Isu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPIsu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPKamis 9 Jun 2016 09:42Administratordibaca 1705 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

 Tarif baru PPh final UKM tak berlaku selamanyaTarif baru PPh final UKM tak berlaku selamanyaJumat 26 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 2862 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 `Mainkan` Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa Dipidana`Mainkan` Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa DipidanaSelasa 4 Sep 2018 14:24Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pegawai pajak bisa dipidana dan membayar denda jika menyalahgunakan data keuangan para wajib pajak (WP) dan badan usaha.selengkapnya

 Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan `Hak Istimewa`Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan `Hak Istimewa`Kamis 16 Nov 2017 12:21Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Sejumlah peserta pengampunan pajak (tax amnesty) mengeluhkan sulitnya memperoleh surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) dari kantor pelayanan pajak (KPP). Surat tersebut merupakan jaminan bagi wajib pajak yang telah mengikuti TA untuk bebas PPh saat membalik nama atas barang yang sudah dideklarasikan.selengkapnya

 Tax Amnesty Dianggap Aib oleh Sebagian PengusahaTax Amnesty Dianggap Aib oleh Sebagian PengusahaJumat 23 Sep 2016 07:47Administratordibaca 753 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Wahyu K. Tumakaka mengatakan, tidak semua pengusaha yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty ingin diekspose oleh media dan diketahui publik. Meski tidak sedikit pengusaha yang ketika ikut amnesti pajak diliput banyak media.selengkapnya

 Rekening Nasabah Bisa Diintip, Ditjen Pajak Pastikan AmanRekening Nasabah Bisa Diintip, Ditjen Pajak Pastikan AmanSelasa 4 Sep 2018 11:36Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan data keuangan yang diperoleh dari perbankan dan lembaga keuangan domestik maupun luar negeri dijamin kerahasiaannya.selengkapnya

 Intip Kartu Kredit, Ditjen Pajak Jamin Keamanan Data NasabahIntip Kartu Kredit, Ditjen Pajak Jamin Keamanan Data NasabahSelasa 7 Jun 2016 20:24Administratordibaca 1298 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pihaknya tidak akan mengintip data nasabah terkait dengan aktivitas belanja mereka dalam menggunakan kartu kredit. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menerangkan hanya akan menegakkan urusan soal pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty, JK: Kemewahan Negara untuk PengusahaTax Amnesty, JK: Kemewahan Negara untuk PengusahaKamis 21 Jul 2016 20:36Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, penerapan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan fasilitas mewah yang disediakan pemerintah kepada para pengusaha.selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Hanya akan Dikenali dengan BarcodePeserta Amnesti Pajak Hanya akan Dikenali dengan BarcodeSelasa 19 Jul 2016 17:44Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengaktifkan setiap kantor pelayanan pajak (KPP) untuk menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini sesuai arahan Presiden bahwa program tax amnesty harus berjalan dari Senin (18/7).selengkapnya

 Dispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahDispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahSelasa 8 Mar 2016 06:59Administratordibaca 2061 kaliSemua Kategori

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

 DJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirDJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirRabu 8 Jun 2016 15:37Administratordibaca 830 kaliSemua Kategori

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Sri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari PajakSri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari PajakSelasa 2 Ags 2016 11:03Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Indonesia akan mengimplementasikan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Kesepakatan ini dilakukan sesuai batas waktu yang telah disepakati, yaitu 2017 untuk negara pemrakarsa (early adopters) dan paling lambat pada 2018.selengkapnya

 DJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasDJP Papua-Maluku Incar 3 Penunggak Pajak PrioritasJumat 27 Jan 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 933 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku tengah mengincar tiga penunggak pajak prioritas yang kemungkinan dalam waktu dekat bisa dikenakan tindakan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 Dirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditDirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:42Administratordibaca 1261 kaliSemua Kategori

Kewajiban perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menuai kontroversi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi berusaha menenangkan nasabah agar tidak takut berbelanja menggunakan kartu kredit karena alasan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Jamin Tak Akan Periksa Wajib Pajak TertentuDitjen Pajak Jamin Tak Akan Periksa Wajib Pajak TertentuSenin 26 Mar 2018 09:30Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin setelah data wajib pajak terkumpul dengan lengkap, tidak akan ada lagi pemeriksaan berulang terhadap WP yang patuh.selengkapnya

 Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Jumat 26 Jan 2018 12:01Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankJumat 13 Jan 2017 09:28Ajeng Widyadibaca 823 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

 `Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan Nasional`Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan NasionalJumat 31 Ags 2018 13:57Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Program 'sunset policy' Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Daerah Kota Malang berupa penghapusan denda dan administrasi yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan sehingga dijadikan percontohan nasional.selengkapnya

 Amnesti Pajak di Palembang Mulai DiresponsAmnesti Pajak di Palembang Mulai DiresponsSelasa 2 Ags 2016 18:36Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Kebijakan amnesti pajak atau dikenal pengampunan kewajiban pajak mulai direspons oleh masyarakat di Sumsel. Setidaknya, terdapat sekitar 12 wajib pajak di Provinsi Sumsel dan Babel yang mengajukan ke tersediaannya. Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, membayar pajak merupakan kewajiban dari warga negara Indonesia. Sementara amnesti pajak merupakan kebijakan pemerintah guna memberikan kemudahanselengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan tentang kenaikan tarif cukai rokok dikebutPeraturan Menteri Keuangan tentang kenaikan tarif cukai rokok dikebutSelasa 24 Jul 2018 11:45Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempercepat penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait tarif cukai tembakau yang bakal berlaku tahun 2019. Selain mengatur besaran kenaikan tarif cukai rokok, PMK tersebut juga akan memastikan kelanjutan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :