Hari kelima program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, sebanyak 20 wajib pajak melakukan deklarasi aset senilai Rp 400 miliar.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara Rp 496,6 triliun hingga 31 Mei 2016. Realisasi tersebut 27,2 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Rendahnya penerimaan negara akibat setoran pajak dan bea cukai yang minim hingga akhir bulan kelima ini.selengkapnya

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Memasuki hari kelima pelaksanaan program Pengampunan Pajak atau tax amnesty‎, sejumlah wajib pajak mulai melakukan pembayaran tebusan pajak.selengkapnya

Sampai hari kelima program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah menampung dana sekitar Rp 400 miliar hasil deklarasi melalui lebih dari 20 Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebut layanan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 periode 2017 di kantor pajak dibuka sampai hari Sabtu (31/3) pekan ini.selengkapnya

Hari ini, 14 Juli, diperingati sebagai Hari Pajak. Di media sosial Twitter, tanda pagar #HariPajak menjadi salah satu trending pada Sabtu (14/7/2018) pagi.selengkapnya

Pengamat Pajak Center for Indonesia taxation Analysis Fajry Akbar mengatakan, memang di lapangan masih jarang sekali wajib pajak (WP) yang berminat untuk mengajukan insentif perpajakan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

Pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUPselengkapnya

Pajak atas kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru di Makassar.selengkapnya

Ada kabar baik bagi seluruh wajib pajak (WP) di tanah air, terutama bagi yang ingin terbebas dari sasaran pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak nasional.selengkapnya

Pendiri Lotte Group telah didakwa oleh pihak kejaksaan Korea Selatan (Korsel) atas tuduhan penggelapan dan penghindaran pajak. Total ada 22 orang termasuk mantan petinggi perusahaan multinasional maupun yang masih aktif, hingga bahkan pendiri Lotte Shin Kyuk-Ho (93 Tahun) serta Chairman Shin Dong-bin.selengkapnya

Pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunda kewajiban bagi perbankan untuk menyampaikan data dan informasi kartu kredit. Aturan tersebut sedang dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang pengampunan Pajak dan juga agar seirama dengan program dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transaksi non tunai.selengkapnya

Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pengembangan teknologi telekomunikasi generasi kelima. Kabinet Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dukungan bagi perusahaan mengembangkan jaringan seluler 5G yang aman.selengkapnya

Hari ini, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan. Salah satunya tata cara pengajuan tax holiday.selengkapnya

Sebagai langkah antisipasi membludaknya wajib pajak yang mendaftar pengampunan pajak (tax amnesty) di hari terakhir tahap pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Gedung Sudirman akan membuka pelayanan hingga malam hari.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan aplikasi e-faktur sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan perpajakan bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aplikasi versi 2.1 ini dapat diunduh mulai hari ini di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya