Tak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaTak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 13:46Administratordibaca 1223 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul penetapan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Tak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaTak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1039 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya

 Relaksasi Denda Kepabeanan Berlaku Mulai 15 Juli 2019Relaksasi Denda Kepabeanan Berlaku Mulai 15 Juli 2019Kamis 11 Jul 2019 11:34Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan relaksasi denda kepabeanan akan mulai efektif diterapkan pada 15 Juli 2019.selengkapnya

 Tarif PPh Final UKM Sebesar 0,5% Berlaku Mulai Juli 2018Tarif PPh Final UKM Sebesar 0,5% Berlaku Mulai Juli 2018Kamis 24 Mei 2018 10:27Ridha Anantidibaca 1779 kaliSemua Kategori

Implementasi revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018.selengkapnya

 Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliBali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliSenin 27 Mei 2019 09:30Ridha Anantidibaca 930 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliKemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliJumat 12 Apr 2019 09:44Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang mengembangkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN Gen.3) untuk meningkatkan kinerja sistem bagi pendapatan negara. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kemenkeu RI Didyk Choiroel menyampaikan hal ini akan memungkinkan pembayaran pajak melalui e-commerce.selengkapnya

 Pembelian Gim di Steam Kena Pajak 10 Persen per Juli 2020Pembelian Gim di Steam Kena Pajak 10 Persen per Juli 2020Rabu 24 Jun 2020 12:57Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan akan mulai menarik pajak untuk setiap pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).selengkapnya

 Mulai 1 Juli 2016, Seluruh Pengusaha Wajib Gunakan Faktur ElektronikMulai 1 Juli 2016, Seluruh Pengusaha Wajib Gunakan Faktur ElektronikJumat 24 Jun 2016 13:49Administratordibaca 4656 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur mulai 1 Juli 2016. Mulai tahun lalu, e-faktur ini sudah diberlakukan untuk PKP se-Jawa dan Bali.selengkapnya

 Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Selasa 2 Jun 2020 15:29Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk layanan digital mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pengenaan PPN terhadap produk digital akan berdampak pada harga yang ditanggung konsumen.selengkapnya

 Telisik SPT tahunan mulai 1 Juli, ini yang kantor pajak periksa dan besaran dendanyaTelisik SPT tahunan mulai 1 Juli, ini yang kantor pajak periksa dan besaran dendanyaSenin 15 Jun 2020 14:07Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal meneliti hasil penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Siap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliSiap-Siap, E-Billing Mulai Berlaku pada 1 JuliJumat 3 Jun 2016 13:20Administratordibaca 1210 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) harus mulai bersiap dengan sistem pembayaran pajak elektronik atau e-billing system, yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016. Dengan e-billing, semua pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan kode billing berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.selengkapnya

 Jangan Lupa! Barang Impor Rp 45.000 Mulai Kena PajakJangan Lupa! Barang Impor Rp 45.000 Mulai Kena PajakRabu 5 Feb 2020 13:53Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah memberlakukan bea masuk barang impor via online atau e-commerce. Ketentuan ini berlaku untuk barang yang harganya di atas US$ 3 atau Rp 45.000 (kurs Rp 15.000).selengkapnya

 Mulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenMulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenRabu 8 Jul 2020 13:29Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi wajib pungut (wapu) PPN atas barang dan jasa digital.selengkapnya

 Ingat, Mulai Agustus Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pakai E-BupotIngat, Mulai Agustus Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pakai E-BupotRabu 22 Jul 2020 10:49Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 mulai Agustus 2020.selengkapnya

 Tahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakTahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakRabu 25 Des 2019 11:23Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Hal ini untuk membendung tanah air tidak kebanjiran produk impor lewat e-commerce.selengkapnya

 Transaksi Online Bakal Kena Pajak 10%Transaksi Online Bakal Kena Pajak 10%Kamis 17 Mar 2016 09:58Administratordibaca 1614 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan mengenakan tarif pajak untuk transaksi online atau e-commerce, baik untuk jasa maupun barang. Pasalnya, transaksi online ini diperkirakan akan menjadi budaya ke depannya di Indonesia. "Yang jelas kita concern ke e-commerce. Ke depannya melalui itu semua, bahkan semuanya akan cashless. semua pakai kartu kreditselengkapnya

 Iklan di Google Bakal Kena PPN per 1 Oktober 2019?Iklan di Google Bakal Kena PPN per 1 Oktober 2019?Senin 2 Sep 2019 11:03Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai tanggal 1 Oktober 2019 pihak Google akan mengenakan PPN sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan.selengkapnya

 Mobil Murah LCGC Bakal Kena Pajak 3%Mobil Murah LCGC Bakal Kena Pajak 3%Selasa 12 Mar 2019 15:01Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali mengutak-atik skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Skema kali ini menguntungkan bagi mobil listrik tapi tidak untuk mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC).selengkapnya

 Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 24 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 676 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Wajib Pajak tak Jujur Bakal Kena Denda BerlapisWajib Pajak tak Jujur Bakal Kena Denda BerlapisSelasa 2 Ags 2016 16:18Administratordibaca 5422 kaliSemua Kategori

Penerapan sistem pertukaran informasi global pada 2018 mendatang bakal terkena batunya. Para wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya bakal dikenakan tarif hingga 35 persen serta denda sebesar 200 persen.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :