Sejarah Panjang Google Mengelak Pajak dengan Kedok `Kapitalisme`Sejarah Panjang Google Mengelak Pajak dengan Kedok `Kapitalisme`Selasa 20 Sep 2016 19:17Administratordibaca 696 kaliSemua Kategori

Seminggu belakangan merebak berita bahwa raksasa teknologi dunia, Google, ternyata tidak mau membayar pajak di Indonesia. Hal ini terindikasi muncul ketika Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Google terindikasi melakukan tindak pidana usai menolak pemeriksaan pajak. Google sendiri mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak.selengkapnya

 Begini Trik Google Mengirit Pengeluaran PajaknyaBegini Trik Google Mengirit Pengeluaran PajaknyaJumat 5 Jan 2018 12:14Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Google bisa mengirit pengeluaran sedikitnya USD 3,7 miliar atau sekitar Rp 49,7 triliun untuk membayar pajaknya pada 2016.selengkapnya

 Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaSenin 13 Jun 2016 15:11Administratordibaca 1530 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

 DPR Diminta Jangan Lama-lama Bahas RUU Pengampunan PajakDPR Diminta Jangan Lama-lama Bahas RUU Pengampunan PajakSenin 6 Jun 2016 15:35Administratordibaca 512 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, berharap keputusan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebaiknya dilakukan secepatnya. "Jadi memang Komisi XI, dalam hal ini yang menjadi Panitia Kerja tax amnesty itu, belum selesai melaksanakan tugasnya. Masih belum sepakat di seluruh fraksi atas masalah tax amnesty, di mana rancangan undang-undangnya usulan dari pemerintahselengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestyAturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestySelasa 15 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 203 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut aturan pajak kepada pelaku e-commerce cenderung "pemaksaan". Padahal cara yang ideal adalah lewat insentif, seperti model tax amnesty.selengkapnya

 Izin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporIzin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporKamis 29 Nov 2018 14:02Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Sebagai kawasan pendukung kegiatan ekspor, kawasan berikat harus memberi kemudahan buat pelaku ekspor.selengkapnya

 Seleb Instagram akan Dikenai PajakSeleb Instagram akan Dikenai PajakRabu 12 Okt 2016 15:46Admindibaca 989 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia memang sedang gencar menarik penerimaan dari sektor pajak untuk menutup defisit fiskal di tahun anggaran 2016. Salah satu jurus terbaru yang akan ditempuh pemerintah adalah menarik pajak dari para selebgram, julukan bagi selebritis di Instagram, dan penjual produk online baik lewat Facebook atau forum-forum seperti KASKUS.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 696 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya

 KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 574 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Rebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporRebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporKamis 29 Nov 2018 13:38Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

 TangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakTangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakKamis 10 Okt 2019 14:38Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama TangselPay dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Benyamin Davnie dan disaksikan oleh unsur Muspida lainnya.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniRabu 1 Feb 2023 14:00Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

 Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:52Ridha Anantidibaca 1367 kaliSemua Kategori

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

 Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapSelasa 16 Nov 2021 09:39Ridha Anantidibaca 1327 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

 Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:27Ridha Anantidibaca 1151 kaliSemua Kategori

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 1028 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Senin 13 Sep 2021 11:43Ridha Anantidibaca 1276 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :