Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam tulisannya di Harian Kompas beberapa hari lalu mengatakan untuk memperbaiki hambatan penerimaan pajak, perbaikan administrasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan di sisi waktu tiga bulan menuju akhir 2019.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meningkatkan administrasi pembayaran pajak lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga yang terakhir penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik layak diapresiasi.selengkapnya

Jarum jam menunjukkan pukul 19.15 WIB. Dari luar salah satu ruangan di lantai dua kantor pusat Ditjen Pajak, Selasa (27/9), masih terdengar sayup-sayup panggilan nomor antrean peserta amnesti pajak lewat pengeras suara.selengkapnya

Pemerintah terus melakukan perbaikan administrasi perpajakan. Langkah ini untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyederhanakan administrasi terkait penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan,selengkapnya

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.selengkapnya

Untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP), pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.selengkapnya

Selain mengerek daya beli, perbaikan kinerja sektor manufaktur berpotensi memperbaiki peforma penerimaan pajak. Apalagi Maret 2018, pertumbuhan penerimaan manufaktur tercatat mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2018 yang mencapai Rp262,4 triliun atau 16,2 persen dari target APBN Rp1.618,1 triliun telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi.selengkapnya

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur dinilai tak bisa menjadi cerminan perbaikan kinerja industri tersebut.selengkapnya

Rencana pemerintah yang ingin mematok defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bawah angka 2% perlu didukung oleh perbaikan dari sektor penerimaan serta efisiensi belanja.selengkapnya

Tren positif penerimaan pajak dianggap sebagai cerminan perbaikan perekonomian. Seperti diketahui, per akhir Mei 2018 penerimaan pajak telah mencapai Rp484,5 triliun atau tumbuh sebesar 14,13% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.selengkapnya

Polemik terkait besaran utang pemerintah yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan rasio pajak.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kasus penangkapan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum perbaikan institusi pajak agar perilaku koruptif makin berkurang.selengkapnya

Ekonom meyakini tidak hanya sektor pariwisata, namun sektor ekonomi lain pun akan menuju perbaikan dengen mulai dibukanya pembatasan.selengkapnya

Pemerintah memastikan bahwa defisit keseimbangan primer bisa ditekan dengan perbaikan baik dari aspek pertumbuhan penerimaan pajak maupun pembiayaan anggaran.selengkapnya

Wakil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengatakan dana repatriasi dari program amnesti pajak sangat baik untuk perbaikan pasar keuangan domestik, sebab pasar saham di Indonesia 60 persennya masih dikuasai investor asing.selengkapnya

Reformasi pajak secara resmi dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 melalui program sunset policy. Melalui program itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan bunga administrasi pajak. Program itu diharapkan menjadi titik awal peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.selengkapnya

Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kapasitas teknologi informasi (TI) pajak sebagai bagian dari penguatan administrasi dinilai belum optimal.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya