Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinPajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinRabu 15 Nov 2017 08:28Ajeng Widyadibaca 45 kaliSemua Kategori

Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain.selengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 1600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 22 Bank Beri Data Nasabah Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal Pajak22 Bank Beri Data Nasabah Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal PajakSelasa 7 Jun 2016 20:29Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengoptimalkan data nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit sebagai salah satu acuan DJP dalam menyesuakan laporan surat pemberitahuan (SPT). Dari data ini, DJP bisa mensinkronkan apakah dana yang dikeluarkan seorang nasabah perbankan telah sesuai dengan yang dilaporkan.selengkapnya

 Disambangi Direktorat Jenderal Pajak, Sri Sultan HB X Ikut Tax AmnestyDisambangi Direktorat Jenderal Pajak, Sri Sultan HB X Ikut Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 07:00Administratordibaca 239 kaliSemua Kategori

Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan melaporkan hartanya kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY. Hal ini diketahui setelah Kanwil DJP DIY menyerahkan secara langsung surat keterangan amnesti pajak kepada Sri Sultan di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan.selengkapnya

 KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususJumat 10 Mar 2017 16:18Ajeng Widyadibaca 235 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

 Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakSelasa 29 Mar 2016 12:50Administratordibaca 1012 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

 Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikJumat 5 Feb 2016 15:45Administratordibaca 1424 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

 Kemenkeu Akan Berusaha Mati-Matian Kejar Penerimaan PajakKemenkeu Akan Berusaha Mati-Matian Kejar Penerimaan PajakSenin 6 Nov 2017 15:44Ajeng Widyadibaca 73 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar penerimaan pajak.selengkapnya

 Sektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan NegaraSektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan NegaraSenin 1 Ags 2016 15:58Administratordibaca 317 kaliSemua Kategori

Guna mengejar penerimaan negara sebanyak mungkin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyasar para pebisnis yang berada di sektor perikanan. DJP melihat, negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia ini, pasti memiliki potensi penerimaan pajak yang begitu luar biasa.selengkapnya

 Realisasikan TA,Menkeu Bambang Punya Waktu 9 BulanRealisasikan TA,Menkeu Bambang Punya Waktu 9 BulanJumat 1 Jul 2016 09:42Administratordibaca 202 kaliSemua Kategori

Mungkin tak banyak yang tahu, UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang terdiri dari 13 bab dan 25 pasal, hanya berlaku sembilan bulan.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankTAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankKamis 28 Jul 2016 11:03Administratordibaca 497 kaliSemua Kategori

Bank penampung hasil pengampunan pajak (tax amnesty) diminta secepat mungkin menyalurkan dana repatriasi. Pasalnya jika terlalu lamban, sumber likuiditas tersebut malah jadi beban.selengkapnya

 Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Senin 6 Feb 2017 11:44Ajeng Widyadibaca 199 kaliSemua Kategori

Hal ini berkaitan dengan level regulasi mengenai jenis pajak apa yang tepat serta teknis yang mana administrasinya paling mungkin dan mudah.selengkapnya

 Wapres JK Dorong Pengusaha Lapor Pajak dengan BenarWapres JK Dorong Pengusaha Lapor Pajak dengan BenarSabtu 27 Ags 2016 13:46Administratordibaca 213 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Di sisi lain, pejabat pemerintahan diminta menjadi teladan dengan melaporkan harta kekayaan yang mungkin belum atau terlewatkan.selengkapnya

 Memburu Wajib Pajak Besar dengan Tax AmnestyMemburu Wajib Pajak Besar dengan Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 19:34Administratordibaca 337 kaliSemua Kategori

Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaSri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaKamis 16 Nov 2017 10:38Ridha Anantidibaca 63 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin.selengkapnya

 Instrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakInstrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakSelasa 12 Jul 2016 12:59Administratordibaca 341 kaliSemua Kategori

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak dimungkinkan untuk ditempatkan dalam surat berharga negara (SBN) baik surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN). Soal SBSN khusus dana repatriasi, ia mengatakan yang paling mungkin dari SBSN adalah mengakomodasiselengkapnya

 Balik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNBalik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNSelasa 28 Nov 2017 09:21Ridha Anantidibaca 42 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong wajib pajak peserta tax amnesty agar memanfaatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final atas harta yang telah dideklarasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin.selengkapnya

 Menkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleMenkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleSabtu 5 Nov 2016 10:01Administratordibaca 248 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan mekanisme penarikan pajak perusahaan digital (Over the Top/OTT), seperti Google di Indonesia dapat dibuat sesederhana mungkin. Salah satu usulannya adalah penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) secara final.selengkapnya

 Tax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalTax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalSenin 25 Jul 2016 15:22Administratordibaca 302 kaliSemua Kategori

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini sudah dipastikan akan cukup tinggi.selengkapnya

 Kerahasiaan Wajib Pajak Pengguna Tax Amnesty DijaminKerahasiaan Wajib Pajak Pengguna Tax Amnesty DijaminJumat 5 Ags 2016 10:06Administratordibaca 323 kaliSemua Kategori

Keputusa pemerintah mengeluarkan aturan tax amnesty (pengampunan pajak) harus dipergunakan sebaik mungkin oleh para wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Semua wajib pajak yang menggunakan fasilitas tax amnesty akan dijamin kerahasiaannya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :