Realisasi pajak ambles, hanya PPh Pasal 26 dan PPh OP yang tumbuh positifRealisasi pajak ambles, hanya PPh Pasal 26 dan PPh OP yang tumbuh positifSenin 22 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2020 terkontraksi hingga 10,8% year on year (yoy). Kendati demikian masih ada dua jenis pajak yang tumbuh positif yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan PPh Orang Pribadi (OP).selengkapnya

 Ini Alasan Menkeu Tax Amnesty Hanya Berlaku 9 BulanIni Alasan Menkeu Tax Amnesty Hanya Berlaku 9 BulanKamis 30 Jun 2016 19:39Administratordibaca 1415 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemberlakuan realisasi tax amnesty (pengampunan pajak) hanya akan dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan.Hal ini akan sesuai dengan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang (UU) tax amnesty yang baru saja disahkan.selengkapnya

 Jokowi Ingatkan Tax Amnesty Hanya Berlaku 9 BulanJokowi Ingatkan Tax Amnesty Hanya Berlaku 9 BulanSenin 4 Jul 2016 14:07Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan terus menerus dijalankan. Kebijakan tersebut diterangkan hanya akan dikeluarkan pemerintah satu kali dan tidak akan diulang lagi.selengkapnya

 Mulai Berlaku, UMKM Hanya Bayar Pajak 0,5%Mulai Berlaku, UMKM Hanya Bayar Pajak 0,5%Senin 2 Jul 2018 10:38Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dnegan menurunkan besaran Pajak Penghasilan (PPh). Adapun tairf baru bagi usaha mikro kecil menengah terbaru sebesar 0,5% mulai berlaku hari ini. Sebelumnya pelaku UMKM dikenai PPh sebesar 1%.selengkapnya

 Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Pengurangan PPh Hanya Berlaku untuk Buy Back Maksimal 30 September 2020Senin 22 Jun 2020 10:22Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah hanya membatasi pemanfaatan fasilitas fiskal berupa tarif 3 persen lebih rendah dari tarif normal kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham maksimal sampai 30 September 2020.selengkapnya

 Pembebasan Pajak Hanya Berlaku untuk WP UMKM dengan Skema PPh FinalPembebasan Pajak Hanya Berlaku untuk WP UMKM dengan Skema PPh FinalJumat 17 Apr 2020 10:48Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Insentif pajak berupa penghapusan pajak bagi wajib pajak (WP) UMKM kemungkinan besar akan berlaku bagi WP UMKM yang menggunakan skema PPh Final.selengkapnya

 Ketua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanKetua DPR Konsentrasi Upayakan Sembilan RUU Agar DisahkanSelasa 17 Mei 2016 18:48Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar baru saja usai. Nusa Dua menjadi saksi berlangsungnya salah satu tonggak rekonsiliasi partai beringin ini. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, sebuah kehormatan baginya untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Munaslub yang demokratis tersebut. "Saya harus jujur berkata, bahwa para kader yang berkompetisi adalah teman-teman yang menguatkan saya untukselengkapnya

 Sembilan triliun rupiah dana amnesti pajak masuk pasar modalSembilan triliun rupiah dana amnesti pajak masuk pasar modalSabtu 11 Mar 2017 12:06Ajeng Widyadibaca 644 kaliSemua Kategori

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp9 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeDitjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeRabu 24 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 813 kaliSemua Kategori

Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.selengkapnya

 Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPPasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPKamis 7 Des 2017 11:30Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 Pembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniPembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniSelasa 21 Jun 2016 10:41Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan mendorong pembahasan tax amnesty selesai dalam beberapa hari ini. Ketua Panja H. Soepriyatno mengatakan, pihaknya akan merampungkan pembahasan pasal yang belum tuntas malam ini juga, Senin (20/6).selengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPORabu 22 Jun 2016 15:19Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

 Ditjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiDitjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiJumat 6 Sep 2019 10:40Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai tentang tarif bea meterai yang baru masih dalam perencanaan. Yang teranyar Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencabut pasal saksi.selengkapnya

 Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26Kamis 18 Jun 2020 11:26Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib membuat bukti pemotongan (bukpot) serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.selengkapnya

 Gagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat PasalGagal Selesai Bulan Ini, RUU Tax Amnesty Terhambat Empat PasalSabtu 30 Apr 2016 15:15Administratordibaca 1759 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada masa sidang IV tahun 2015-2016. Pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, setelah reses tanggal 17 Mei 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaDitjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaRabu 2 Okt 2019 14:56Ridha Anantidibaca 906 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mempertegas mekanisme pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dengan menerbitkan edaran yang diterbitkan pekan lalu.selengkapnya

 Terbitkan Edaran, Otoritas Pajak Tegaskan Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25Terbitkan Edaran, Otoritas Pajak Tegaskan Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25Rabu 2 Okt 2019 13:16Ridha Anantidibaca 1026 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menerbitkan edaran terkait pelaksanan PMK No.215/2019 tentang Penghitungan Angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan oleh WP baru, Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya, hingga WP orang pribadi pengusaha tertentu.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Efektivitas kebijakan PPh pasal 22 impor baru terlihat tahun depanDitjen Pajak: Efektivitas kebijakan PPh pasal 22 impor baru terlihat tahun depanJumat 14 Sep 2018 15:00Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Hari ini, tepat tanggal 13 September 2018, perubahan tarif PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang resmi berlaku. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110 Nomor 2018 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 September 2018 lalu.selengkapnya

 PMK tax holiday berlaku pekan iniPMK tax holiday berlaku pekan iniSelasa 3 Apr 2018 12:50Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengumumkan detail kemudahan pemberian pembebasan pajak atau tax holiday. Aturannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :