Pejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakPejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 14:01Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menantang seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan komisaris di BUMN untuk membantu pengintegrasian data BUMN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 Pemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikPemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikKamis 14 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali sebentar lagi dapat mengakses laporan penerimaan pajak hotel dan restoran masing-masing kabupaten/kota melalui sebuah dashboard yang mengintegrasikan informasi potensi dan penerimaan.selengkapnya

 PLN Berikan Akses Pajak ke DJPPLN Berikan Akses Pajak ke DJPRabu 19 Des 2018 11:10Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

PT PLN (Perero) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, dengan mengintegrasikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakanJumat 23 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 1292 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

 Menkeu Resmikan Program Kerja Sama Bea Cukai-Dirjen PajakMenkeu Resmikan Program Kerja Sama Bea Cukai-Dirjen PajakRabu 11 Jul 2018 15:11Ridha Anantidibaca 881 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Sri Mulyani Indrawati, secara resmi meresmikan kick off program Secondment antara Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai Selasa (10/07). Program ini merupakan upaya kerja sama antara Ditjen Pajak dan Bea Cukai agar dapat mengintegrasikan tugas dan fungsi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakPerkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakRabu 5 Des 2018 14:22Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

 Telkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanTelkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanSenin 3 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Telkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanTelkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanSenin 3 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan. Sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Revisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanRevisi UU Perpajakan, Reformasi di Ditjen Pajak Tetap BerjalanJumat 30 Nov 2018 09:17Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusDitjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusRabu 28 Nov 2018 15:42Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai & Ditjen Hubla Jalin Kerja SamaDitjen Bea Cukai & Ditjen Hubla Jalin Kerja SamaKamis 17 Jan 2019 10:42Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkut laut, dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.selengkapnya

 Molornya Implementasi Core Tax System Pengaruhi Kinerja Ditjen PajakMolornya Implementasi Core Tax System Pengaruhi Kinerja Ditjen PajakKamis 11 Jul 2019 09:56Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Risiko mundurnya pengadaan sistem inti perpajakan atau core tax system bakal memengaruhi efektivitas peningkatkan kinerja otoritas pajaselengkapnya

 Ditjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunDitjen Pajak kerek target setoran WP Besar menjadi Rp 498,8 triliunKamis 14 Mar 2019 10:51Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Kontribusi pajak para Wajib Pajak (WP) Besar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja mencapai Rp 418,73 triliun. Tahun ini, Ditjen Pajak menggerek target penerimaan pajak dari WP Besar sebesar 19% menjadi Rp 498,8 triliun.selengkapnya

 Implementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakImplementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakJumat 4 Okt 2019 11:14Ridha Anantidibaca 844 kaliSemua Kategori

Implementasi compliance risk management (CRM) selain mendorong kepatuhan wajib pajak, diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang belum sesuai dengan ekspektasi.selengkapnya

 BRI kembangkan kartu pintar NPWP bersama Ditjen PajakBRI kembangkan kartu pintar NPWP bersama Ditjen PajakRabu 18 Apr 2018 14:51Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

PT Bank Rayat Indonesia Tbk (BRI) hari ini melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak untuk memberikan pelayanan dan kemudahan terkait pajak kepada masyarakat.selengkapnya

 PLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanPLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanJumat 21 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, PT PLN (Persero) hari ini meresmikan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor. Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan. Hal ini tentunya akan memudahkan kewajiban administrasi perpajakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bakal Luncurkan Kartu NPWP yang Bisa Dipakai DebitDitjen Pajak Bakal Luncurkan Kartu NPWP yang Bisa Dipakai DebitRabu 18 Apr 2018 15:55Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan berencana untuk membuat kartu pintar yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bisa digunakan sebagai kartu debit atau uang elektronik.selengkapnya

 Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikIngat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :