Amnesty Tak Perlu RestatementOJK: Ikut Tax Amnesty Tak Perlu RestatementSelasa 6 Sep 2016 16:56Administratordibaca 1028 kaliSemua Kategori

Banyak pertanyaan dari wajib pajak sebelum mengikuti program tax amnesty. Salah satunya adalah mengenai laporan keuangan perusahaan.selengkapnya

 Tak Perlu Takut Pengampunan PajakTak Perlu Takut Pengampunan PajakSabtu 3 Sep 2016 11:17Administratordibaca 1152 kaliSemua Kategori

Sejak aturan pengampunan pajak diterapkan pada Juli 2016, isu tersebut ramai bergulir di masyarakat dan tidak jarang cukup membingungkan banyak kalangan. Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan program pengampunan dari pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi pengampunan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana harta yang tidak dilaporkan dalam SPT 2016 dselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :