Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Konglomerat Minta Pengampunan PajakKonglomerat Minta Pengampunan PajakSabtu 3 Sep 2016 19:51Administratordibaca 269 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) nampaknya mulai memasuki babak baru. Tak cuma pengusaha kecil dan menengah yang ikut program pengampunan pajak tapi para taipan mulai berani menunjukkan diri. Datang terang-terangan, bos Grup Lippo James Riady ikut program pengampunan pajak tahap pertama ini.selengkapnya

 62 Konglomerat Ajukan Pengampunan Pajak62 Konglomerat Ajukan Pengampunan PajakRabu 7 Sep 2016 10:27Administratordibaca 279 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan ada 62 wajib pajak besar yang sudah mengajukan surat pernyataan harta (SPH) untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 127 Konglomerat Ajukan Pengampunan Pajak127 Konglomerat Ajukan Pengampunan PajakKamis 15 Sep 2016 07:40Administratordibaca 290 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan hingga pekan kedua September ini, atau jelang akhir periode pertama program amnesti pajak sudah ada ada 127 wajib pajak besar yang menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH). Artinya, sudah ada 127 konglomerat yang mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya

 Jokowi Ancam Para Penunggak PajakJokowi Ancam Para Penunggak PajakSenin 25 Jul 2016 15:06Administratordibaca 353 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengancam para penunggak pajak yang memiliki simpanan uang di luar negeri, jika masih enggan memulangkan uangnya kembali ke Indonesia.selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratSenin 1 Ags 2016 22:56Administratordibaca 275 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 Tax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi KekayaanTax Amnesty: Pewaris Konglomerat Bakal Deklarasi KekayaanSenin 15 Ags 2016 10:42Administratordibaca 245 kaliSemua Kategori

Pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) diperkirakan akan dimanfaatkan oleh pewaris para konglomerat untuk mendeklarasikan kekayaan baik di dalam maupun luar negeri.selengkapnya

 Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratJumat 24 Feb 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 218 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

 Ampuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalAmpuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 471 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tax amnesty yang kemarin dibahas oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tak dipertimbangkannya unsur korupsi. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan pihaknya menyayangkan sikap Presiden yang tak mempertimbangkan unsur dana hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri. "Rapat terbatas itu semakin menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty dekatselengkapnya

 Jokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratSelasa 2 Ags 2016 06:02Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

 Presiden: Amnesti Pajak bukan hanya untuk KonglomeratPresiden: Amnesti Pajak bukan hanya untuk KonglomeratSenin 1 Ags 2016 22:33Administratordibaca 403 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 Menkeu: konglomerat tak taat pajak akan dikejarMenkeu: konglomerat tak taat pajak akan dikejarJumat 17 Feb 2017 11:07Ajeng Widyadibaca 210 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak yang salah satunya ditunjukkan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Ini Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisIni Perhitungan Pajak Bagi Para ArtisRabu 24 Ags 2016 13:49Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada mengatakan dalam industri hiburan, setiap artis tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan lainnya. Penghasilan yang didapat hanya dihitung dari honor per pekerjaan.selengkapnya

 Para Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPPara Konsultan Pajak Siapkan Langkah `Rayu` WPJumat 20 Mei 2016 21:11Administratordibaca 410 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Konglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanKonglomerat Lippo Ajak Semua Pihak Laporkan Aset KekayaanSabtu 3 Sep 2016 13:52Administratordibaca 394 kaliSemua Kategori

Pengusaha nasional James Riady mengimbau semua kalangan mengikuti langkahnya melaporkan aset kekayaan di kantor pelayanan pajak (KPP). Hal itu sehubungan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digagas pemerintah.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakJumat 17 Feb 2017 13:09Ajeng Widyadibaca 196 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Tax Amnesty tak Berlaku bagi Para KoruptorTax Amnesty tak Berlaku bagi Para KoruptorSenin 21 Mar 2016 12:30Administratordibaca 632 kaliSemua Kategori

Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, pengampunan pajak bukanlah untuk mengampuni para koruptor. Pengampunan pajak lebih ditujukan kepada para wajib pajak yang selama ini tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, serta tidak menghilangkan hukuman pidana korupsi.selengkapnya

 Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Senin 18 Jul 2016 13:25Administratordibaca 417 kaliSemua Kategori

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

 Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakSelasa 24 Jan 2017 12:21Ajeng Widyadibaca 208 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

 Tax Amnesty Bongkar Penyamaran Para Wajib PajakTax Amnesty Bongkar Penyamaran Para Wajib PajakAhad 24 Jul 2016 09:37Administratordibaca 230 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan pantia kerja (Panja) Komisi XI DPR RI yang menerima usulan pemerintah soal kebijakan pengampunan pajak untuk disahkan menjadi UU Tax Amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :