Miliki 30 Ribu Karyawan, Hary Tanoe Keluarkan Rp 1,5 Triliun Pertahun Untuk PajakMiliki 30 Ribu Karyawan, Hary Tanoe Keluarkan Rp 1,5 Triliun Pertahun Untuk PajakRabu 20 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1223 kaliSemua Kategori

Taipan media, Hary Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Selasa (19/7/2016) mengaku dari berbagai usaha yang ia miliki memperkejakan lebih dari 30.000 karyawan.selengkapnya

 Ditjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakDitjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakSelasa 15 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak. Senjata yang dimaksud adalah sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Jampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratJampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratRabu 27 Apr 2016 13:48Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

 Perpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharPerpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharSelasa 15 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem teknologi informasi (TI) atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Temuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarTemuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarRabu 3 Okt 2018 13:44Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang pajak badan sebesar Rp 901,10 miliar per 31 Desember 2017. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2017 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (LHPS I) tahun 2018.selengkapnya

 Laporkan SPT Tahunan, Selain e-Filing DJP Juga Miliki e-FormLaporkan SPT Tahunan, Selain e-Filing DJP Juga Miliki e-FormJumat 23 Mar 2018 15:04Ridha Anantidibaca 1182 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambut baik peningkatan kepatuhan masyarakat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang tercermin dalam jumlah SPT yang masuk hingga tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 6,36 juta SPT. Jumlah ini meningkat 24,12% dibanding periode yang sama tahun 2017.selengkapnya

 RI Perlu Miliki Otoritas Pajak Kuat dan IndependenRI Perlu Miliki Otoritas Pajak Kuat dan IndependenKamis 9 Nov 2017 13:19Ajeng Widyadibaca 619 kaliSemua Kategori

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak, Muh Tunjung Nugroho mengatakan, suksesnya program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan awal dari reformasi perpajakan yang lebih besar dan komprehensif.selengkapnya

 Miliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiMiliki Banyak Manfaat, Tax Amnesty Harus Segera DieksekusiSelasa 7 Jun 2016 00:29Administratordibaca 1290 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Tax Amnesty masih berlangsung di parlemen. Sejauh ini, masih ada beberapa pasal yang masih diperdebatkan. Praktisi perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, perdebatan itu harus diakhiri dan tax amnesty segera diberlakukan. Sebab, tax amnesty bermanfaat bagi Indonesia. Selain bertujuan mendongkrak sisi penerimaan pajak, kebijakan ini dapat memperluas basis data perpajakan, mendorongselengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 646 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Darmin Tegaskan Amnesti Pajak bagi yang Miliki HartaDarmin Tegaskan Amnesti Pajak bagi yang Miliki HartaSelasa 30 Ags 2016 10:46Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program amnesti pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki harta, namun belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. "Fokusnya adalah mereka yang punya uang banyak, yang punya harta banyak, yang selama ini belum dilaporkan dan ditaruh di luar negeri," katanya di Jakarta, Senin malam.selengkapnya

 Wajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakWajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakSelasa 9 Apr 2019 11:23Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru kepastian pajak terhadap over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia terhitung mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Menkeu: Yang Penting Pengusaha Ikut DeklarasiMenkeu: Yang Penting Pengusaha Ikut DeklarasiRabu 28 Sep 2016 12:04Administratordibaca 1254 kaliSemua Kategori

Menkeu Sri Mulyani menegaskan hal yang paling penting dari program tax amnesty adalah mendeklarasikan harta yang mereka miliki selama ini dengan benar kepada para petugas pajak, selain itu merepatriasi seluruh hartanya ke Indonesia.selengkapnya

 Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJumat 22 Jul 2016 15:18Administratordibaca 1216 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahPajak Mobil Mewah Raffi Ahmad Mencapai Miliaran RupiahSenin 18 Des 2017 10:57Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Raffi Ahmad termasuk salah satu selebritas yang gemar mengoleksi mobil-mobil mewah. Mobil bernilai miliaran rupiah yang ia miliki di antaranya Lamborghini, Maserati, juga Rolls Royce.selengkapnya

 Tiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakTiga Bank Serahkan Data Kartu Kredit Nasabah ke Ditjen PajakRabu 8 Jun 2016 06:57Administratordibaca 1303 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, dari 23 bank yang dimintai kerja sama untuk menyerahkan data kartu kredit nasabah, tercatat baru tiga bank sudah rampung memberikan data yang mereka miliki. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan, Harry Gumelar, menyampaikan, sisanya saat ini masih menunggu kelengkapan data-data mereka untuk diserahkan ke Ditjenselengkapnya

 Banyak Reklame di Pangandaran Tak Miliki IMB Ditarik PajakBanyak Reklame di Pangandaran Tak Miliki IMB Ditarik PajakSelasa 8 Jan 2019 14:37Ridha Anantidibaca 885 kaliSemua Kategori

Keberadaan reklame di Pangandaran belum terkelola secara maksimal. Hingga kini, masih banyak bangunan reklame yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi sudah ditarik pajak.selengkapnya

 Belum Ikut Tax Amnesty, Siap-Siap Terima Email dari Ditjen PajakBelum Ikut Tax Amnesty, Siap-Siap Terima Email dari Ditjen PajakKamis 29 Des 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 774 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah peserta tax amnesty. Setelah melakukan sosialisasi, Ditjen Pajak berencana untuk menghubungi wajib pajak secara pribadi melalui layanan email.selengkapnya

 Miliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TMiliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TJumat 19 Jan 2018 13:26Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Berdasarkan regulasi perpajakan baru di AS, Apple Inc akan membayar pajak 38 miliar dolar AS (sekitar Rp 505,4 triliun) atas kepemilikan kas di luar AS sebesar 250 miliar dolar AS (sekitar Rp 3.325 triliun). Angka pajak itu merupakan yang terbesar di bawah kerangka reformasi pajak AS yang juga memberi relaksasi pajak korporasi.selengkapnya

 Marak Penggelapan Pajak, Pemerintah Intip Rekening NasabahMarak Penggelapan Pajak, Pemerintah Intip Rekening NasabahJumat 3 Mar 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 1392 kaliSemua Kategori

Era globalisasi menjadikan perkembangan perekonomian dunia tidak mengenal batas. Saat ini, pertukaran aset dalam perekonomian sudah semakin cepat, dan negara berlomba-lomba untuk menarik masuk investasi dari berbagai belahan dunia.selengkapnya

 PPATK: 2.961 WP miliki utang pajak Rp 25,9 triliunPPATK: 2.961 WP miliki utang pajak Rp 25,9 triliunKamis 15 Sep 2016 09:16Administratordibaca 554 kaliSemua Kategori

Salah satu cara pemerintah mengejar target penerimana pajak yakni dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).PPATK dianggap bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi tentang wajib pajak (WP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :