7 Negara dengan Pajak Terendah di Dunia7 Negara dengan Pajak Terendah di DuniaRabu 31 Ags 2016 11:41Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Ketika berbicara tentang tempat tinggal, masyarakat umumnya akan memilih negara yang aman, memiliki fasilitas lengkap, dan kehidupan penduduknya sejahtera. Tetapi, para pebisnis cenderung melihat tarif pajak sebelum memutuskan pindah ke suatu negara atau membuka perusahaan baru di negara tersebut.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahRabu 18 Jan 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 266 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Uang Tebusan Tax Amnesty Sektor Minerba Terendah Hanya Rp5.000Uang Tebusan Tax Amnesty Sektor Minerba Terendah Hanya Rp5.000Kamis 27 Okt 2016 13:24Administratordibaca 322 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menggenjot penerimaan negara melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengusaha sektor tambang pun kini menjadi sorotan.selengkapnya

 Sulitnya Mengejar Setoran Amnesti PajakSulitnya Mengejar Setoran Amnesti PajakSenin 12 Sep 2016 08:44Administratordibaca 505 kaliSemua Kategori

Duit tebusan dari program amnesti (pengampunan) pajak per 10 September 2016 hanya Rp8,5 triliun. Atau 5,2% dari target Rp165 triliun.selengkapnya

 Hipmi sampaikan 6 solusi mengejar target pajakHipmi sampaikan 6 solusi mengejar target pajakJumat 22 Des 2017 10:24Ridha Anantidibaca 34 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat menciptakan sumber pendapatan pajak yang baru di tengah terus meningkatnya target pajak.selengkapnya

 Ini Strategi Dirjen Bea Cukai Mengejar PenerimaanIni Strategi Dirjen Bea Cukai Mengejar PenerimaanKamis 9 Nov 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 118 kaliSemua Kategori

Menjelang akhir tahun sejumlah strategi terus digenjot untuk mengejar penerimaan bea dan cukai yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 ditargetkan senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya

 `Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax Amnesty`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 17:19Administratordibaca 437 kaliSemua Kategori

Jumat sore, 2 September 2016, ada pemandangan tak biasa di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di mana seorang pengusaha nasional James Riady, pemilik group Lippo, menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Data informasi keuangan jadi andalan Pajak mengejar penerimaan 2018Data informasi keuangan jadi andalan Pajak mengejar penerimaan 2018Rabu 14 Feb 2018 11:18Ridha Anantidibaca 22 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh perbaikan ekonomi.selengkapnya

 Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniJumat 19 Jan 2018 13:41Ridha Anantidibaca 64 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tidak terlalu ekstra mengejar pajakDirjen Pajak: Tidak terlalu ekstra mengejar pajakSelasa 19 Des 2017 11:02Ridha Anantidibaca 29 kaliSemua Kategori

Per pertengahan Desember 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak sebesar 82,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliunselengkapnya

 Pajak Mengejar 41.450 Penunggak PajakPajak Mengejar 41.450 Penunggak PajakSelasa 20 Sep 2016 17:21Administratordibaca 358 kaliSemua Kategori

Semoga Anda tidak termasuk salah satunya. Petugas pajak akan memeriksa 41.450 wajib pajak (WP) penunggak pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak, mulai Oktober 2016. Apalagi hasil program amnesti pajak belum sesuai harapan.selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 1553 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 Tarif Tebusan Pengampunan PajakTarif Tebusan Pengampunan PajakSelasa 12 Jul 2016 19:50Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) telah disahkan pada 28 Juni 2016. Sesuai dengan regulasi ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan (tarif pengampunan pajak) yang lebih rendah.selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 263 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 Tarif PPN belum akan diturunkanTarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 50 kaliSemua Kategori

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty harus ReasonableTarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 461 kaliSemua Kategori

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

 Inilah Tarif Tebusan Pengampunan PajakInilah Tarif Tebusan Pengampunan PajakRabu 3 Ags 2016 16:08Administratordibaca 441 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Solo, Eko Budi Setyono, mengatakan tax amnesty memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak (WP) karena tunggakan pajak sebelum 2015 tidak dihitung dan hanya dikenai biaya 2% dari harta bersih yang dilaporkan. Oleh karena itu, pengajuan tax amnesty ini bisa dilakukan secara mandiri.selengkapnya

 Tarif Pajak Rokok Mestinya di Atas 9,1%Tarif Pajak Rokok Mestinya di Atas 9,1%Kamis 12 Jan 2017 10:12Ajeng Widyadibaca 204 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendung langkah pemerintah yang menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Temabakau menjadi 9,1%. Bahkan kenaikan tersebut dinilai terlalu kecil dan kurang maksimal.selengkapnya

 Repatriasi Berhasil jika Tarif Tebusan Maksimal 5%Repatriasi Berhasil jika Tarif Tebusan Maksimal 5%Senin 6 Jun 2016 16:25Administratordibaca 503 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai sukses tidaknya repatriasi modal sangat bergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Jika tarif tebusannya terlalu tinggi, para pengusaha akan enggan mengikuti. “Jadi jika tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” katanya, Senin (6/6).selengkapnya

 TA Kandas karena Tarif Repatriasi Terlalu TinggiTA Kandas karena Tarif Repatriasi Terlalu TinggiSenin 6 Jun 2016 13:45Administratordibaca 570 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako mengatakan, nasib repatriasi modal ke tanah air bergantung tarif tebusan pengampunan pajak (tax amnesty). Kata Ronni, bila besaran tarif tebusannya tinggi, maka pemilik dana besar di luar negeri itu, bakal enggan mengikuti program repatriasi. "Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku. Para investor dan pemilik modalselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :