Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya
Ikatan Kantor Pajak Indonesia (IKPI) menggelar rapat koordinasi yang diikuti seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang seluruh Indonesia. Rapat berlangsung mulai 20 hingga 21 Mei 2016. Mochamad Soebakir, Ketua Umum IKPI mengatakan, tujuan rapat ini adalah melakukan evaluasi pencapaian selama ini serta menjabarkan rencana kerja lima tahun ke depan.selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM menggelKementerian Koperasi dan UKM menggelar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terkait. Tujuan advar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terselengkapnya
Segenap jajaran pengurus daerah (pengda) dan anggota IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Cabang Bekasi melakukan deklarasi untuk mendukung penuh kebijakan Amnesti Pajak yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2016. Ketua Pengurus Cabang IKPI Bekasi Suwardi, Hasan, S.Kom, SE, M.Ak, Ak memimpin pendeklarasian tersebut pada acara seminar sehari Pengampunan Pajak 2016selengkapnya
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya
Pengusaha yang menyewa toko-toko di mal mengaku merugi dengan sepinya pengunjung mal imbas serangan virus corona. Pengusaha meminta bantuan ke pemerintah dan pengurus mal agar usaha mereka bisa tetap berjalan.selengkapnya
Sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai melunak. Usai dikunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu sore (14/9), organisasi massa ini menyatakan akan membantu sosialisasi program amnesti pajakkepada 176 perguruan tinggi miliknya.selengkapnya
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah keringanan bagi Aparatur Sipil Segara (ASN), anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah di antaranya pembebanan pajak, dan ketentuan rumah kosong saat pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.selengkapnya
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat akan menyampaikan aspirasi para atlet peraih medali PON XIX/2016 kepada Pemerintah Provinsi (Peprov) Jawa Barat, terkait besaran potongan pajak pada bonus PON yang akan diterima oleh mereka. Penyampaian tersebut dilakukan setelah beberapa perwakilan atlet Jabar peraih medali di PON XIX/2016, melakukan dialog dengan pengurus KONI Jabar, di Gedungselengkapnya
Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan acara seminar “Tax Goes to Campusâ€. Acara ini mengundang pemilik atau pengurus yayasan pendidikan, dosen dan mahasiswa se-Jakarta Selatan atau wilayah Kopertis III.selengkapnya
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan rapat pleno di Pesantren Kempek, Cirebon, Sabtu-Senin 23-25 Juli 2016.selengkapnya
Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.selengkapnya
Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) berharap dapat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya. Pengurus asosiasi tersebut ingin membahas upaya Kementerian Keuangan yang bertekad mengoptimalkan penarikan pajak dari sektor digital.selengkapnya
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz akan menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang.selengkapnya
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan tidak dinaikannya tarif cukai rokok sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019 adalah suatu kemunduran dari pemerintahan Indonesia sepanjang sejarah.selengkapnya
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinilai merugikan industri kecil dan petani tembakau. Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah segera mencabut aturan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau tersebut.selengkapnya
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) mendorong pembebasan pajak tol diprioritaskan kepada proyek tol yang kurang layak alias feasible secara bisnis.selengkapnya
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya
Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya