PMK PTKP Akhirnya TerbitPMK PTKP Akhirnya TerbitSabtu 2 Jul 2016 08:19Administratordibaca 1994 kaliSemua Kategori

Payung hukum kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) terbit.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3385 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya

 Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKPSenin 24 Jul 2017 15:24Ajeng Widyadibaca 889 kaliSemua Kategori

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

 Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanMenkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanKamis 23 Jun 2016 10:01Administratordibaca 2269 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun). Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Asosiasi MI harapkan ada penyesuaian pajak obligasiAsosiasi MI harapkan ada penyesuaian pajak obligasiSelasa 26 Feb 2019 15:30Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) berharap ada penyesuaian pajak obligasi khususnya untuk obligasi yang berbentuk surat berharga negara (SBN). Simplifikasi pajak diharapkan dapat diterapkan untuk investasi di instrumen ini. Pasalnya manajer investasi turut menempatkan dana kelolaannya di SBN untuk produk reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang.selengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1246 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Senin 18 Jul 2016 13:25Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani : Penyesuaian APBNP Jadi Langkah AwalSri Mulyani : Penyesuaian APBNP Jadi Langkah AwalSabtu 6 Ags 2016 10:47Administratordibaca 421 kaliSemua Kategori

Penyesuaian postur APBNP 2016 yang sedang disusun diyakini mampu memberikan kepercayaan diri investor swasta, sehingga mampu mendorong perekonomian hingga akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mamandang perlambatan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II/2016 merupakan cermin dari masih belum percaya dirinya sektor swata.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalPenyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalKamis 6 Sep 2018 13:13Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan pengendalian impor dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menaikkan utilisasi. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufakturselengkapnya

 PTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTPTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTSelasa 30 Ags 2016 09:22Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniPenyesuaian Tarif PPh Impor Resmi Berlaku Hari IniKamis 13 Sep 2018 14:05Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif PPh Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/ PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2393 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 Aturan Penyesuaian Tarif PPh 900 Komoditas Impor Terbit BesokAturan Penyesuaian Tarif PPh 900 Komoditas Impor Terbit BesokSelasa 4 Sep 2018 16:02Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah menyelesaikan aturan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor.selengkapnya

 E-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPE-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPKamis 17 Jan 2019 10:51Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace tidak akan diwajibkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).selengkapnya

 Gaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTGaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTKamis 8 Feb 2018 08:47Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghapus kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 dan PPh 26 nihil dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Pengusaha cangkang sawit minta penyesuaian pajak eksporPengusaha cangkang sawit minta penyesuaian pajak eksporKamis 3 Mei 2018 15:32Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) meminta penyesuaian pajak ekspor cangkang sawit. Pasalnya cangkang sawit memiliki potensi ekspor untuk digunakan sebagai biomassa.selengkapnya

 Menkeu Salahkan Kenaikan PTKP Penyebab Shortfall Pajak Rp 219 TMenkeu Salahkan Kenaikan PTKP Penyebab Shortfall Pajak Rp 219 TSabtu 6 Ags 2016 09:07Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Pemerintah, Juni lalu, telah memberlakukan kebijakan untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. Di mana pegawai dengan gaji di bawah 4,5 juta per bulan tidak perlu membayar pajak, guna meningkatkan daya beli masyarakat.selengkapnya

 Turunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNTurunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPNKamis 14 Feb 2019 09:46Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. Pelaku usaha menyebut komponen pajak sebagai salah satu biang keladi mahalnyaharga avturyang kemudian menyundulharga tiket pesawat.selengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Kamis 13 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Perubahan tariff PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan Menteri tersebut sebelumnya telah diumumkan pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rabu 05 September 2018 di Jakarta.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :