Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan bila kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty selesai akhir bulan ini, maka diperlukan kesiapan para lembaga keuangan seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mempertimbangkan untuk menambah dan mempermudah lembaga keuangan penampung dana repatriasi atau gateway. Langkah ini untuk memberikan variasi bagi peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dalam menemukan investasi yang paling ideal.selengkapnya

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengeluh masih dibebankan pajak dalam mengelola dana haji. Tahun lalu BPKH harus membayar pajak hingga Rp 1,2 triliun.selengkapnya

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta untuk dibebaskan dari kewajban membayar pajak. Pembebasan pajak diyakni dapat menambah nilai manfaat yang diberikan BPKH kepada jamaah. Sebelumnya BPKH membayar pajak sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya

Pemerintah sepakat memperpanjang periode program pengampunan pajak, dari yang seharusnya September menjadi Desember 2016.selengkapnya

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga yang terakhir penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik layak diapresiasi.selengkapnya

Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan periode pertama amnesti pajak akan berakhir pada Jumat (30/9) mendatang. Ia mengingatkan para pengusaha untuk memanfaatkan periode pertama ini dengan baik.selengkapnya

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya

Bea Cukai Indonesia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir dalam pertemuan 132nd Session of the Customs Co-Operation Council yang diadakan pada 28-30 Juni 2018 di Brussel, Belgia.selengkapnya

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meningkatkan administrasi pembayaran pajak lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

Selain relaksasi PPh badan dari 25% ke 20%, pemerintah juga melonggarkan besaran sanksi admisnistratif bagi wajib pajak yang kurang patuh.selengkapnya

Tujuan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digalakan pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan pajak, tapi juga memperkaya data perpajak serta kepatuhan dari wajib pajak.selengkapnya

Jarum jam menunjukkan pukul 19.15 WIB. Dari luar salah satu ruangan di lantai dua kantor pusat Ditjen Pajak, Selasa (27/9), masih terdengar sayup-sayup panggilan nomor antrean peserta amnesti pajak lewat pengeras suara.selengkapnya

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soestrisno menilai syarat administratif dalam amnesti pajak merupakan salah satu penghambat proses keikut sertaan pelaku usaha dalam program ini. Ketika pemerintah memberikan kelonggaran atas perpanjangan waktu untuk mengurus syarat administratif ini, ia menilai hal tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usahselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya