Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakKamis 21 Jul 2016 15:39Administratordibaca 28630 kaliSemua Kategori

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaSri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaKamis 16 Nov 2017 10:38Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin.selengkapnya

 80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama Harta80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama HartaKamis 16 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 952 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dari total 151.000 wajib pajak peserta tax amnesty (amnesti pajak), baru 19 persennya atau sekitar 29.000 wajib pajak yang sudah merampungkan proses balik nama atas harta yang dideklarasikan sebelumnya. Padahal, fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi harta tanah dan bangunan peserta tax amnesty terbatas hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Kabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangKabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangJumat 21 Des 2018 10:57Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Biaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusBiaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusJumat 25 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 1398 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

 Jabar Bebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJabar Bebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan BermotorSenin 17 Okt 2016 09:29Ajeng Widyadibaca 1827 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 17 Oktober. Pajak BBNKB digratiskan bagi masyarakat Jawa Barat yang hendak mengganti nama pemilik kendaraannya hingga 24 Desember mendatang.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17354 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Pajak bea balik nama kendaraan naik jadi 12,5% demi mengurangi kemacetan di JakartaPajak bea balik nama kendaraan naik jadi 12,5% demi mengurangi kemacetan di JakartaRabu 13 Nov 2019 09:31Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah DKI Jakarta bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Jumat 8 Feb 2019 14:06Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor naik dari saat ini 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif ini bukan semata untuk menaikkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengerem laju kepemilikan kendaraan.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Pajak dan Gratiskan Balik Nama Kendaraan BermotorPemprov DKI Hapus Denda Pajak dan Gratiskan Balik Nama Kendaraan BermotorJumat 29 Jun 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1374 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta melakukan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama atau yang dikenal dengan pemutihan.selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2942 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariKamis 16 Nov 2017 12:47Ridha Anantidibaca 824 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya

 Permudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanPermudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanKamis 16 Nov 2017 09:00Ridha Anantidibaca 806 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Poin revisi yang dilakukan adalah soal keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional.selengkapnya

 Ditanya ke Mana Aliran Uang Pajak, Ditjen Pajak DilemaDitanya ke Mana Aliran Uang Pajak, Ditjen Pajak DilemaAhad 30 Okt 2016 09:51Administratordibaca 642 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyadari bahwa di balik suksesnya program tax amnesty saat ini, masih banyak masyarakat yang meragukan uang pajak dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat.selengkapnya

 Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Rabu 25 Mei 2016 17:41Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta buka-bukaan mengungkapkan kepentingan di balik mengintip data nasabah kartu kredit. Jika ini dilakukan, maka akan mampu meredam panik atau resah berlebihan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, adapun salah satunya caranya adalah melakukan sosialisasi informasi.selengkapnya

 Jawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanJawa Barat Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak KendaraanRabu 6 Jun 2018 14:16Ridha Anantidibaca 1682 kaliSemua Kategori

Sambut waktu libur Lebaran, Samsat Kota Bekasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan setelah masa liburan.selengkapnya

 Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraSabtu 16 Jul 2016 20:42Administratordibaca 1176 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 1088 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak Pajak30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak PajakSelasa 10 Jul 2018 14:54Ridha Anantidibaca 927 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

 35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak Pajak35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak PajakSenin 9 Jul 2018 13:36Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat sekitar 30-35 persen pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunggak pajak. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak, Bapenda Jabar menggulirkan program Bebas Bea Balik Nama dan Bebas Denda Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :