Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.selengkapnya
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik adanya Nasional Payment Gateway (NPG) atau Gerbang Pembangunan Nasional (GPN), guna meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran. Sehingga nantinya seluruh pembayaran transaksi yang dilakukan di Indonesia akan jauh lebih efisien.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri dan akan dibawa ke dalam negeri melalui UU pengampunan pajak, akan digunakan untuk sebagai modal pembangunan nasional.selengkapnya
Salah satu sumber pendanaan pembangunan Indonesia diperoleh dari pajak. Kebijakan Tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai pemerintah sebagai resep mujarab untuk meningkatkan penerimaan Negara. Potensi tambahan penerimaan negara hingga 160 triliun dari kebijakan tersebut cukup besar.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun ini mendapat tugas untuk dapat menggenjot target penerimaan pajak. Angka besarannya pun terbilang fantastis, yakni Rp1.360 triliun. Oleh sebab itu, pemerintah melalui DJP pun berupaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak (WP) dengan cara mengintip data nasabah kartu kredit. Ini dilakukan agar data tersebut sesuaiselengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mendanai kegiatan pembangunan pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan didukung oleh sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun. Selain itu pemerintah juga siapkan pembiayaan investasi sebesar Rp169,1 triliun pada 2021, salah satunya guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan mengenai pemanfaatan pajak yang selama ini dipungut. Menurut Sri Mulyani, hasil pungutan otoritas pajak nasional kepada para WP digunakan untuk pembangunan nasional.selengkapnya
Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.selengkapnya
Wali Kota Malang, Mohammad Anton mengungkapkan betapa pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak dapat berjalan mengingat pajak daerah memiliki peran sangat vital.selengkapnya
Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang tercermin dari rasio perpajakan (tax ratio). Rendahnya kepatuhan pajak tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.selengkapnya
Presiden Joko Widodo meyakini program pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi rakyat. Kata Jokowi, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia.selengkapnya
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta seluruh wajib pajak membayar tepat waktu kewajibannya karena dana yang didapat itu digunakan untuk pembangunan.selengkapnya
Guru Besar Administrasi Perpajakan FISIP UI Prof Gunadi menjelaskan, UU Pengampunan Pajak yang baru saja disahkan telah sesuai konstitusi UUD 1945. Menurutnya, landasan tax amnesty sudah jelas ada dalam UUD 1945, yakni pasal 23A. Tax amnesty juga diyakini memiliki dampak untuk pembangunan ekonomi.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh pegawai pajak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pencanangan program amnesti pajak melalui pensahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat bagi pembangunan negara.selengkapnya
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Ismet Inono memprediksi, kebijakan pengampunan pajak baru terasa bulan depan. Berkahnya bisa untuk pembangunan daerah.selengkapnya
Tax amnesty atau pengampunan pajak mampu mendorong percepatan pembangunan, kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Awan Nurmawan Nuh.selengkapnya
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan penyimpanan dana repatriasi hasil pengampunan pajak (tax amnesty) di Bank bjb aman. Seperti diketahui, BUMD milik Jabar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb) Tbk ditunjuk pemerintah sebagai satu dari 19 bank penampung dana repatriasi tax amnesty.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya