Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPPasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPKamis 7 Des 2017 11:30Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1042 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% MemberatkanPajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% MemberatkanJumat 9 Mar 2018 13:25Ridha Anantidibaca 1031 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha selama ini.selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Kenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaKenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaJumat 25 Mei 2018 12:46Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah DKI Jakarta menaikkan perolehan setoran pajak parkir dari 20% menjadi 30% dinilai akan memberatkan bisnis pusat belanja.selengkapnya

 Ketentuan baru pajak e-commerce dinilai memberatkan pelaku usahaKetentuan baru pajak e-commerce dinilai memberatkan pelaku usahaSenin 14 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) keberatan dengan beleid pemerintah terkait pajak e-commerce melalui peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018.selengkapnya

 Simplifikasi layer cukai rokok memberatkan, DJBC: Road map sulit diubahSimplifikasi layer cukai rokok memberatkan, DJBC: Road map sulit diubahSelasa 24 Jul 2018 11:28Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Pelaku industri rokok menilai bahwa rencana pemerintah menaikkan tarif cukai dan menyederhanakan layer cukai yang diatur dalam PMK No 146/2017 memberatkan.selengkapnya

 Pengamat: Aturan Pajak tak akan memberatkan bila Wajib Pajak jujurPengamat: Aturan Pajak tak akan memberatkan bila Wajib Pajak jujurJumat 2 Mar 2018 11:39Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15/2018 terkait cara lain menghitung peredaran bruto atau omzet Wajib Pajak.selengkapnya

 Insentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorInsentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorJumat 2 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperluas pemberian insentif pajak. Dalam peraturan pemerintah (PP) baru, kali ini pemberian insentif tersebut juga akan masuk kepada WP dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA).selengkapnya

 Aturan untuk Google DisiapkanAturan untuk Google DisiapkanAhad 18 Sep 2016 15:47Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top/OTT).selengkapnya

 Analogi Dirjen Ken untuk Tax AmnestyAnalogi Dirjen Ken untuk Tax AmnestyJumat 7 Okt 2016 11:01Admindibaca 22 kaliSemua Kategori

Yah. Ken benar. Dengan tarif tebusan tax amnesty yang sangat kecil ini, membuat masyarakat Indonesia baik yang di dalam negeri dan luar negeri berbondong-bondong untuk ikut tax amnesty ini.selengkapnya

 BKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorBKF: Tak Ada Penambahan Insentif untuk InvestorKamis 27 Des 2018 15:20Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah belum berencana menambah insentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong investasi di sektor manufaktur. Pihaknya akan fokus pada tax holiday terlebih dahulu sampai menghasilkan investasi semaksimal mungkin.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Amnesty untuk Seluruh WNISri Mulyani: Tax Amnesty untuk Seluruh WNISabtu 27 Ags 2016 11:28Administratordibaca 1011 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program tersebut akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data pajak ke depan, selain menambah setoran penerimaan pajak.selengkapnya

 Penurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiPenurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiSelasa 10 Apr 2018 12:08Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan tersebut tengah difinalkan.selengkapnya

 Analogi Dirjen Ken untuk Tax AmnestyAnalogi Dirjen Ken untuk Tax AmnestyJumat 7 Okt 2016 16:10Administratordibaca 762 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastedi mengatakan bahwa program amnesti pajak atau tax amnesty merupakan "barang" bagus dengan harga yang murah.selengkapnya

 DPR: Tax Amnesty Untuk Kedaulatan NegaraDPR: Tax Amnesty Untuk Kedaulatan NegaraAhad 24 Jul 2016 21:13Administratordibaca 1070 kaliSemua Kategori

Undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak diyakini akan memperbaiki data basis pajak secara nasional, dengan melaporkan seluruh harta kepemilikan secara baik dan benar.selengkapnya

 Pajak untuk Bangun InfrastrukturPajak untuk Bangun InfrastrukturRabu 21 Mar 2018 10:59Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono berharap seluruh masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya, sehingga proyek pembangunan infrastruktur dapat dapat berjalan dengan baik.selengkapnya

 Ini Pesan Khusus Jokowi untuk Sri MulyaniIni Pesan Khusus Jokowi untuk Sri MulyaniKamis 28 Jul 2016 03:55Administratordibaca 1355 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pesan untuk Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani untuk turut memberikan fokus pada program pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 Cukai untuk mengendalikan produksi plastikCukai untuk mengendalikan produksi plastikKamis 29 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua Kategori

Rencana pengenaan cukai terhadap plastik ditujukan untuk mengendalikan produksi plastik di dalam negeri.selengkapnya

 BRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax AmnestyBRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 10:09Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk program pengampunan pajak. Salah satunya adalah membentuk help desk melalui call center.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :