Meski menyambut baik kebijakan pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah, tapi pelaku di industri ini masih menunggu sosialiasi petunjuk pelaksanaan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun langsung untuk melakukan sosialiasi program pengampunan pajak. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas agar dapat segera mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Program pengampunan pajak alias tax amnesty mulai berjalan, Senin ini (18/7). Hanya saja, program yang ditargetkan bisa mendatangkan dana jumbo ini masih belum matang persiapannya. Ambil contoh, soal petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini yang belum jelas.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai melakukan sosialiasi kepada wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty mengenai tata cara melaporkan harta dari luar negeri. Hal ini pun cukup banyak menjadi pernyataan bagi wajib pajak yang selama ini tidak terbiasa melaporkan harta dari luar negeri.selengkapnya

Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia di Singapura melakukan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak dihadapan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di KBRI Kuala Lumpur, Jumat.selengkapnya

Sejak disahkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah gencar menyosialisasikan agar para konglomerat yang menyimpan dananya di luar negeri dapat melakukan repatriasi atau deklarasi aset. Namun, sosialiasi tax amnesty tersebut dinilai Ketua DPR, Ade Komarudin belum efektif. Sehingga dana yang masuk ke dalam negeri belum maksimal dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) telah melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di Singapura. Pasalnya, BNI telah memiliki cabang khusus di Singapura.selengkapnya

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diperuntukkan untuk wajib pajak dari pengusaha kecil dan menengah.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

Wacana polisi memberlakukan aturan blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK) kepada penunggak pajak, sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Kini, muncul lagi bahwa waktu penerapannya dimulai awal 2019. Ketika dikonfirmasi, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, menjelaskan, kemungkinan seperti itu, tetapi belum bisa diputuskan sekarang ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya

Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya

Bankir berkomentar terkait dengan kewajiban laporan data nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sesuai dengan peraturan dirjen pajak No PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Perdaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.selengkapnya

Bersiaplah data keuangan Anda dipelototi petugas pajak! Mulai Februari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak akan memulai proses pelaporan data keuangan di industri keuangan dan pasar modal.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengundur pelaksanaan penerapan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah sampai tahun depan.selengkapnya

Pengamat menganggap perpanjangan waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan konsekuensi dari persiapan yang belum cukup.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperpanjang waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sampai akhir bulan Maret 2018.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya