Penghematan Anggaran, Sekretariat Kabinet Hanya Mampu Hemat 6%Penghematan Anggaran, Sekretariat Kabinet Hanya Mampu Hemat 6%Kamis 9 Jun 2016 20:14Administratordibaca 412 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa lembaganya hanya bisa menghemat anggaran sebesar 6% dalam memenuhi target 13,9% dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp222,78 miliar. Pramono mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pihaknya hanya bisa menghemat 6% dari total anggaran atau mencapai Rp13,37 miliar.selengkapnya

 Yunani Setujui Upaya Penghematan Baru dan Kenaikan PajakYunani Setujui Upaya Penghematan Baru dan Kenaikan PajakSenin 23 Mei 2016 16:18Administratordibaca 316 kaliSemua Kategori

Para anggota parlemen Yunani hari Minggu (22/5) menyetujui upaya penghematan baru dan kenaikan pajak yang dituntut para kreditur Eropa demi memperoleh dana talangan baru yang sangat diperlukan. Undang-undang itu, yang juga mengatur mekanisme untuk menghemat pengeluaran apabila anggaran mendatang membengkak, muncul dua hari menjelang pertemuan penting para menteri keuangan zona euro.selengkapnya

 Wapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranWapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranSelasa 23 Ags 2016 09:26Administratordibaca 407 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya

 Menko Darmin: Tax Amnesty Berat untuk Tambah Penerimaan NegaraMenko Darmin: Tax Amnesty Berat untuk Tambah Penerimaan NegaraSelasa 14 Jun 2016 07:38Administratordibaca 241 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai efek kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak berpengaruh besar terhadap defisit anggaran yang terjadi saat ini. Berdasarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerian lembaga (K/L), pemerintah dianjurkan melakukan penghematan sebesar Rp50 triliun melaluiselengkapnya

 Belanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan AnggaranBelanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan AnggaranAhad 14 Ags 2016 07:11Administratordibaca 337 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah memangkas belanja untuk penghematan anggaran akan menyasar banyak pos. Belanja semua Kementerian dan Lembaga (K/L) bakal terkena pemangkasan. Namun, pemerintah berjanji tidak akan memotong belanja proyek prioritas dan anggaran bantuan sosial.selengkapnya

 Kalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunKalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunRabu 8 Jun 2016 09:51Administratordibaca 277 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.selengkapnya

 Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 271 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratDarmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratSelasa 14 Jun 2016 07:57Administratordibaca 235 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

 Ini Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakIni Dampak Gagalnya Kebijakan Pengampunan PajakRabu 8 Jun 2016 14:24Administratordibaca 411 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

 Pengampunan Pajak Gagal bisa Potong Rp250 TriliunPengampunan Pajak Gagal bisa Potong Rp250 TriliunRabu 8 Jun 2016 10:29Administratordibaca 295 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapat kerselengkapnya

 Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Senin 18 Jul 2016 13:25Administratordibaca 416 kaliSemua Kategori

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 382 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

 Uang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasUang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasKamis 4 Ags 2016 11:48Administratordibaca 410 kaliSemua Kategori

Upaya pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga memang untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga kalau setoran pajak tak sesuai target. Agar defisit tak menjulang maka pemerintah wajib berhemat. Kata wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, defisit anggaran ditetapkan tidak boleh melebihi 3%, sementara penerimaan negara ditarget bisa mencapai Rp 1.539triliun di 2016.selengkapnya

 Shortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuShortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuJumat 10 Jun 2016 12:41Administratordibaca 211 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sadar bahwa penerimaan negara tahun ini bakal seret. Angka shortfall berkisar Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun. Tahun ini, Indonesia benar-benar masuk eranya paceklil. Di mana, penerimaan negara meleset dari target (shortfall), cukup tinggi. Kondisi inilah yang membuat Menkeu Bambang mumet.selengkapnya

 Rebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyRebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyJumat 10 Jun 2016 12:49Administratordibaca 445 kaliSemua Kategori

Ini masih seputar rencana pemerintah menerapkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bukan apa-apa, penerimaan pajak terancam jeblok, dan anggaran negara sangat bergantung tax amnesty. Wah, gawat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku miris dengan konsep ekonomi yang dimainkan tim ekonomi Jokowi.selengkapnya

 Mantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiMantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiJumat 5 Ags 2016 08:21Administratordibaca 442 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memotong anggaran Rp 133,8 triliun, terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 65 triliun dan dana transfer daerah senilai Rp 68,8 triliun.selengkapnya

 Tutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestyTutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestySelasa 4 Okt 2016 14:53Admindibaca 135 kaliSemua Kategori

Perolehan tarif tebusan periode pertama program pengampunan pajak mencapai Rp 89,1 triliun, lebih dari 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurut pemerintah, angka tersebut begitu fantastis bila dibandingkan dengan negara lain yang menggelar kebijakan serupa, seperti Italia yang hanya meraup 0,2 persen dari PDB.selengkapnya

 Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminKamis 4 Ags 2016 11:56Administratordibaca 421 kaliSemua Kategori

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

 Target Setoran Pajak 2016 harus Dievaluasi LagiTarget Setoran Pajak 2016 harus Dievaluasi LagiSabtu 3 Sep 2016 18:11Administratordibaca 167 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak baik dari amnesti pajak maupun non amnesti pajak yang jauh dari harapan membuat ekspektasi shortfall penerimaan negara semakin tinggi. Pemerintah diminta kembali mengevaluasi pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 137,6 triliun.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 407 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :