Prastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamPrastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamRabu 19 Okt 2016 11:16Fauzi Adnandibaca 568 kaliSemua Kategori

Prastowo mengatakan dana di Swiss bukan seperti di Singapura yang dipakai untuk bisnis. Di Swiss, dana tersebut hanya disimpan, bukan diputar lagi untuk kegiatan bisnis. Selain itu, kata Prastowo, WNI sejak dulu juga menjadikan Swiss untuk tempat menyimpan dana.selengkapnya

 Menurut Faisal, SMI  &Bambang Brodjo Beda KelasMenurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda KelasSenin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

 Penerimaan Pajak dari Freeport Akan Menurut Akibat PP 37Penerimaan Pajak dari Freeport Akan Menurut Akibat PP 37Senin 13 Ags 2018 14:22Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dengan beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 memang akan membuat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PT Freeport Indonesia menyusut, tetapi penerimaan di luar pajak meningkat.selengkapnya

 Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangSelasa 12 Des 2017 09:01Ridha Anantidibaca 17667 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

 Realisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuRealisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuSenin 22 Jun 2020 14:18Ridha Anantidibaca 227 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Sayangnya belum banyak wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliunselengkapnya

 CITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarCITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarRabu 20 Apr 2016 20:06Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

 Terkait Amnesti Pajak, Koordinasi Pemerintah BurukTerkait Amnesti Pajak, Koordinasi Pemerintah BurukSenin 29 Ags 2016 10:38Administratordibaca 471 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki koordinasinya, supaya program tax amnesty bisa berjalan sukses. Sebab, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, salah satu yang menjadi kendala saat ini adalah pola komunikasi.selengkapnya

 Sosialisasi Amnesti Pajak di Singapura Disebut Punya Nilai StrategisSosialisasi Amnesti Pajak di Singapura Disebut Punya Nilai StrategisSabtu 30 Jul 2016 09:48Administratordibaca 597 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi pengampunan pajak di Singapura. Menurut Yustinus, ini merupakan langkah strategis untuk menarik minat wajib pajak mengikuti amnesti.selengkapnya

 DJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakDJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakKamis 2 Jun 2016 20:41Administratordibaca 1018 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri.selengkapnya

 Struktur Pajak Indonesia Harus Dibalik, Ini AlasannyaStruktur Pajak Indonesia Harus Dibalik, Ini AlasannyaKamis 24 Jan 2019 11:48Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, penarikan pajak pribadi atau PPh 21 masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sebab, menurut data yang diolah CITA, jumlahnya masih jauh di bawah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ PPnBm, PPh 25/29 Badan dan PPh Final.selengkapnya

 Bank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingBank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingRabu 20 Jul 2016 10:48Administratordibaca 569 kaliSemua Kategori

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

 Ada Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahAda Dugaan Ford Lakukan Panipulasi Pajak Barang MewahRabu 14 Sep 2016 13:24Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo meminta pemerintah memeriksa dugaan kasus pajak barang mewah (PPnBM) yang melibatkan merk Ford Everest. Prastowo menilai pemerintah kecolongan terhadap hal tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Kejar Penerimaan Pajak Lebih ObjektifPemerintah Diminta Kejar Penerimaan Pajak Lebih ObjektifKamis 4 Jan 2018 14:45Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Menurut Yustinus, ketegasan pemerintah dalam memungut pajak adalah hal yang perlu namun tetap berdasarkan data yang akurat.selengkapnya

 Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1437 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 KPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestyKPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:52Administratordibaca 858 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty berpotensi menjadi bola liar. Hal tersebut lanjut Prastowo, bisa berdampak terhadap rusaknya kredibilitas program pengampunan pajak. Bahkan, dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajakselengkapnya

 Bank Dunia Pinjami Indonesia $ 400 Juta untuk Atasi Defisit FiskalBank Dunia Pinjami Indonesia $ 400 Juta untuk Atasi Defisit FiskalKamis 2 Jun 2016 20:03Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mendapatkan pinjaman US0 juta (sekitar Rp 5,46 triliun) dari Bank Dunia untuk membant mendanai defisit fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak, menurut Bank Dunia dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (1/6). Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pengumpulan dan belanja pendapatan, menurut Grup Bank Duniaselengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Pemda Harus Lebih Inovatif dalam Pemungutan Pajak DaerahPemda Harus Lebih Inovatif dalam Pemungutan Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:55Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa tax ratio pajak daerah masih perlu ditingkatkan.selengkapnya

 UJI MATERI TAX AMNESTY: Saksi Pemerintah Sebut Jembatan Mereformasi PajakUJI MATERI TAX AMNESTY: Saksi Pemerintah Sebut Jembatan Mereformasi PajakSenin 31 Okt 2016 13:03Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tax amnesty merupakan salah satu jembatan untuk mereformasi pajak nasional.selengkapnya

 Banyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanBanyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanRabu 9 Mei 2018 13:12Ridha Anantidibaca 3500 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat banyak tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam bidang perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :