Mengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif CukaiMengatur Peta Jalan Simplifikasi Tarif CukaiKamis 27 Sep 2018 14:14Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Peta jalan (roadmap) penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commercePemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerceJumat 11 Okt 2019 13:43Ridha Anantidibaca 200 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Genjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawGenjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawSenin 2 Des 2019 16:19Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengatur tarif pajak daerah, sebagai bentuk realisasi percepatan investasi. Rencana itu tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan yang merangkum beberapa ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).selengkapnya

 Aturan Pembebasan Pajak Penghasila Dividen dalam UU CiptakerAturan Pembebasan Pajak Penghasila Dividen dalam UU CiptakerKamis 8 Okt 2020 14:36Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Selain mengatur soal ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga mengatur soal kebijakan perpajakan. Salah satunya kebijakan adalah pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang didapat dari dalam maupun luar negeri.selengkapnya

 Mobil Listrik di Jabar Diusulkan Kena Pajak 10%Mobil Listrik di Jabar Diusulkan Kena Pajak 10%Rabu 9 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

DPRD Jabar masih membahas revisi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kenaikan tarif pajak kendaraan. Selain mengatur kenaikan tarif, dalam raperda itu juga mengatur tarif pajak kendaraan bertenaga listrik sebesar 10 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani Atur Ulang Tax Allowance, Perinci Aktiva Pengurang PajakSri Mulyani Atur Ulang Tax Allowance, Perinci Aktiva Pengurang PajakRabu 19 Feb 2020 14:33Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai tax allowance mengatur aktiva yang menjadi pengurang penghasilan neto.selengkapnya

 Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Bunga ObligasiSri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak Bunga ObligasiSelasa 25 Sep 2018 14:40Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur lagi soal besaran pajak obligasi. Langkah ini sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

 Penyederhanaan cukai diapresiasiPenyederhanaan cukai diapresiasiKamis 11 Jan 2018 09:09Ridha Anantidibaca 231 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 yang mengatur mengenai penyederhanaan sistem struktur cukai dinilai sudah tepat dan sangat dihargai.selengkapnya

 UU Tax Amnesty, Ternyata PMK-nya Tercecer SatuUU Tax Amnesty, Ternyata PMK-nya Tercecer SatuKamis 4 Ags 2016 07:36Administratordibaca 469 kaliSemua Kategori

Ternyata, masih ada pekerjaan rumah di UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Lantaran belum ada aturan teknis yang mengatur pelaksanan di lapangan. Wah gawat.selengkapnya

 Tax holiday untuk investasi energi terbarukan kurang menarikTax holiday untuk investasi energi terbarukan kurang menarikSelasa 10 Apr 2018 11:58Ridha Anantidibaca 2375 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

 PMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaPMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaSenin 9 Apr 2018 09:29Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

 Omnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruOmnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruRabu 11 Des 2019 10:31Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan undang-undang 'sapu jagat' atau Omnibus Law. Dalam aturan itu juga mengatur tentang perpajakan.selengkapnya

 Aturan laporan penempatan harta amnesti pajak direvisiAturan laporan penempatan harta amnesti pajak direvisiSelasa 6 Mar 2018 11:33Ridha Anantidibaca 1537 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 Pengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahPengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahRabu 7 Mar 2018 10:00Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceMenkeu Sri Mulyani akan atur tarif pajak ecommerceJumat 8 Des 2017 09:37Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Selain mengatur perlakukan pajaknya atau tata caranya, pemerintah sedang mengkaji tarif pungutan pajak bagi usaha yang berjualan secara online.selengkapnya

 Kemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakKemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakJumat 4 Nov 2016 14:03Administratordibaca 580 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur layanan aplikasi dan atau konten melalui internet (over the top/OTT) harus bayar pajak.selengkapnya

 Pemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaPemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaRabu 18 Ags 2021 13:28Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.selengkapnya

 Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Rabu 21 Nov 2018 13:46Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Aturan pemerintah telah mengatur bahwa tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak akan dicairkan sesuai dengan realiasi penerimaan dan beberapa variabel yang sudah ditentukan.selengkapnya

 Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanOrganda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanRabu 31 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksi online.selengkapnya

 Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaBerapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 192 kaliSemua Kategori

Jika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :