Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalPemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalJumat 23 Mar 2018 09:00Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan membuat peraturan perpajakan baru terkait perusahan digital global. Pasalnya, pemerintah telah memiliki 67 tax treaty dan peraturan lain yang berlaku efektif.selengkapnya

 Meski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyMeski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:42Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

 PAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangPAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangJumat 3 Feb 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 1146 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjamin tidak akan merugikan dunia usaha properti dalam kebijakan pengenaan pajak progresif atas tanah terlantar.selengkapnya

 BKF: Pemerintah Tak Akan Gulirkan Jenis Pajak BaruBKF: Pemerintah Tak Akan Gulirkan Jenis Pajak BaruSenin 26 Nov 2018 16:12Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menegaskan pemerintah tidak akan menggulirkan jenis pajak baru.selengkapnya

 Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifSelasa 12 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

 Pemerintah Tak akan Terbitkan Jenis Pajak Baru di 2019Pemerintah Tak akan Terbitkan Jenis Pajak Baru di 2019Selasa 27 Nov 2018 11:19Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru guna mendongkrak penerimaan perpajakan di 2019.selengkapnya

 Pemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Akan LariPemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Akan LariRabu 9 Okt 2019 13:59Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan optimistis dana repatriasi yang telah masuk ke Indonesia tidak akan kabur ke luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah Tak Akan Sembarangan Kejar Peningkatan Penerimaan PajakPemerintah Tak Akan Sembarangan Kejar Peningkatan Penerimaan PajakSenin 17 Sep 2018 09:39Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan masih ada ruang bagi peningkatan penerimaan pajak sebab rasio pajak saat ini masih 11% dari PDB.selengkapnya

 `Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah``Bebas Pajak Bagi Pengetahuan tak Akan Rugikan Pemerintah`Kamis 15 Ags 2019 10:03Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, bebas pajak bagi pengetahuan (No Tax for Knowledge) untuk industri perusahaan media cetak merupakan insentif yang tepat apabila diberlakukan. Sebab, Indonesia masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui koran.selengkapnya

 Pemerintah tak akan ijon penerimaan pajakPemerintah tak akan ijon penerimaan pajakSelasa 14 Nov 2017 15:29Ajeng Widyadibaca 509 kaliSemua Kategori

Sepanjang periode 1 Januari sampai 30 Oktober 2017, penerimaan pajak tercatat telah terkumpul sebesar Rp 858,05 triliun. Pencapaian ini baru 66,8% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

 Tak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainTak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainJumat 3 Jun 2016 20:00Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menaikkan porsi penerimaan negara melalui sektor pajak penghasilan non migas sebesar 14,5 persen, atau menjadi Rp819,5 triliun, dari target yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp715,8 triliun.selengkapnya

 Ada Wacana Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Diminta Tak Beri Insentif WP Tak PatuhAda Wacana Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Diminta Tak Beri Insentif WP Tak PatuhKamis 15 Ags 2019 10:53Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pakar pajak DDTC Darussalam menganggap wacana pengampunan pajak jilid kedua tidak tepat.selengkapnya

 Eks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuEks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuRabu 15 Apr 2020 14:13Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan saat ini pemerintah tak perlu memprioritaskan pemberian insentif relaksasi pajak karena dinilai tidak membantu dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.selengkapnya

 Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Kamis 7 Jun 2018 13:01Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan menarik pajak dari tiket masuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Dengan hal ini diharapkan harga tiket masuk untuk turnamen multi event empat tahunan itu menjadi lebih murah.selengkapnya

 Sri Mulyani Pede Dana Tax Amnesty Tak akan Kabur ke Luar NegeriSri Mulyani Pede Dana Tax Amnesty Tak akan Kabur ke Luar NegeriSelasa 29 Jan 2019 15:50Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati percaya diri (pede) dana repatriasi tax amnesty yang jangka waktu penyimpanannya habis di tahun ini tak akan berbalik ke luar negeri.selengkapnya

 Usut Penyuapan Pajak, KPK Tak Akan Ganggu Tax AmnestyUsut Penyuapan Pajak, KPK Tak Akan Ganggu Tax AmnestyKamis 24 Nov 2016 15:24Ajeng Widyadibaca 479 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengembangan kasus suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia tak akan menggangu program tax amnesty yang tengah berjalan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK tetap menjaga koridornya, sehingga tidak mengusut hal berkaitan kebijakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakDitjen Pajak: Google Tak Akan Dapat Keringanan PajakSelasa 20 Sep 2016 17:30Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Pemerintah tetap akan memaksa perusahaan teknologi Google untuk membayar pajak di Indonesia. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan keringanan pada perusahaan raksasa tersebut.selengkapnya

 Tak Lapor SPT Pajak Tahunan, Menkeu Belum Akan Terapkan SanksiTak Lapor SPT Pajak Tahunan, Menkeu Belum Akan Terapkan SanksiRabu 13 Mar 2019 15:54Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, belum akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaporkan pajak penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menetapkan pelaporan wajib pajak pribadi akan berakhir pada 31 Maret mendatang.selengkapnya

 Pajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniPajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniSelasa 15 Mei 2018 10:26Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan yang besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah ingin menjaga momentum ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :