Bayar Pajak Pakai Calo, Reza Rahardian Disadarkan Sri MulyaniBayar Pajak Pakai Calo, Reza Rahardian Disadarkan Sri MulyaniSenin 14 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Aktor Reza Rahadian curhat seputar pengalaman dirinya memakai jasa calo dalam urusan membayar pajak, namun ternyata Ia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Awalnya, Reza mengaku kebingungan soal pembayaran pajak sehingga mempercayakan hal tersebut kepada orang lain untuk mengurusnya.selengkapnya

 Warga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakWarga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakJumat 19 Jan 2018 13:32Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi minta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan pemutihan pajak yang digelar provinsi itu.selengkapnya

 Cerita Reza Rahadian Dapat Surat Teguran PajakCerita Reza Rahadian Dapat Surat Teguran PajakSenin 14 Mei 2018 10:36Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Aktor Reza Rahadian, mengaku harus ikut tax amnesty atau pengampunan pajak gelombang kedua pada 2017. Hal itu lantaran dirinya tidak mengetahui telah menunggak pajak, karena salah mempercayakan orang untuk mengurusi pajaknya, hingga Direktorat Jenderal Pajak menyuratinya.selengkapnya

 Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunPotensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunSenin 28 Mar 2016 06:49Administratordibaca 2854 kaliSemua Kategori

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

 Tax Amnesty Dikhawatirkan Bisa Jadi Bumerang Bagi RITax Amnesty Dikhawatirkan Bisa Jadi Bumerang Bagi RISenin 1 Ags 2016 08:29Administratordibaca 1013 kaliSemua Kategori

Sejak berlaku efektif pada 18 Juli 2016 lalu, program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnetsy telah direspons cukup baik oleh pasar. Nilai tukar rupiah maupun pergerakan indeks harga saham gabungan terus menguat.selengkapnya

 UU TAX AMNESTY: Kuatkan Pasar, Berikut Ulasan AnalisUU TAX AMNESTY: Kuatkan Pasar, Berikut Ulasan AnalisRabu 29 Jun 2016 21:37Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

NH Korindo Securities Indonesia mengemukakan berita pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan sesi kedua telah meniupkan angin segar bagi pasar. Kepala Riset NHKSI Reza Priyambada mengemukakan nilai tukar rupiah semakin perkasa ke level terkuatnya dalam tiga pekan. Indeks harga saham gabungan, ujarnya, memimpin penguatan di antara pasar regional.selengkapnya

 Capaian Pajak Triwulan Kedua di Sulsel Turun 6 PersenCapaian Pajak Triwulan Kedua di Sulsel Turun 6 PersenRabu 8 Jul 2020 11:35Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, pada triwulan II tahun 2020 mengalami sebesar 6,07 persen jika dibandingkan dengan realisasi pajak pada periode yang sama tahun seblumnya.selengkapnya

 Dana amnesti pajak belum mengguyur pasarDana amnesti pajak belum mengguyur pasarRabu 12 Okt 2016 15:11Admindibaca 495 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak terus bergulir. Hingga Senin (10/10) sore, dana repatriasi tercatat sebesar Rp 142 triliun. Ini hanya 14,2% dari target Rp 1.000 triliun. Pemerintah berharap dana tersebut bisa menggerakkan perekonomian.selengkapnya

 Tax Amnesty Bakal Angkat IHSGTax Amnesty Bakal Angkat IHSGJumat 1 Jul 2016 09:34Administratordibaca 496 kaliSemua Kategori

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan saham, Kamis (30/6/2016). Penguatan IHSG didorong oleh pengesahan Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak pada Selasa 28 Juni 2016.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiRabu 31 Jan 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1276 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

 Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabutJumat 14 Jul 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 637 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

 SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?Selasa 31 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1203 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk lahan yang tidak digunakan secara produktif, atau bisa disebut tanah nganggur. Aturan mengenai hal ini pun tengah disiapkan.selengkapnya

 Kenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguKenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguJumat 6 Jan 2017 12:26Ajeng Widyadibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara dua hingga tiga kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada 6 Januari 2017.selengkapnya

 Kini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Lima ATM BankKini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Lima ATM BankSelasa 15 Nov 2016 12:38Ajeng Widyadibaca 1054 kaliSemua Kategori

Penandatanganan kerjasama dilakukan antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Direksi Bank CIMB Niaga disaksikan pula oleh Kapolda dan Dirlantas Jabar serta Sekda dan Kadispenda Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin (14/11/2016).selengkapnya

 SWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiSWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiRabu 4 Sep 2019 13:58Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyarankan agar pemerintah membuat aturan atau regulasi terkait penerapan cukai popok sekali pakai. SWI mencermati limbah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun.selengkapnya

 Platform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperPlatform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperRabu 30 Jan 2019 14:51Ridha Anantidibaca 849 kaliSemua Kategori

Gurihnya hasil berdagang online membulatkan tekad Kania Suryani berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis. Empat tahun terakhir, perempuan berusia 28 tahun asal Jakarta itu kini memilih menjadi dropshipper, sesekali reseller, produk elektronik dan aksesori yang memenuhi lapak e-commerce.selengkapnya

 Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarRabu 22 Nov 2017 10:00Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

 Jurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahJurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahKamis 16 Feb 2017 14:54Ajeng Widyadibaca 664 kaliSemua Kategori

Wacana pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan tanah yang luas, capital gain tax untuk transaksi tanah, dan unutilized asset tax untuk tanah menganggur yang tengah berkembang, membuat para pengembang mempersiapkan strategi khusus demi menghadapi hal tersebut.selengkapnya

 Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Selasa 24 Jan 2017 12:23Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

 Surat Utang Akan Dibanjiri Peminat dari Peserta Tax AmnestySurat Utang Akan Dibanjiri Peminat dari Peserta Tax AmnestyRabu 12 Okt 2016 09:30Admindibaca 797 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty telah mulai memasuki priode kedua. Hingga saat ini, program pengampunan pajak terbilang sukses. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tarif tebusan yang berhasil diperoleh pada periode pertama lalu yang mencapai Rp89,1 triliun berdasarkan SPH (Surat Pernyataan Harta) dan Rp97,2 triliun berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak). Adapun total dana repatriasi adalah sebesar Rp137 triliuselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :