Penanganan UKM Perlu DisederhanakanPenanganan UKM Perlu DisederhanakanRabu 12 Okt 2016 15:32Admindibaca 442 kaliSemua Kategori

Penanganan UKM Perlu Disederhanakan JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menyarankan penanganan usaha kecil dan menengah untuk ikut program pengampunan pajak dengan mendekati langsung pelaku usaha. Formulir untuk mereka disarankan juga lebih sederhana.Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo, Selasa (11/10)selengkapnya

 Sebaran Penerima Fasilitas Bea Cukai untuk Penanganan Covid-19Sebaran Penerima Fasilitas Bea Cukai untuk Penanganan Covid-19Senin 20 Jul 2020 12:00Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Pemanfaatan berbagai fasilitas Bea Cukai dan perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 terus berlanjut dalam rangka masa pemulihan ekonomi nasional. Hingga Juli 2020, realisasi pemberian fasilitas untuk percepatan pelayanan impor dan menjaga stabilitas harga alat-alat kesehatan tersebut telah tersebar ke berbagai sektor.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Pajak untuk Penanganan Virus CoronaPemerintah Bebaskan Pajak untuk Penanganan Virus CoronaRabu 15 Apr 2020 14:25Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mempercepat penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19).selengkapnya

 Penanganan Corona: Pemerintah Bebaskan PPN & PPh Atas Barang dan Jasa. Ini RinciannyaPenanganan Corona: Pemerintah Bebaskan PPN & PPh Atas Barang dan Jasa. Ini RinciannyaSenin 13 Apr 2020 11:38Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru terkait fasilitas pajak atas barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Fasilitas baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 28/2020.selengkapnya

 Mengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaMengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaSenin 15 Jun 2020 15:39Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Masih seputar pandemi corona, berbagai upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan demi meratakan kurva penyebaran Covid-19. Seluruh elemen negara digenjot semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyebaran virus.selengkapnya

 Sri Mulyani bebaskan bea masuk dan pajak impor keperluan penanganan pandemi coronaSri Mulyani bebaskan bea masuk dan pajak impor keperluan penanganan pandemi coronaSenin 20 Apr 2020 11:06Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan ini ditetapkan per 17 April 2020.selengkapnya

 Bea Cukai akan terbitkan aturan tentang penanganan selisih berat barang impor curahBea Cukai akan terbitkan aturan tentang penanganan selisih berat barang impor curahRabu 14 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume dan/atau Berat dan Penanganan Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor Curah akan segera diterbitkan. Rancangan peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan (PMK) No. 147 tahun 2007.selengkapnya

 MANFAATKAN FASILITAS BEA CUKAI, BERBAGAI PRODUK RISTEK INOVATIF DILUNCURKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19MANFAATKAN FASILITAS BEA CUKAI, BERBAGAI PRODUK RISTEK INOVATIF DILUNCURKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19Rabu 3 Jun 2020 09:30Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Penyebaran Covid-19 yang masih terus berlanjut, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai inovasi. Sebanyak 55 produk konsorsium hasil riset dan inovasi telah diluncurkan pada Rabu (20/5) lalu.selengkapnya

 Penanganan keberatan pajak akan terpisah jadi unit baru tapi tetap dalam Ditjen PajakPenanganan keberatan pajak akan terpisah jadi unit baru tapi tetap dalam Ditjen PajakKamis 7 Jun 2018 11:59Ridha Anantidibaca 1066 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji agar bagian yang menangani keberatan pajak untuk terpisah menjadi unit baru. Saat ini, penanganan keberatan pajak merupakan bagian yang ada pada KPP atau Kanwil Pajak.selengkapnya

 DJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiDJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiRabu 31 Ags 2016 08:17Administratordibaca 786 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui penanganan kepada wajib pajak besar yang ingin mengikuti program amnesti pajak harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena melibatkan banyak modal maupun aset.selengkapnya

 Kemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahKemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahSenin 25 Mar 2019 14:37Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemungkinan lebih rendah dari outlook alias target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Semua berkaitan dengan harga dari sumber daya alam (SDA)," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wirasakti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3). Setelah dua bulan APBNselengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 1821 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Sri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangSri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangJumat 4 Okt 2019 15:17Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk waspada dan mencegah risiko gagal bayar utang, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi RI.selengkapnya

 Implementasi CRM, Penagihan Pajak Bakal Lebih OptimalImplementasi CRM, Penagihan Pajak Bakal Lebih OptimalJumat 4 Okt 2019 11:05Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Implementasi compliance risk manegement (CRM) mendorong efektivitas penanganan wajib pajak (WP) yang tak patuh.selengkapnya

 Bea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukBea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukJumat 9 Okt 2020 11:33Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan tarif bea masuk (BM) importasi remdesivir untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.selengkapnya

 Covid-19 Merebak, Sri Mulyani Akui Insentif Tenaga Medis Masih TerkendalaCovid-19 Merebak, Sri Mulyani Akui Insentif Tenaga Medis Masih TerkendalaKamis 18 Jun 2020 15:15Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun.selengkapnya

 Jokowi Masih Pikir-pikir untuk Turunkan Bea Masuk Obat KankerJokowi Masih Pikir-pikir untuk Turunkan Bea Masuk Obat KankerSenin 9 Apr 2018 10:03Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan penurunan bea masuk impor obat dan peralatan untuk penanganan kanker di Tanah Air.selengkapnya

 Kejagung Hentikan Sementara Perkara PajakKejagung Hentikan Sementara Perkara PajakSelasa 9 Ags 2016 09:53Administratordibaca 597 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menghentikan sementara waktu penanganan perkara perpajakan selama program pengampunan pajak berlangsung.selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 1435 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Kementerian Keuangan Perbaiki Peforma Pengadilan PajakKementerian Keuangan Perbaiki Peforma Pengadilan PajakSelasa 19 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menambah jumlah hakim dan memperbaiki administrasi sengketa di Pengadilan Pajak untuk mendorong efektivitas penanganan sengketa pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :