Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Kelas menengah baru harapan pajakKelas menengah baru harapan pajakJumat 16 Mar 2018 11:47Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berharap pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang besar bisa mendorong realisasi penerimaan pajak tahun ini. Dengan kelas menengah yang semakin besar, diharapkan target penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun, naik 20,4% dibandingkan realisasi 2017, akan tercapai.selengkapnya

 Kejar Rp 1.360,1 T, Pemerintah Bidik Basis Pajak MenengahKejar Rp 1.360,1 T, Pemerintah Bidik Basis Pajak MenengahKamis 3 Mar 2016 10:48Administratordibaca 657 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan peningkatan basis pajak menjadi salah satu agenda utamanya. Musababnya, basis perpajakan Tanah Air cukup jelek. Dari 127 juta jiwa potensi pajak kelas menengah, kata Ken, hanya 27 juta di antaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. "Masih ada selisih 100 juta orang,ekstensifikasi harus dilakukan" ujar Ken, Selasaselengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:45Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan revisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Kelompok Kecil Menengah Diharap Segera Ikuti Tax AmnestyKelompok Kecil Menengah Diharap Segera Ikuti Tax AmnestySelasa 7 Feb 2017 13:41Ajeng Widyadibaca 525 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir penyelenggaraannya. Sejauh ini, program pengampunan pajak seumur hidup sekali ini terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

 Bank Dunia: Kelas menengah banyak tak bayar pajakBank Dunia: Kelas menengah banyak tak bayar pajakRabu 6 Des 2017 10:36Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Bank Dunia sebut masyarakat kelas menengah Indonesia sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tetapi dikatakan banyak yang tidak membayar pajak. Ini berpengaruh pada penerimaan pajak dan tax ratio to GDP Indonesia.selengkapnya

 Perusahaan Skala Menengah Khawatirkan Aturan Tarif PajakPerusahaan Skala Menengah Khawatirkan Aturan Tarif PajakKamis 9 Jun 2016 12:46Administratordibaca 641 kaliSemua Kategori

Perusahaan skala menengah dengan besaran pendapatan USD50 juta hingga USD1 miliar mengaku khawatir atas rencana OECD mengenai base erosion and profit shifting (BEPS). Kebijakan BEPS berupaya mencegah peralihan keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah (tax haven countries) melalui perencanaan-perencanaan pajak (tax planning) yangselengkapnya

 Masyarakat Menengah ke Bawah Tidak Perlu Takut Kebijakan Tax AmnestyMasyarakat Menengah ke Bawah Tidak Perlu Takut Kebijakan Tax AmnestySenin 29 Ags 2016 21:26Administratordibaca 2612 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi beredarnya viral di sosial media terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty juga menyasar wajib pajak yang masuk kategori perekonomian menengah kebawah. Pramono selaku perwakilan Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa masyarakat kalangan menengah kebawah tidak perlu takut terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

 Perubahan Batas PPh Pribadi, Sri Mulyani Sebut Untungkan Kelas MenengahPerubahan Batas PPh Pribadi, Sri Mulyani Sebut Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:52Ridha Anantidibaca 222 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah ambang batas pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Mengenai perubahan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyakini, hal itu bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Tax Amnesty Batal, Pasar Properti Menengah Ke Atas Paling TertekanTax Amnesty Batal, Pasar Properti Menengah Ke Atas Paling TertekanKamis 24 Mar 2016 06:53Administratordibaca 1567 kaliSemua Kategori

Pasar properti di segmen menengah ke atas diproyeksikan akan melanjutkan tren pelemahan bila regulasi terkait tax amnesty atau pengampunan pajak tidak terealisasi. “Kalau sampai tax amnesty tidak jadi, akan ada sedikit kesulitan di properti, terutama di properti premium karena orangnya tidak ada dana atau takut keluarkan dana,” kata Konsultan Pajak Internasional Oscar Budiwidiawan kepadaselengkapnya

 Core: Pajak menekan gairah konsumsi kelas menengah atasCore: Pajak menekan gairah konsumsi kelas menengah atasRabu 25 Apr 2018 10:44Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Faisal mengatakan, saat ini pemerintah telah berhasil mendorong konsumsi kelas ke bawah melalui program bantuan sosial (bansos). Hal ini merangsang masyarakat kelas bawah untuk konsumsi.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPDirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPRabu 2 Mar 2016 04:45Administratordibaca 2477 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

 Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaSenin 7 Mar 2016 17:13Administratordibaca 2584 kaliSemua Kategori

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

 Produser Film Indonesia Sambut Baik Turunnya Pajak Film IndonesiaProduser Film Indonesia Sambut Baik Turunnya Pajak Film IndonesiaJumat 10 Nov 2017 09:32Ajeng Widyadibaca 1238 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 1 November 2017, Pemerintah Daerah Bekasi secara resmi telah menurunkan pajak hiburan film Indonesia menjadi 5%. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Keluarnya Perda tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), melalui Chand Parwez (Starvision) dan Ody Mulya (Max Pictures), yang dengan intens melakukan lobby kepadaselengkapnya

 Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 3732 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Penerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatPenerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatKamis 29 Nov 2018 09:31Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 2872 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Indonesia Kekurangan Konsultan PajakIndonesia Kekurangan Konsultan PajakAhad 22 Mei 2016 21:22Administratordibaca 2613 kaliSemua Kategori

Saat ini Indonesia kekurangan konsultan pajak. Hal itu diindikasikan dengan penerimaan pajak negara tidak mencapai target. Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sanggup menggaet seluruh wajib pajak (WP) yang jumlahnya mencapai 60 juta orang.selengkapnya

 Era MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeEra MEA : Indonesia Inc .perlu Mereposisi Digital TradeRabu 15 Jun 2016 12:43Administratordibaca 676 kaliSemua Kategori

Bebincang mengenai ekonomi digital, tentu tak terlepas dari pedagangan digital (digital trade) yang belakangan sangat mengemuka. Revolusi digital telah mengubah sistem perdagangan yang melahirkan micromultinationals. Perdagangan dalam jaringan (online) seperti Alibaba, Instagram dan Facebook telah menjadi eksportir global berskala kecil menengah dengan kapasitas ekspor terselubung tanpa batasanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :