Kinerja penerimaan pajak kurang menggembirakan. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 248,98 triliun.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya
Batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak (WP) orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 5,7 juta masyarakat yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat total realisasi penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) mencapai 10,59 juta wajib pajak per 31 Maret 2018.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan cukai hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp 97,71 triliun atau 56,74% dari targetnya.selengkapnya
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau mencatat sebanyak 40.981 wajib pajak di wilayah tersebut telah memanfaatkan program insentif pajak di masa pandemi Covid-19.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang telah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai dengan Senin (16/3) sebanyak 7,5 juta.selengkapnya
Sepanjang tahun ini, Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat mencatat ada 4.151 kendaraan belum bayar pajak dengan tunggakan Rp2 miliar.selengkapnya
Pendapatan negara dari pajak dalam negeri tercatat melambat signifikan sepanjang kuartal I-2019.selengkapnya
Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya
Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhasil menjaring hampir 10 ribu wajib pajak yang selama ini tidak pernah membayar pajak. Hingga awal September 2016, Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 9.588 wajib pajak tak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lalu mengikuti tax amnesty.selengkapnya
Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.selengkapnya
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, setidaknya 355 ribu Wajib Pajak (WP) sudah memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 sampai dengan Jumat (12/6).selengkapnya
Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 32%.selengkapnya
Wacana pajak emisi terhadap industri kendaraan kembali mengemuka. Jauh sebelum rencana ini, pada 2012, Bambang P. Brojonegoro yang waktu itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mengusulkan agar kendaraan bermotor dikenakan pungutan cukai.selengkapnya
Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang mendapatkan insentif tax allowance hingga saat ini mencapai 131 WP.selengkapnya
Pemerintah mencatat estimasi hilangnya penerimaan perpajakan karena subsidi maupun insentif pajak dalam nota keuangan atau belanja pajak (tax expenditure).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya