Pelindo III dan DJP Resmikan Integrasi Data PajakPelindo III dan DJP Resmikan Integrasi Data PajakJumat 7 Des 2018 10:48Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

PT Pelindo III (Persero) meresmikan Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini sebagai upaya mendukung program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak serta menindaklanjuti arahan Menteri BUMN, Rini M Soemarno.selengkapnya

 PLN Lakukan Digitalisasi Integrasi Data PajakPLN Lakukan Digitalisasi Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 13:16Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan dalam digitalisasi integrasi data pajak.selengkapnya

 PLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanPLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanJumat 21 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, PT PLN (Persero) hari ini meresmikan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor. Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan. Hal ini tentunya akan memudahkan kewajiban administrasi perpajakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNRabu 19 Des 2018 10:54Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.selengkapnya

 Pajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNPajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNSenin 3 Feb 2020 13:08Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama PT PLN (Persero) menandatangani MoU terkait integrasi data perpajakan.selengkapnya

 30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakanJumat 23 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 1226 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

 Dukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPDukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPSelasa 15 Mei 2018 13:13Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerja sama untuk menerbitkan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kartu Pintar tersebut merupakan kartu debit yang diisi dengan applet Kartu Indonesia 1 (KARTIN1) yang bisa memuat berbagai identitas dasar pemegang kartu di antaranya NPWP.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaRabu 28 Nov 2018 15:49Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

PT Telkom Indonesia telah berhasil menyelesaikan User Acceptance Test (UAT) e-Faktur Host to Host sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti program integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Pejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakPejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 14:01Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menantang seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan komisaris di BUMN untuk membantu pengintegrasian data BUMN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 Ditjen Pajak buat SOP khusus terkait data keuanganDitjen Pajak buat SOP khusus terkait data keuanganRabu 14 Feb 2018 11:11Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04 Tahun 2018.selengkapnya

 Bea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiBea Cukai Karimun deklarasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsiSelasa 11 Feb 2020 10:54Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, pada Rabu (29/1) lalu.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 BASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanBASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanSenin 17 Okt 2016 12:17Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 DPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestyDPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestySelasa 17 Mei 2016 18:36Administratordibaca 834 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

 Komentar HT terkait Capaian Dana Tax AmnestyKomentar HT terkait Capaian Dana Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 06:47Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

CEO MNC Grup Hary Tanoesoedibjo (HT) menyoroti langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggulirkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatRevisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatSenin 10 Okt 2016 14:23Admindibaca 488 kaliSemua Kategori

Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di Tempat JAKARTA. Komisi XI DPR RI akan segera membahas dua revisi undang-undang (UU) mengenai penerimaan negara. Kedua beleid itu adalah revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Mandiri Antisipasi Tingkat Bunga Terkait `Tax Amnesty`Kamis 16 Jun 2016 11:33Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury mengatakan pihaknya akan mengantisipasi tingkat bunga terkait dana repatriasi yang masuk dari kebijakan "Tax Amnesty" atau pengampunan pajak. "Selain mengantisipasi dana masuk, kami juga mengantisipasi tingkat bunga yang kami harapkan akan turun," kata Pahala dalam buka puasa bersama media di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Terkait Pelaksanaan Tax Amnesty Periode IIPesan Sri Mulyani Terkait Pelaksanaan Tax Amnesty Periode IISabtu 15 Okt 2016 11:16Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II yang dimulai sejak Oktober-Desember 2016 diharapkan pola pelaksanaannya lebih merata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin seperti periode pertama yang menumpuk pada bulan terakhir.selengkapnya

 Bea Cukai Sosialisasi Aturan Terkait Hak Kekayaan IntelektuaBea Cukai Sosialisasi Aturan Terkait Hak Kekayaan IntelektuaJumat 13 Jul 2018 09:34Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. Guna dapat menyebarluaskan informasi aturan ini, Bea Cukai Semarang mengadakan sosialisasi aturselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :