Menpan RB Turut Serta Laporkan SPT TahunanMenpan RB Turut Serta Laporkan SPT TahunanRabu 2 Mar 2016 15:57Administratordibaca 1754 kaliSemua Kategori

Sebagai menteri yang mengeluarkan Surat Edaran berisi kewajiban Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tak luput harus melaksanakan aturan tersebut.selengkapnya

 Meski Disahkan, Perjalanan UU Tax Amnesty Masih PanjangMeski Disahkan, Perjalanan UU Tax Amnesty Masih PanjangSelasa 7 Jun 2016 20:31Administratordibaca 910 kaliSemua Kategori

Pemerintah nampaknya menaruh harapan besar terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah juga yakni tax amnesty bisa menjadi bantalan defisit APBN dengan perkiraan sumbangsih terhadap penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun. Namun harapan pemerintah tersebut dipandang tidak realistis. Pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakiselengkapnya

 Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Kamis 4 Jan 2018 14:27Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perjalanan Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) memprediksi biaya perjalanan haji dan umrah naik 10%-25% setelah Pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% mulai 2018.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak Pajak30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak PajakSelasa 10 Jul 2018 14:54Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

 Pajak Mobil Dinas Menkeu Jadi PerbincanganPajak Mobil Dinas Menkeu Jadi PerbincanganRabu 8 Ags 2018 11:11Ridha Anantidibaca 204 kaliSemua Kategori

Kendaraan dinas yang biasa digunakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yakni mobil sedan hitam dengan nomor plat RI 26, tiba-tiba ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan bukan karena jenis mobil yang digunakan, melainkan karena angka yang tertera di bawah RI 26.selengkapnya

 Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Rabu 8 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1026 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi acara gathering eksportir Indonesia yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Jakarta, Selasa (7/8/2018).selengkapnya

 Kemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakKemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakRabu 8 Ags 2018 11:01Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarKemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarRabu 8 Ags 2018 11:15Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya

 Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 Sri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiSri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiRabu 8 Ags 2018 14:21Ridha Anantidibaca 964 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya tak menyadari bahwa mobil dinas yang dikendarai pajak kendaraannya telah mati atau kadaluarsa.selengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Rabu 8 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 1446 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar pajak pelat mobil dinasnya yang telah melewati batas masa berlaku atau bisa dibilang kadaluarsa.selengkapnya

 Gembar Gembor Bayar Pajak, Mobil Dinas Sri Mulyani Pajaknya MatiGembar Gembor Bayar Pajak, Mobil Dinas Sri Mulyani Pajaknya MatiRabu 8 Ags 2018 14:15Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu menteri Kabinet Kerja yang selalu menggembar-gemborkan agar masyarakat taat membayar pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporBea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporKamis 7 Feb 2019 13:28Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan salah satu misi Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, Bea Cukai Cilacap mengunjungi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Cilacap untuk mendapat rekomendasi data pengusaha IKM yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan berupa Kemudahan Impor Tujuan Eksporselengkapnya

 Dirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkanDirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkanRabu 8 Ags 2018 14:06Ridha Anantidibaca 228 kaliSemua Kategori

Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka itu tertera angka 07.18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya

 INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenYLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenSenin 6 Mei 2019 09:31Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain.selengkapnya

 Tarif Periode II Masih Kompetitif Bagi Wajib PajakTarif Periode II Masih Kompetitif Bagi Wajib PajakRabu 12 Okt 2016 16:53Administratordibaca 561 kaliSemua Kategori

Perjalanan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah memasuki tahap periode II. Setelah sukses di periode I, program amensty pajak periode II diharapkan dapat mendulang kesuksesan yang sama.selengkapnya

 Swedia kenalkan pajak penerbangan ramah lingkunganSwedia kenalkan pajak penerbangan ramah lingkunganRabu 4 Apr 2018 13:28Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Swedia memperkenalkan pajak penerbangan terbaru pada Minggu yang akan menambah biaya tambahan untuk seluruh penerbangan penumpang dari negara tersebut dalam upaya mengurangi dampak perjalanan udara terhadap iklim.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :