Imbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifImbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifRabu 6 Mar 2019 11:10Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengingatkan wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dinilai positif. Namun, tindakan ini perlu dilanjutkan dengan memberi pengertian kenapa wajib pajak harus lapor tepat waktu, dan bila high risk bisa diperiksa.selengkapnya

 Taat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarTaat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarRabu 14 Mar 2018 10:03Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu perusahaan yang diganjar apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar tahun 2018.selengkapnya

 Kurang Tepat Membandingkan Bayar Pajak dengan ZakatKurang Tepat Membandingkan Bayar Pajak dengan ZakatSenin 15 Ags 2016 10:36Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Minat masyarakat untuk menunaikan zakat dinilai melampaui kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, pembandingan itu dianggap tidak tepat mengingat zakat dan pajak berada di domain berbeda.selengkapnya

 Gubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakGubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1009 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPerpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekRabu 26 Sep 2018 09:29Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.selengkapnya

 Rencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRabu 11 Jul 2018 09:49Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memasukkan komponen laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak penghasilan dinilai tidak tepat oleh pelaku usaha.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatPenerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatRabu 31 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Kejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatKejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatJumat 15 Feb 2019 13:09Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap cara door to door atau pintu ke pintu untuk mengejar para penunggak pajak sudah tepat. Apalagi, kalau dibarengi dengan pembayaran di tempatselengkapnya

 Penerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatPenerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatSelasa 10 Jul 2018 11:49Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan dan pajak bagi warisan dinilai tidak tepat. Sebab, rencana itu dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya

 Rencana Pangkas Tarif Pajak Dinilai Belum TepatRencana Pangkas Tarif Pajak Dinilai Belum TepatRabu 6 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Kendati memandang perlunya strategi untuk mendorong pertumbuhan industri padat karya, tetapi usulan untuk memangkas tarif pajak dinilai belum tepat untuk dilakukan pada 2018 mendatang.selengkapnya

 Insentif Pengurangan Pajak Industri Tekstil Dianggap Tak TepatInsentif Pengurangan Pajak Industri Tekstil Dianggap Tak TepatKamis 11 Jul 2019 13:24Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Insentif super deduction tax dinilai kurang tepat sasaran bagi industri tekstil. Kepastian pasar lebih dibutuhkan para pelaku sektor ini.selengkapnya

 Lapor SPT, Sandiaga Imbau Warga Bayar Pajak Tepat WaktuLapor SPT, Sandiaga Imbau Warga Bayar Pajak Tepat WaktuSenin 26 Mar 2018 15:03Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melapokan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Sandiaga mengimbau warga patuh membayar pajak.selengkapnya

 Pajak Klaim Sosialisasi Tax Amnesty Tepat SasaranPajak Klaim Sosialisasi Tax Amnesty Tepat SasaranJumat 11 Nov 2016 09:05Administratordibaca 964 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak sudah dua periode berjalan. Untuk periode kedua sampai Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprioritaskan keikutsertaan dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).selengkapnya

 Langkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatLangkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatJumat 21 Jun 2019 13:49Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatDasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatRabu 18 Mar 2020 14:45Ridha Anantidibaca 1129 kaliSemua Kategori

Perubahan sistem pemungutan PPN dari yang berlaku normal menjadi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk sektor ritel memang dibutuhkan, meski memang memiliki konsekuensi.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 Jangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuJangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuSenin 22 Jan 2018 10:28Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

 Tepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TTepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TAhad 21 Ags 2016 14:13Administratordibaca 629 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty telah mencapai Rp 1,2 triliun hingga Jumat, 19 Agustus 2016, atau tepat sebulan sejak diberlakukan.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 545 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :