DJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakDJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakJumat 2 Feb 2018 11:39Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengkaji mengenai peraturan yang mewajibkan pembayar pajak dan promotor untuk memberitahukan dan meminta justifikasi tentang model perencanaan pajak kepada otoritas (mandatory disclosure rules/MDR).selengkapnya

 Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetKamis 24 Ags 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 877 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1296 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraJadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraSabtu 30 Jul 2016 09:45Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

 Perusahaan Skala Menengah Khawatirkan Aturan Tarif PajakPerusahaan Skala Menengah Khawatirkan Aturan Tarif PajakKamis 9 Jun 2016 12:46Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Perusahaan skala menengah dengan besaran pendapatan USD50 juta hingga USD1 miliar mengaku khawatir atas rencana OECD mengenai base erosion and profit shifting (BEPS). Kebijakan BEPS berupaya mencegah peralihan keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah (tax haven countries) melalui perencanaan-perencanaan pajak (tax planning) yangselengkapnya

 Sofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakSofyan Djalil: Tax Amnesty Penting untuk Memperluas Basis PajakJumat 3 Jun 2016 13:34Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berharap Undang-Undang Tax Amnesty segera rampung. Pasalnya, Indonesia membutuhkan basis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negera melalui pajak. Sofyan mengatakan, pengumpulan pajak kita saat ini baru 12 persen dan itu sangat kecil. "Dengan tax amnesty berhasil maka basis pajak meningkat.selengkapnya

 Menkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara LainMenkeu Klaim Pembahasan Anggaran RI Lebih Baik dari Negara LainRabu 24 Jun 2020 16:18Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) mengklaim sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebab, dalam prosesnya harus melewati persetujuan dari berbagai pihak.selengkapnya

 Menteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriMenteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriSelasa 7 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 602 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (idle) dipastikan tidak akan mengganggu investasi. Pasalnya, pajak progresif dikecualikan untuk kawasan industri dan kawasan yang tanahnya memiliki perencanaan bisnis jelas.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Emiten Capai Rp94,4 TriliunTunggakan Pajak Emiten Capai Rp94,4 TriliunJumat 25 Nov 2016 14:43Ajeng Widyadibaca 804 kaliSemua Kategori

Kesuksesan menggelar program tax amnesty rupanya belum dirasakan sukses di industri pasar modal. Pasalnya, selain dana tax amnesty atau repatriasi yang masih sedikit masuk ke pasar modal juga sedikit pula partipasi pelaku pasar modal yang ikut program tersebut.selengkapnya

 Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?Selasa 20 Sep 2016 11:51Administratordibaca 1593 kaliSemua Kategori

Setelah Prancis, Indonesia kini berencana mengejar Alphabet Inc yang merupakan induk usaha Google, agar membayar tunjakan pajaknya selama lima tahun.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana RepatriasiPENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana RepatriasiJumat 29 Jul 2016 08:43Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.selengkapnya

 Biayai Pembangunan, Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Rp1.481,9 TriliunBiayai Pembangunan, Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Rp1.481,9 TriliunRabu 19 Ags 2020 14:10Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mendanai kegiatan pembangunan pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan didukung oleh sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun. Selain itu pemerintah juga siapkan pembiayaan investasi sebesar Rp169,1 triliun pada 2021, salah satunya guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.selengkapnya

 Penerimaan Perpajakan 2021 Ditarget Rp1.481,9 TriliunPenerimaan Perpajakan 2021 Ditarget Rp1.481,9 TriliunRabu 19 Ags 2020 13:51Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pendapatan negara dipatok Rp1.776,4 triliun. Hal ini untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021.selengkapnya

 Gapero Berharap Pemerintah Tak Lagi Naikkan Cukai RokokGapero Berharap Pemerintah Tak Lagi Naikkan Cukai RokokSenin 9 Mar 2020 12:42Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Indonesia, memperkirakan dampak negatif dari kebijakan pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing -masing sebesar 23 persen dan 35 persen akan terlihat di pertengahan Maret ke atas.selengkapnya

 Empat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak bergandaEmpat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak bergandaRabu 22 Jan 2020 10:10Ridha Anantidibaca 729 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang berlaku efektif di tahun 2020. Dengan program ini, ada sejumlah keuntungan yang dapat dipetik pemerintah.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Ditjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiDitjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiJumat 6 Sep 2019 10:40Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai tentang tarif bea meterai yang baru masih dalam perencanaan. Yang teranyar Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencabut pasal saksi.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Pemerintah Rilis Insentif Pajak Properti, Ini Respons PengembangPemerintah Rilis Insentif Pajak Properti, Ini Respons PengembangKamis 27 Jun 2019 10:21Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Menanggapi sejumlah keringanan aturan pajak yang diguyurkan pemerintah untuk mendongkrak sektor properti, sejumlah pengembang ramai-ramai menyiapkan proyek untuk menyasar pasar kelas atas.selengkapnya

 Pemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunPemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunSenin 3 Des 2018 13:56Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak yang menurut perencanaan bakal mencapai Rp 44,18 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :