Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat Direktoraat Jenderal Pajak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di hari terakhir periode pertama yang rampung Jumat (30/9). Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus memberikan keterangan kepada media terkait raihan penerimaan negara dari program pengampunan pajak periode pertama.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) mengaku siap menampung dana-dana para pengemplang pajak tersebut. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp165 triliun. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana-dana hasil repatriasi (pemulangan) dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus menjadi perhatian pemerintah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana yang cukup besar ke pembiayaan pembangunan menjadi satu kesatuan dengan kebijakan tax amnesselengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan sedikitnya ada 19 Bank ditunjuk untuk menyerap dana hasil pengampunan pajak. Dari 19 bank tersebut, beberapa di antaranya adalah bank asing, yaitu Bank Danamon (Singapura), Bank Permata (Inggris), Maybank Indonesia (Malaysia), CIMB Niaga (Malaysia), Citibank (AS), HSBC (Inggris), DBS (Singapura), Standard Chartered (Inggris) dan Deustche Bank AGselengkapnya

Kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diprediksi dapat menarik dana maupun aset orang-orang Indonesia yang selama ini tersimpan di negara-negara surga pajak. Pemerintah maupun lembaga keuangan lagi harus menyiapkan berbagai instrumen guna menampung derasnya modal tersebut.selengkapnya

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. membidik penghimpunan dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dimanfaatkan pelaku bisnis asal Sulawesi Selatan untuk ditempatkan pada sejumlah produk inevstasi perseroan.selengkapnya

Melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, para wajib pajak yang berniat meminta pengampunan dari pemerintah, diberikan banyak kesempatan untuk mengembalikan uang mereka ke Indonesia.selengkapnya

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat untuk Kota Sukabumi mencapai sekitar Rp 4,1 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persen disalurkan untuk program di bidang kesehatan.selengkapnya

Pengalokasian dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) sebagian besar tersedot untuk kepentingan kesehatan. Sementara itu kepentingan untuk peningkatan kualitas bahan baku (termasuk petani) justru mendapatkan porsi yang sangat sedikit.selengkapnya

Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2018 di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 30 persen. Rendahnya penyerapan tersebut salah satunya disebabkan karena gagalnya proses lelang pembangunan rumah sakit daerah di Pameungpeuk, Kabupaten Garut.selengkapnya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan adanya pelonggaran terkait pengenaan pajak penghasilan. Pelonggaran pajak ini untuk bunga deposito yang dananya berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.selengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan himpunan dana tebusan dari program pengampunan pajak senilai Rp3 triliun hingga pekan pertama September 2016.selengkapnya

Antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ikut berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak atau tax amnesty masih tinggi. Sampai hari Selasa pekan kedua Oktober ini, tercatat terdapat Rp 142 triliunselengkapnya

"Wajib Pajak (WP) yang (baru) ikut itu hanya 2,09 persen. Saya belum sangat puas. Susah buat saya untuk puas. Jumlahnya baru 2,09 persen," kata Ken di Jakarta, Jumat (7/10/2016).selengkapnya

Menristekdikti M Nasir meminta perguruan tinggi tak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Untuk itu, Nasir gencar melakukan pendekatan ke Kementerian Keuangan agar membebaskan pajak bagi perguruan tinggi.selengkapnya

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai bank persepsi untuk program amnesti pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasi amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesti yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia, ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.selengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini resmi memulai sosialisasi program pengampunan pajak. Melalui 19 stan yang diisi oleh perusahaan sekuritas, ditargetkan akan semakin banyak peserta program pengampunan pajak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya di pasar saham.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya