DJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjenDJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjenKamis 14 Mar 2019 10:38Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

PMK mengenai e-commerce akan segera berlaku per 1 April 2019. Sayangnya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen).selengkapnya

 DJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceDJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceSenin 11 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Perdirjen Bea Cukai 37/2017 soal diskon rokok menuai kritikPerdirjen Bea Cukai 37/2017 soal diskon rokok menuai kritikJumat 26 Jun 2020 15:02Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor 37/2017 tentang Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menuai kritik dari aktivis antikorupsi.selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2805 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 Pengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakPengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakSelasa 27 Nov 2018 09:26Ridha Anantidibaca 1001 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 pada 22 November 2018. Perdirjen ini menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.selengkapnya

 Perdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotPerdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alotKamis 14 Mar 2019 10:45Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Hingga pertengahan Maret 2019, Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) mengenai pajak e-commerce belum juga rampung dibahas. Padahal, rencananya tanggal 1 April akan mulai efektif berlaku.selengkapnya

 Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalKamis 18 Jan 2018 10:19Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

 Ditjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaDitjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaSenin 22 Jul 2019 15:16Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER - 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER - 14/PJ/2019 yang telah ditetapkan pada 3 Juli lalu.selengkapnya

 Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTRabu 7 Sep 2016 06:43Administratordibaca 9496 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Hore! UMKM Bakal Tak Wajib Laporkan Penempatan Harta Amnesti PajakHore! UMKM Bakal Tak Wajib Laporkan Penempatan Harta Amnesti PajakSelasa 6 Mar 2018 08:48Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak berencana untuk merevisi Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 terkait Laporan Penempatan Harta Amnesti Pajak.selengkapnya

 Gali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanGali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanRabu 14 Feb 2018 09:26Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pendaftaran dan pelaporan lembaga keuangan sesuai peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-4/PJ/2018.selengkapnya

 Korban gempa Lombok dapat keringanan sanksi pajakKorban gempa Lombok dapat keringanan sanksi pajakKamis 23 Ags 2018 16:07Ajeng Widyadibaca 572 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) telah menyiapkan Perdirjen untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menjadi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

 PTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTPTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTSelasa 30 Ags 2016 09:22Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauPemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauKamis 2 Jul 2020 14:24Ridha Anantidibaca 154 kaliSemua Kategori

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya

 Ditjen Pajak Relaksasi P3B Bagi WP Luar NegeriDitjen Pajak Relaksasi P3B Bagi WP Luar NegeriSenin 26 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 886 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah persyaratan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) melalui implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.25/PJ/2018.selengkapnya

 Pajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanPajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanKamis 28 Mar 2019 15:35Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) tak kunjung diterbitkan.selengkapnya

 Aturan cukai likuid vape terbit bulan iniAturan cukai likuid vape terbit bulan iniSenin 8 Jan 2018 16:19Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan aturan teknis pengenaan cukai pada likuid rokok elektrik (vape) atau e-sigaret sebesar 57%. Rencananya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai akan merilis Peraturan Dirjen Bea dan Cukai (Perdirjen) beleid tersebut dalam waktu dekat.selengkapnya

 UMKM Tak Wajib Lapor Penempatan Harta Tax AmnestyUMKM Tak Wajib Lapor Penempatan Harta Tax AmnestySelasa 6 Mar 2018 09:59Ridha Anantidibaca 1224 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak berencana untuk merevisi Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 terkait laporan penempatan harta amnesti pajak. Dalam perubahan ketentuan itu wajib pajak UMKM dan deklarasi luar negeri tidak diwajibkan membuat laporan penempatan harta.selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 812 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :