Amnesti Pajak Dorong Jor-joran ObligasiAmnesti Pajak Dorong Jor-joran ObligasiSenin 10 Okt 2016 09:04Admindibaca 902 kaliSemua Kategori

Analis Pefindo Hendro Utomo mengatakan, tidak hanya perbankan, namun korporasi lainnya mengikuti demand yield yang sedang turun. Lantaran BI sudah menurunkan suku bunga acuaselengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 524 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Dua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingDua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingJumat 26 Okt 2018 10:48Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Banyak negara mengkaji aturan baku untuk menarik pajak digital, khususnya untuk produk yang berasal dari luar negeri. Meski belum ada konsensus, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) membagikan dua strategi yang memungkinkan pemerintah memajaki produk digital milik produsen asing.selengkapnya

 Skema Pembayaran Pajak UMKM DipermudahSkema Pembayaran Pajak UMKM DipermudahSelasa 20 Mar 2018 10:54Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi pelaku usaha miko kecil dan menangah (UMKM). Selain akan menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, yang diberlakukan dalam waktu dekat, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayarannya. Nantinya, pelaku UMKM bisa memilih mekanisme pembayaran pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menggunakan pilihan sesuselengkapnya

 Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunSelasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

 Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineAksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlineSelasa 27 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 1054 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 Rencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalRencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalSelasa 14 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa mekanisme penggunaan pajak rokok untuk menambal defisit penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum final.selengkapnya

 Pemerintah Akan Sederhanakan Mekanisme Ekstensifikasi CukaiPemerintah Akan Sederhanakan Mekanisme Ekstensifikasi CukaiRabu 4 Jul 2018 14:22Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Proses ekstensifikasi cukai kerap menghadapi kendala baik teknis maupun politis. Oleh karena itu, ke depan pemerintah berencana menyederhanakan mekanisme ekstensifikasi cukai supaya lebih efektif dan berkepastian.selengkapnya

 BI Bakal Lapor Tiap Bulan ke Ditjen PajakBI Bakal Lapor Tiap Bulan ke Ditjen PajakSenin 12 Ags 2019 08:53Ridha Anantidibaca 251 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengubah mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) surplus Bank Indonesia (BI) dari sebelumnya per tahun menjadi tiap bulan.selengkapnya

 PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commercePPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 925 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Optimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganOptimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganSenin 24 Jun 2019 13:16Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam proses pengawasan pajak yang dihasilkan dari belanja APBD.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaDitjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaRabu 2 Okt 2019 14:56Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mempertegas mekanisme pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dengan menerbitkan edaran yang diterbitkan pekan lalu.selengkapnya

 Ini Dia Cara Memanfaatkan Diskon Pajak 60 PersenIni Dia Cara Memanfaatkan Diskon Pajak 60 PersenSenin 5 Ags 2019 15:02Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan mekanisme terkait pengaturan perolehan insentif fiskal bagi industri padat karya. Mekanisme tersebut juga disiapkan sebagai penerjemahan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 2019 atau fasilitas fiskal super deduction tax.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pungut Pajak Selebgram Sudah Sesuai AturanPemerintah Klaim Pungut Pajak Selebgram Sudah Sesuai AturanJumat 14 Okt 2016 15:33Ajeng Widyadibaca 825 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu maka secara otomatis akan dikenai pajak. Kondisi ini pun tak terkecuali pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara online, seleb Instagran atau selebgram yang kerap mengiklankan produk suatu merek dagang, atau youtuber yang mendapat keuntungan dari iklan suatu produk.selengkapnya

 Pelaku UMKM Dimungkinkan untuk Pilih Mekansime Kena PajakPelaku UMKM Dimungkinkan untuk Pilih Mekansime Kena PajakSenin 19 Mar 2018 13:40Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memilih mekanisme pengenaan pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler.selengkapnya

 Pemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemPemerintah Anggarkan Rp2,04 Triliun untuk Pengadaan Core Tax SystemJumat 2 Ags 2019 10:34Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

 Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)Ditjen Pajak Teken Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN)Senin 14 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang perpajakan.selengkapnya

 Menkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakMenkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakJumat 20 Mei 2016 22:22Administratordibaca 2458 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.selengkapnya

 Aturan Utak-Atik Anggaran, Pemerintah Dinilai Terlalu MemaksakanAturan Utak-Atik Anggaran, Pemerintah Dinilai Terlalu MemaksakanRabu 12 Sep 2018 09:05Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan mengenai utak-atik pergeseran pagu anggaran, setelah sebelumnya memilih untuk tidak melakukan mekanisme APBN-Perubahan. Hal ini dinilai sebagai upaya yang terlalu dipaksakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :