Menkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitMenkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitSenin 21 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilam (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 MENKEU: Bank Persepsi Berpotensi BertambahMENKEU: Bank Persepsi Berpotensi BertambahJumat 15 Jul 2016 13:11Administratordibaca 607 kaliSemua Kategori

Jumlah bank persepsi yang bertugas menampung dana repatriasi program pengampunan pajak berpotensi melebihi jumlah bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini.selengkapnya

 Menkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitMenkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitSelasa 22 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Menkeu perkenalkan Robert Pakpahan ke pebisnisMenkeu perkenalkan Robert Pakpahan ke pebisnisSelasa 19 Des 2017 10:56Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan ratusan pelaku usaha dan asosiasi untuk melakukan dialog perpajakan bersama dengan Dirjen Pajak baru, Robert Pakpahan.selengkapnya

 Menkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanMenkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanSelasa 29 Nov 2016 09:37Ajeng Widyadibaca 449 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

 Menkeu Bingung Ditanya Update Tax AmnestyMenkeu Bingung Ditanya Update Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 10:02Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrati, sempat bingung saat ditanya terkait update penerimaan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, dia mengaku belum mendapat laporan soal update penerimaan tersebut.selengkapnya

 Komisi XI Minta Menkeu Sri Kejar WP KakapKomisi XI Minta Menkeu Sri Kejar WP KakapKamis 1 Sep 2016 06:27Administratordibaca 729 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Sarmuji meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyisir Wajib Pajak (WP) kelas kakap yang menyimpan hartanya dil uar negeri.selengkapnya

 3 Lembaga Negara Dipanggil Menkeu, Ini Kata Bos BI3 Lembaga Negara Dipanggil Menkeu, Ini Kata Bos BIAhad 28 Ags 2016 09:43Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman D Hadad, dan Ketua Pusat PPTK guna membahas amnesti pajak.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3385 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya

 Menkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaMenkeu Usulkan Pembentukan `tax haven`di IndonesiaRabu 22 Jun 2016 15:36Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak (tax haven) di Indonesia, bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. "Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa.selengkapnya

 Menkeu Usulkan Pembentukan Tax Haven di IndonesiaMenkeu Usulkan Pembentukan Tax Haven di IndonesiaRabu 22 Jun 2016 15:03Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak (tax haven) di Indonesia, bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. "Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (21/6).selengkapnya

 Terapkan Tax Amnesty, Menkeu Terinspirasi MalaysiaTerapkan Tax Amnesty, Menkeu Terinspirasi MalaysiaSabtu 18 Jun 2016 10:52Administratordibaca 1432 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan latar belajar dibalik tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya yaitu belajar dari pengalaman Malaysia menarik aset para pengusahanya kembali ke dalam negeri. Bambang mengungkapkan, pada 1998 sebagian besar negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi. Dampak paling besar menimpa Indonesia,selengkapnya

 Menkeu Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty LancarMenkeu Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty LancarSabtu 21 Mei 2016 17:35Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR RI akan berlangsung lancar, sehingga implementasi kebijakan tax amnesty dapat dilakukan segera. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta. Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukum tersebut, termasukselengkapnya

 Menkeu Ani Minta Konsultan Pajak DiauditMenkeu Ani Minta Konsultan Pajak DiauditKamis 29 Des 2016 11:30Ajeng Widyadibaca 475 kaliSemua Kategori

Kala itu, Menkeu Mulyani ditemani Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berkeliling tempat pendaftaran program tax amnesty.selengkapnya

 Menkeu SMI: Pegawai Pajak harus JujurMenkeu SMI: Pegawai Pajak harus JujurJumat 29 Jul 2016 19:06Administratordibaca 1037 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) langsung dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, yakni penerimaan negara dari sektor pajak harus maksimal.selengkapnya

 Di DPR, Menkeu Sri Akui Beratnya Target PajakDi DPR, Menkeu Sri Akui Beratnya Target PajakKamis 1 Sep 2016 14:59Administratordibaca 454 kaliSemua Kategori

Saat raker di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedikit curhat. Dia mengeluhkan tingginya target pajak yang dipatok Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Menkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusMenkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusSabtu 29 Okt 2016 11:15Administratordibaca 535 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus terjaga pada kisaran 27 persen, meski pada APBN 2017 terdapat porsi penambahan utang baru untuk menutup defisit.selengkapnya

 Menkeu Longgarkan Administrasi Amnesti PajakMenkeu Longgarkan Administrasi Amnesti PajakRabu 28 Sep 2016 07:38Administratordibaca 407 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan periode pertama amnesti pajak akan berakhir pada Jumat (30/9) mendatang. Ia mengingatkan para pengusaha untuk memanfaatkan periode pertama ini dengan baik.selengkapnya

 Menkeu Rombak Tim Optimalisasi Penerimaan PajakMenkeu Rombak Tim Optimalisasi Penerimaan PajakSenin 28 Mar 2016 06:37Administratordibaca 1483 kaliSemua Kategori

Lama tak terdengar kabarnya, Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) kembali muncul. Tim yang dibentuk awal tahun lalu itu kini muncul dengan formasi baru setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan. Sejumlah nama lama masih bertengger, seperti Raksaka Mahi yang merupakan peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI)selengkapnya

 Menkeu: Hak Wajib Pajak Perlu DiperhatikanMenkeu: Hak Wajib Pajak Perlu DiperhatikanSelasa 14 Nov 2017 08:45Ajeng Widyadibaca 478 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada petugas pajak untuk tetap memperhatikan hak dari wajib pajak (WP) saat menjalankan tugasnya. Sementara penegakan hukum dalam pengadilan pajak harus dilakukan seprofesional dan seakurat serta tetap menghormati hak WP.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :