Ketua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakKetua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakSabtu 16 Jul 2016 09:37Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi meyakini Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) layak tidak batal karena telah melalui prosedur panjang dan sesuai dengan ketentuan penyusunan perundang-undangan.selengkapnya

 Sri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak KredibelSri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak KredibelSabtu 6 Ags 2016 12:23Administratordibaca 1460 kaliSemua Kategori

Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset. Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.selengkapnya

 Tata Organisasi Ditjen Pajak Diubah, Bakal Lebih Efektif?Tata Organisasi Ditjen Pajak Diubah, Bakal Lebih Efektif?Jumat 21 Jun 2019 13:30Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merestrukrisasi organisasi ditubuh otoritas pajak untuk mengoptimalkan data yang menunjang kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Penyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriPenyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriKamis 29 Ags 2019 15:29Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Penyusunan roadmap atau peta jalan simplifikasi cukai hasil tembakau (CHT) perlu mempertimbangkan kompleksitas industri hasil tembakau (IHT). Langkah itu diperlukan, supaya setiap kebijakan yang diimplementasikan lebih efektif dan mencakup semua aspek.selengkapnya

 RPP Pajak Tambang disorot, Adaro: Kenaikan royalti harusnya saat harga tinggiRPP Pajak Tambang disorot, Adaro: Kenaikan royalti harusnya saat harga tinggiKamis 31 Jan 2019 13:30Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berharap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara tidak menganggu investasi bisnis pertambangan.selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

 Masih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceMasih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceRabu 9 Mei 2018 15:01Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) belum berencana mengajukan permohonan pengurangan pajak atau tax allowance kepada pemerintah sebagai insentif untuk proyek Jambaran-Tiung Biru. Alasannya adalah masih ekonomis tanpa insentif itu.selengkapnya

 Peraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanPeraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanJumat 17 Feb 2017 09:58Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pelaku Migas Sambut Positif Peluang Pemberian Insentif Tax AllowancePelaku Migas Sambut Positif Peluang Pemberian Insentif Tax AllowanceSenin 7 Mei 2018 10:19Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) menyambut positif adanya pemberian insentif pengurangan pajak atau tax allowance di sektor hulu migas. Insentif itu akan membantu kontrak dalam mencapai keekonomian.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenSenin 22 Jan 2018 13:37Ridha Anantidibaca 1047 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

 BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanJumat 17 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 858 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapTumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapRabu 19 Ags 2020 11:34Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya

 Siap-siap, aparat Pajak akan memeriksa AndaSiap-siap, aparat Pajak akan memeriksa AndaSelasa 4 Sep 2018 10:56Ridha Anantidibaca 1128 kaliSemua Kategori

Anda belum pernah diperiksa pajak? Bersiap-lah, karena Anda berpotensi masuk daftar target prioritas pemeriksaan aparat pajak.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Sri Bisa Pangkas Belanja Secara ProporsionalDPR Minta Menteri Sri Bisa Pangkas Belanja Secara ProporsionalJumat 5 Ags 2016 14:01Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Rencana pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat pukul rata.selengkapnya

 Implementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakImplementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakJumat 4 Okt 2019 11:14Ridha Anantidibaca 829 kaliSemua Kategori

Implementasi compliance risk management (CRM) selain mendorong kepatuhan wajib pajak, diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang belum sesuai dengan ekspektasi.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1085 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

 RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanSelasa 16 Jul 2019 14:04Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

 Kemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalKemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalSelasa 16 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan untuk mendorong penerimaan pajak di sektor digital melalui penyusunan undang-undang yang terkait dengan perpajakan.selengkapnya

 Indonesia akan Ikut Tarik Pajak Perusahaan DigitalIndonesia akan Ikut Tarik Pajak Perusahaan DigitalRabu 12 Jun 2019 16:33Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan G-20 di Jepang beberapa hari lalu adalah perpajakan. Negara-negara anggota G20 menyepakati penyusunan kerangka kerja baru untuk perpajakan digital secara internasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :