Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Sayangnya belum banyak wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliunselengkapnya

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dengan beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 memang akan membuat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PT Freeport Indonesia menyusut, tetapi penerimaan di luar pajak meningkat.selengkapnya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan adanya aturan ini, Bambang berharap daya beli masyarakat bisa meningkat dalam waktu dekat.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan 1 Juli 2016. Pemerintah menyatakan telah melakukan simulasi eksekusi tax amnesty apabila aliran dana hasil repatriasi masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro percaya diri bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak dengan DPR RI akan selesai ‎palingselengkapnya

RUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengusaha yang selama ini mengemplang pajak tak perlu takut untuk mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty. "Kami paham masih adanya kekhawatiran atau ketakutan dari bapak dan ibu. Takut asetnya jadi bahan pemeriksaan dan sebagainya. Makanya, kami ingin jembatani kekhawatiran dan keraguan bapak, ibu. Dengan program pengampunan pajakselengkapnya

“Dan titipan terakhir kepada teman-teman di Ditjen Pajak, Dirjen Pajak dan segenap jajaran mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses. Makasih, assalamualaikum.”selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan bahwa Indonesia akan memiliki wilayah surga pajak atau yang biasa dikenal sebagai tax haven. Menurut Bambang, kebijakan ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia dapat menarik Special Purpose Vehicle (SPV) agar dapat berkantor di Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pembahasan kebijakan tax amnesty saat ini masih dalam pembahasan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. "Urusan dengan DPR-nya selesai, paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan," kata Bambangselengkapnya

Saat menjelaskan soal perkembangan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro langsung semringah. Naga-naganya ada kabar baik. Ternyata, benar juga. Menkeu Bambang bilang, pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR bakal lancar. Diperkirakan, implementasi kebijakan tax amnesty bisa lebih cepat dari perkiraan. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yangselengkapnya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membeberkan strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memaksimalkan sisi pendapatan, di luar kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Bambang menyebut, setidaknya ada tiga program utama yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan pos-pos penerimaan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini sesuai target 5,3 persen. Salah satu yang membuatnya yakin yaitu pemerintah sedang mendorong pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun gagal, Bambang memastikan pemerintah tetapselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku pihaknya tengah memfinalisasi mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bambang menuturkan, revisi ini untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia demi menghadapi pasar bebas ASEAN yang sudah berjalan sejak awal 2016.selengkapnya

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

Bambang PS Brodjonegoro tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisinya digantikan oleh mantan Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani. Bambang pun kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat berharap RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera diundangkan. Agar program pembangunan lancar dan menjaga defisit anggaran. Menkeu Bambang berharap, UU Tax Amnesty bisa disahkan sebelum RAPBN-P 2016 diketok palu menjadi UU APBN-P 2016. Kalau itu terjadi maka program repatriasi yang menjadi bagian dari fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya