IUPK Sementara, KESDM Bantah Freeport Anak EmasIUPK Sementara, KESDM Bantah Freeport Anak EmasJumat 3 Feb 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 675 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara untuk PT Freeport Indonesia, mencurigakan. Bukti keberpihakan negara terhadap industri tambang asal AS.selengkapnya

 Kemenkeu Pagari Bank Gurem Kelola Dana RepatriasiKemenkeu Pagari Bank Gurem Kelola Dana RepatriasiSelasa 19 Jul 2016 07:54Administratordibaca 955 kaliSemua Kategori

Tidak benar bila semua bank diperkenankan mengelola dana repatriasi sebagai bagian dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan sudah memberikan batasan.selengkapnya

 Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpunSelasa 16 Jan 2018 09:23Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSelasa 17 Sep 2019 13:42Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan tersebut atau Super Deduction Vokasi.selengkapnya

 Fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniFasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniKamis 12 Mar 2020 10:09Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 KEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahKEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahRabu 31 Jan 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1254 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha.selengkapnya

 Akomodasi Miliaran Data Wajib Pajak, DJP Ganti Sistem InformasiAkomodasi Miliaran Data Wajib Pajak, DJP Ganti Sistem InformasiSenin 27 Nov 2017 10:53Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data wajib pajak yang terekam oleh pihaknya.selengkapnya

 Citibank Andalkan Jaringan Luas Serap Dana RepatriasiCitibank Andalkan Jaringan Luas Serap Dana RepatriasiRabu 20 Jul 2016 09:21Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Citi Indonesia (Citibank, N.A) menyatakan siap menjadi bank persepsi amnesti pajak, dan akan mengandalkan jaringan kantor yang luas di luar negeri untuk menerima dana repatriasi milik wajib pajak.selengkapnya

 Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayAmnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayJumat 30 Sep 2016 10:19Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.selengkapnya

 Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilRabu 10 Ags 2016 13:03Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Ini Risiko Bila Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak TerserapIni Risiko Bila Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak TerserapSenin 25 Jul 2016 20:09Administratordibaca 1385 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyebut banjir dana hasil repatriasi ‎dari Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) dapat memicu sejumlah risiko jika tanpa pengelolaan yang tepat dan ketidaktersediaan instrumen investasi untuk menampung dana-dana tersebut.selengkapnya

 OCBC NISP Resmi Ditunjuk Jadi Penampung Dana Amnesti PajakOCBC NISP Resmi Ditunjuk Jadi Penampung Dana Amnesti PajakSenin 19 Sep 2016 08:33Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Bank OCBC NISP telah resmi ditunjuk sebagai Bank Gateway yaitu bank yang dapat menerima dan mengelola dana repatriasi pengampunan pajak atau tax amnesty dengan berbagai macam instrumen investasi yang menguntungkan. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan 18 bank untuk menampung dana amnesti pajak.selengkapnya

 Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiPotensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiKamis 10 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.selengkapnya

 Sri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomiSri Mulyani: Utang Indonesia mampu genjot ekonomiJumat 7 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 766 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa mengelola utang negara secara hati-hati. Bahkan, utang Indonesia mampu meningkatkan perekonomian sehingga menghasilkan kegiatan produktif.selengkapnya

 Bea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananBea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananKamis 4 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Ngurah Rai selenggarakan program kelas kepabeanan secara daring di tengah pandemi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi tanpa tatap muka langsung, pada Jumat (29/5). Kegiatan ini diikuti puluhan importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan tema Pengisian Modul Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Respon-Respon Modul PIB.selengkapnya

 Industri Padat Karya Dapat Keringanan Pajak dari PemerintahIndustri Padat Karya Dapat Keringanan Pajak dari PemerintahRabu 10 Jul 2019 10:55Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto diatas 100 persen atau super deductible tax. Insentif pajak ini hanya diberikan kepada industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi bagi para pekerja serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.selengkapnya

 Risma Tularkan Pengelolaan Pajak ke Delegasi 32 NegaraRisma Tularkan Pengelolaan Pajak ke Delegasi 32 NegaraKamis 1 Des 2016 09:29Ajeng Widyadibaca 535 kaliSemua Kategori

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajari delegasi 32 negara cara mengelola pajak, dalam kegiatan Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 November 2016.selengkapnya

 Dukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanDukung Industri 4.0, Insentif Tax Super Deduction DisiapkanJumat 6 Apr 2018 14:11Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji pemberikan insentif fiskal baru dalam wujud tax super deduction, guna mendukung kegiatan research and development (R&D) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyokong industri generasi keempat (industri 4.0). Insentif ini akan melengkapi dua insentif lain, tax holiday dan tax allowence, yang hasil revisi regulasinya akan segera diberlakukan.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 DJP Ungkap Modus Baru Penghindaran PajakDJP Ungkap Modus Baru Penghindaran PajakRabu 21 Sep 2016 08:42Administratordibaca 1759 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap modus baru para warga negara Indonesia (WNI) dalam melakukan penghindaran pajak. Modus tersebut yaitu dengan memanfaatkan jenis investasi trust.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :