Wapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanWapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanSelasa 24 Mei 2016 15:21Administratordibaca 454 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

 Banyak Pekerjaan Rumah Mendesak Soal PajakBanyak Pekerjaan Rumah Mendesak Soal PajakSenin 1 Ags 2016 15:43Administratordibaca 1529 kaliSemua Kategori

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

 Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Rabu 27 Nov 2019 13:57Ridha Anantidibaca 216 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya

 Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakSelasa 21 Nov 2017 13:11Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

 Per Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanPer Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanSenin 26 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa dengan kondisi penerimaan yang masih jauh dari ekspektasi, upaya ekstra luar biasa memang cukup mendesak untuk dilakukan.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 Ditjen Pajak Menilai Penurunan Tarif Pajak Obligasi Belum MendesakDitjen Pajak Menilai Penurunan Tarif Pajak Obligasi Belum MendesakJumat 23 Mar 2018 09:07Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menanggapi usulan mengenai pemangkasan tarif pajak bunga obligasi. Bagi otoritas pajak, jika usulan disampaikan, tentunya akan dibahas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Perbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakPerbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakRabu 21 Mar 2018 11:48Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Polemik terkait besaran utang pemerintah yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan rasio pajak.selengkapnya

 RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Pemerintah Incar Pajak WNAPemerintah Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 14:22Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Pemerintah sederhanakan prosedur tax holidayPemerintah sederhanakan prosedur tax holidayRabu 25 Apr 2018 09:55Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan terkait tax holiday, dimana pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Pemerintah memotong prosedur pengajuannya menjadi dua langkah dari yang sebelumnya sembilan langkah.selengkapnya

 Pemerintah Keluarkan PP Insentif BaruPemerintah Keluarkan PP Insentif BaruSelasa 3 Des 2019 13:22Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dalam rangka memberikan insentif.selengkapnya

 Pemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKPemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKSelasa 12 Jul 2016 19:56Administratordibaca 600 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan, akan menghadapi segala tentangan atas pengesahan UU Pengampunan Pajak. Termasuk terhadap uji materi yang dilakukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).selengkapnya

 Pemerintah Segera Rilis Tax AllowancePemerintah Segera Rilis Tax AllowanceKamis 5 Apr 2018 08:57Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Usai merampungkan revisi tax holiday, pemerintah kembali menjanjikan penyelesaian revisi tax allowance untuk dunia industri. Jika tak ada aral melintang, akhir bulan ini insentif tax allowance segera diluncurkan.selengkapnya

 Pemerintah Evaluasi Penerimaan CukaiPemerintah Evaluasi Penerimaan CukaiKamis 17 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengevaluasi peran penerimaan negara dari sektor cukai. Evaluasi itu dilakukan terhadap tiga jenis barang kena cukai (BKC) di tengah alotnya proses ekstensifikasi cukai.selengkapnya

 Pemerintah Matangkan Rencana PPh 10 PersenPemerintah Matangkan Rencana PPh 10 PersenAhad 14 Ags 2016 07:54Administratordibaca 1068 kaliSemua Kategori

Di sela-sela sosialiasai kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty, di Semarang, Presiden Joko Widodo sempat melontarkan rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh). Tarif PPh yang saat ini 25 persen bakal diturunkan kurang dari 20 persen.selengkapnya

 Tax Amnesty Diragukan Berhasil, Pemerintah All OutTax Amnesty Diragukan Berhasil, Pemerintah All OutKamis 4 Ags 2016 08:43Administratordibaca 539 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digadang-gadang bakal menutupi kekurangan penerimaan negara dari pajak, diragukan banyak pihak akan berjalan sukses. Namun Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menepis hal tersebut, lantaran menurutnya pemerintah akan all out dalam mengejar target tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifPemerintah Siapkan Rencana AlternatifAhad 28 Ags 2016 22:10Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah meyiapkan rencana alternatif (backup plan) untuk mengantisippasi bila target penerimaan program amnesti pajak tidak tercapai. Dari target tebusan amnesti pajak yang ditetapkan Rp 165 triliun untuk tahun ini, hingga Jumat (26/8) malam baru terealisasi Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target.selengkapnya

 Newmont Setor Rp 1,16 Triliun ke Pemerintah RINewmont Setor Rp 1,16 Triliun ke Pemerintah RIRabu 3 Ags 2016 10:47Administratordibaca 772 kaliSemua Kategori

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) telah menyetor semua kewajiban keuangan berupa pajak, non-pajak dan royalti kuartal II 2016 kepada pemerintah Indonesia sebesar Rp 1,16 triliun. Juru bicara PTNNT Rubi Purnomo, mengungkapkan pembayaran terbesar meliputi pajak badan (PPh 25) sebesar Rp 479 miliar disusul pembayaran bea ekspor konsentrat sebesar Rp 331 miliar dan royalti sebesar Rp 259 miliar sebaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :