DJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunDJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunJumat 18 Mei 2018 10:40Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

 Pengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifPengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifKamis 26 Apr 2018 09:57Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 PMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanPMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanSenin 1 Apr 2019 08:41Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa masalah utama dari ditariknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) e-commerce adalah lantaran kurangnya sosialisasi PMK tersebut kepada sejumlah stakeholder terkait.selengkapnya

 Adanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAdanya Pengampunan Pajak Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Rp 4.900 TriliunAhad 24 Jul 2016 15:27Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Staf Khusus Menteri keuangan,Arif Budimanta, kembali mengingatkan pentingnya Undang-Unadng Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Dirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraDirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraSabtu 17 Sep 2016 06:17Administratordibaca 653 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) mencium adanya konspirasi antara wajib pajak yang enggan ikut amnesti pajak dan perbankan Singapura untuk mengganjal kesuksesan program tersebut.selengkapnya

 DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?DJP Butuh Duit Rp3,1 Triliun, Buat Apa?Jumat 18 Mei 2018 13:10Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

 Dua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanDua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanSenin 9 Sep 2019 10:09Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.selengkapnya

 Perbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunPerbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunSenin 5 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan pembaruan sistem inti perpajakan (core tax system).selengkapnya

 Importir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCImportir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCSelasa 8 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Di tengah kabar tak sedap mengenai adanya oknum importir nakal yang tak tersentuh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban terhadap penertiban importir berisiko tinggi (PIBT).selengkapnya

 Sri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRSri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRKamis 5 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya pengajuan tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian, mempermudah masuknya investasi, serta memperbaiki kinerja perdagangan.selengkapnya

 Kemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporKemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporJumat 25 Jan 2019 13:13Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan adanya pelonggaran terkait pengenaan pajak penghasilan. Pelonggaran pajak ini untuk bunga deposito yang dananya berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.selengkapnya

 Pantau Perdagangan via Medsos, Ditjen Pajak Rencanakan Sistem OtomatisPantau Perdagangan via Medsos, Ditjen Pajak Rencanakan Sistem OtomatisSenin 28 Jan 2019 15:15Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pihaknya merencanakan adanya sistem otomatis untuk mengawasi aktivitas pedagangan online (e-commerce) melalui media sosial. Ini untuk memastikan kepatuhan pajak para pihak terkait.selengkapnya

 Rancangan Perpres Core Tax Administration System Sudah Masuk SetnegRancangan Perpres Core Tax Administration System Sudah Masuk SetnegSenin 5 Feb 2018 11:41Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Pembaruan core tax administration system yang kini sudah uzur akan segera dilakukan. Langkah ini bakal menambah daya gedor otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Setelah Aksi Protes, Presiden Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMSetelah Aksi Protes, Presiden Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMKamis 6 Des 2018 14:18Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua Kategori

Setelah aksi protes yang berujung kerusuhan, Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menunda rencana kenaikan pajak BBM. Inilah krisis terberat presiden yang dulu dielu-elukan membawa pembaruan.selengkapnya

 Ingin Tarif Rendah, Surat Pernyataan Tax Amnesty Bisa DicicilIngin Tarif Rendah, Surat Pernyataan Tax Amnesty Bisa DicicilJumat 9 Sep 2016 14:32Administratordibaca 1534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang belum siap secara adminstrasi ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) masih bisa dapat tarif tebusan rendah. Ini menanggapi adanya usulan pengusaha yang meminta perpanjangan periode I tax amnesty yang tarifnya rendah.selengkapnya

 Demi Sukses Tax Amnesty, Kemenkeu Setop Pemeriksaan PajakDemi Sukses Tax Amnesty, Kemenkeu Setop Pemeriksaan PajakSelasa 2 Ags 2016 11:37Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan adanya penghentian seluruh pemeriksaan pajak demi harapan keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini banyak wajib pajak (WP) yang menyatakan akan ikut tax amnesty, ketika akan diperiksa oleh pegawai Ditjen Pajak (DJP).selengkapnya

 Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniJumat 19 Jan 2018 14:43Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Ditjen Pajak Tambah Petugas PenyidikDitjen Pajak Tambah Petugas PenyidikSelasa 4 Des 2018 09:47Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak terus membenahi proses bisnis di lingkup internal otoritas pajak. Selain pembaruan dalam hal pemeriksaan, otoritas pajak juga terus menambah jumlah penyidik pajaknya.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 TMenteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 TRabu 5 Feb 2020 14:51Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa adanya omnibus law perpajakan akan berpotensi mengurangi pendapatan negara. Dia memperkirakan, dengan adanya insentif omnibus law tersebut penerimaan pajak kehilangan Rp 86 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :