Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan perkembangan teknologi telah mengubah pola tenaga kerja dari manusia menjadi mesin. Hal ini tak mungkin dihindari mengingat ke depan teknologi akan semakin berkembang pesat.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, perkembangan teknologi digital yang terus terjadi di dunia hingga saat ini, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Jika tidak beradaptasi, dia menduga banyak masyarakat yang bakal kehilangan pekerjaan, karena tergantikan kemajuan teknologi itu.selengkapnya

Kementerian Keuangan menilai perkembangan teknologi selama ini mengalami kemajuan, seperti halnya perkembangan tenaga manusia yang digantikan oleh robot. Hal ini, dapat menimbulkan kesulitan terhadap pembangunan negara.selengkapnya

Mobil dinas Menkeu Sri Mulyani yang bernopol RI-26 sempat menjadi perbincangan karena telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya. Pelat mobil tersebut habis masa berlakunya pada bulan Juli 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 April 2020. Kebijakan ini dilaksanakan menyusul akan dihapuskannya juga NPWP bendahara pemerintah dan pencabutan pengukuhan PKP.selengkapnya

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan evaluasinya terkait pelaksanaan program amnesti pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

Penerapan industri 4.0 akan meningkatkan penggunaan teknologi otomasi seperti robot. Menghadapi kondisi demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan fiskal, diantaranya kemungkinan untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) terhadap penggunaan robot.selengkapnya

Menteri Keungan, Sri Mulyani mengungkapkan, perkembangan teknologi saat ini juga harus direspons secara cermat dan jeli oleh otoritas pajak untuk terus berinovasi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ada beberapa macam jenis pekerjaan konvensional bisa digantikan oleh robot. Hal itu juga menjadi tantangan bagi para birokrat.selengkapnya

Perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat oleh pemerintah supaya bisa memanfaatkannya secara optimal.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, kecanggihan teknologi bisa berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Seiring makin majunya teknologi, di masa mendatang diperkirakan semakin banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membuka peluang di masa depan pemerintah akan mengkaji kebijakan fiskal terkait pengenaan pajak terhadap robot.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengingatkan segenap pegawai pajak soal tantangan pengumpulan pajak yang akan semakin kompleks ke depan.selengkapnya

Di masa depan, bukan tak mungkin tenaga kerja manusia digeser oleh robot. Jika demikian, Gubernur Jawa Timur Soekarwo usul agar robot juga bayar pajak.selengkapnya

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

Bagi karyawan atau pekerja yang bergaji Rp 4,5 juta/bulan ke atas, siap-siap kena pajak. Karena, Kementerian Keuangan bakal menurunkan batas penghasilan yang tak kena pajak. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 101 /PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bakal direvisi.selengkapnya

Kalau anda karyawan atau pekerja bergaji Rp 4,5 juta per bulan, atau Rp 54 juta setahun, bolehlah bernafas lega. Karena tak bakal kena pajak penghasilan. Kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, aturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikerek dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta setahun, sudah ditanda tangani. "Mengenai PTKP, PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah saya tandatangani.selengkapnya

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menilai rencana kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok akan mempengaruhi kelangsungan hidup para pekerja di industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) mengimbau pemerintah akan adanya dampak negatif terhadap industri rokok dan pendapatan negara dengan dinaikkannya tarif cukai di 2019 mendatang.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya