Tekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineRabu 14 Mar 2018 15:21Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua KategoriWali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk segera menerapkan penarikan retribusi secara online. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran pajak. Hendrar menyatakan, selain untuk mencegah kebocoran pajak, penerapan retribusi online juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.selengkapnya
Destinasi Wisata Baru Gunung Kidul Mulai Ditarik RetribusiRabu 2 Jan 2019 15:16Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua KategoriPemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul mulai memberlakukan penarikan retribusi sejumlah objek wisata baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.selengkapnya
Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineSelasa 27 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 1048 kaliSemua KategoriPresiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya
UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua KategoriPemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya
Cegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineSelasa 2 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua KategoriOptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot.selengkapnya
Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaKamis 8 Okt 2020 14:03Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua KategoriKetua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).selengkapnya
Rasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahKamis 1 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua KategoriRencana pemerintah yang akan merasionalisasi retribusi dan pajak daerah dianggap sebagai terobosan untuk menggenjot investasi di daerah.selengkapnya
PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 16:09Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua KategoriPemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.selengkapnya
PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua KategoriPemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya
Peretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlineJumat 1 Feb 2019 09:19Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua KategoriPelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya
35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak OnlineKamis 4 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua KategoriPemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya
TangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakKamis 10 Okt 2019 14:38Ridha Anantidibaca 913 kaliSemua KategoriPemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama TangselPay dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Benyamin Davnie dan disaksikan oleh unsur Muspida lainnya.selengkapnya
Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunSenin 28 Mar 2016 06:49Administratordibaca 2835 kaliSemua KategoriPemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya
Urusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineRabu 5 Sep 2018 10:51Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua KategoriPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Pelabuhan Panjang, hari ini mulai memanfaatkan aplikasi Tempat Penimbunan Sementara berbasis Online (TPS Online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.selengkapnya
Cegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineRabu 14 Mar 2018 08:49Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua KategoriWali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini tengah serius mendorong diterapkanya pajak online di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.selengkapnya
Pemprov DKI Targetkan 12 Ribu WP Terkoneksi Pembayaran Pajak OnlineJumat 6 Sep 2019 14:19Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua KategoriPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 12 ribu wajib pajak (WP) terkoneksi pelaporan pajak daerah secara online. Wajib pajak yang didorong menggunakan sistem pembayaran secara online ini adalah badan usaha seperti hotel-tempat hiburan.selengkapnya
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua KategoriPemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya
DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua KategoriPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya
Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Rabu 14 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua KategoriPemerintah Singapura diperkirakan akan mengungkap rencana penerapan pajak e-commerce dalam pemaparan anggarannya pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi serangan ritel online terhadap peritel tradisional (offline).selengkapnya
Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1346 kaliSemua KategoriBank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
