Pemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaPemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaSenin 24 Feb 2020 14:07Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas penyerahan granula.selengkapnya

 Pemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraPemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraSelasa 13 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Demi menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah tengah merancang kebijakan terbaru yakni insentif pajak untuk mendorong industri jasa angkutan udara nasional.selengkapnya

 Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangIni Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangJumat 19 Jul 2019 13:46Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Pemerintah kaji pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawatPemerintah kaji pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawatSelasa 23 Jul 2019 09:32Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatKemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatSenin 24 Jun 2019 14:10Ridha Anantidibaca 232 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas jasa sewa pesawat dari luar negeri. Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.selengkapnya

 PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?PPN Rokok Naik, Bagaimana Nasib Saham Gudang Garam?Kamis 12 Jan 2017 10:48Ajeng Widyadibaca 1252 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau menjadi 9,1%. Perubahan PPN ini diterbitkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 sebagai perubahan atas PMK nomor 174/PMK.03/2015 tentang cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.selengkapnya

 Importir Berbondong-bondong Pakai Fasilitas SKA Form EImportir Berbondong-bondong Pakai Fasilitas SKA Form ERabu 4 Mar 2020 14:23Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Fasilitas fleksibilitas penyerahan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form E sudah banyak dimanfaatkan oleh importir.selengkapnya

 Ditjen Pajak mempermudah pelaporan SPTDitjen Pajak mempermudah pelaporan SPTKamis 8 Feb 2018 10:02Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT), Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018.selengkapnya

 Tarif Pajak Rokok Mestinya di Atas 9,1%Tarif Pajak Rokok Mestinya di Atas 9,1%Kamis 12 Jan 2017 10:12Ajeng Widyadibaca 489 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendung langkah pemerintah yang menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Temabakau menjadi 9,1%. Bahkan kenaikan tersebut dinilai terlalu kecil dan kurang maksimal.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarKemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarRabu 8 Ags 2018 11:15Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya

 Kompromi Tax AmnestyKompromi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 14:50Administratordibaca 1256 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera melansir peraturan Menteri Keuangan untuk memperpanjang tenggat penyerahan persyaratan administrasi bagi wajib pajak yang berminat mengikuti program pengam punan pajak periode pertama menjadi Desember 2016.selengkapnya

 Pemerintah Setuju Longgarkan Persyaratan Amnesti PajakPemerintah Setuju Longgarkan Persyaratan Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 14:08Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak pada periode pertama. Kelonggaran itu berupa pengunduran batas waktu penyerahan persyaratan administrasi hingga Desember.selengkapnya

 Sri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunSri Mulyani Naikkan Pajak Rokok, Negara Dapat Rp 1,3 TriliunJumat 13 Jan 2017 09:18Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau atau rokok menjadi 9,1 persen per 1 Januari 2017. Kebijakan tersebut menyumbang sekitar Rp 1,3 triliun ke pendapatan negara di APBN 2017.selengkapnya

 Kebijakan Baru PPN Granula Untungkan Pasar Perhiasan Dalam NegeriKebijakan Baru PPN Granula Untungkan Pasar Perhiasan Dalam NegeriSenin 24 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 1024 kaliSemua Kategori

Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan granula bisa diterapkan atas kegiatan perdagangan komoditas ini oleh produsen kepada pembeli, dalam hal ini produsen perhiasan emas dalam negeri.selengkapnya

 Fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahFasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahSelasa 10 Apr 2018 11:53Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan ketentuan pelaksanaan pembebasan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada atau oleh Badan Internasional. Hal ini tertuang dalam PMK 33/2018.selengkapnya

 Per 15 Maret, 5,1 juta SPT telah dilaporkan ke Ditjen PajakPer 15 Maret, 5,1 juta SPT telah dilaporkan ke Ditjen PajakKamis 15 Mar 2018 15:00Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, hari ini menyambangi Kantor Staf Presiden, guna menerima Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko. Robert mengatakan, Moeldoko melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 2017 melalui metode e-filing.selengkapnya

 Kemenkeu Tunggu Data Kartu KreditKemenkeu Tunggu Data Kartu KreditSabtu 4 Jun 2016 10:47Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Kemenkeu mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Namun hingga akhir penyerahan data kartu kredit bulan Mei kemarin, baru 2 bank saja yang melaporkan, dari 23 bank yang dimintai datanya.selengkapnya

 Laporan SPT Pajak Online Tembus 7 JutaLaporan SPT Pajak Online Tembus 7 JutaKamis 28 Apr 2016 14:32Administratordibaca 1825 kaliSemua Kategori

Perpanjangan masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 secara online atau e-Filing membuahkan hasil. Sampai hari ini, penyerahan e-Filing telah menembus 7 juta SPT, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. "Tercapai target e-Filing 7 juta SPT sampai hari ini. Sudah lewat 7 juta. Itu dari wajib pajak orang pribadi dan badan yangselengkapnya

 Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNPemegang IUPK OP Wajib Memungut PPNRabu 2 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Setelah resmi mengakuisisi saham Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang IUPK Operasi Produksi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata caranya.selengkapnya

 Pengusaha Tambang Minta Sri Mulyani Keluarkan Fatwa Restitusi PPNPengusaha Tambang Minta Sri Mulyani Keluarkan Fatwa Restitusi PPNKamis 24 Nov 2016 11:42Ajeng Widyadibaca 698 kaliSemua Kategori

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi III masih banyak yang tidak sama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :