Khawatir Target Tax Amnesty Tak Tercapai, DPR Berencana Panggil Sri MulyaniKhawatir Target Tax Amnesty Tak Tercapai, DPR Berencana Panggil Sri MulyaniRabu 24 Ags 2016 13:57Administratordibaca 561 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengkhawatirkan target pendapatan negara lewat kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tak tercapai mengingat sampai saat ini baru mencapai sekitar Rp1 triliun.selengkapnya

 RAPBN-P 2016, DPR Pertanyakan Langkah Dimasukkannya Potensi Tax AmnestyRAPBN-P 2016, DPR Pertanyakan Langkah Dimasukkannya Potensi Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 01:45Administratordibaca 450 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengatakan langkah ini berisiko karena memasukkan sesuatu yang belum bisa diprediksi secara pasti ke dalam postur yang baru.selengkapnya

 Ketua Komisi XI: Tax Amnesty Tahun Ini Maksimal Rp 20 TriliunKetua Komisi XI: Tax Amnesty Tahun Ini Maksimal Rp 20 TriliunRabu 24 Ags 2016 19:16Administratordibaca 333 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng pesimistis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mampu merealisasikan target penerimaan negara dana dari program tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Mekeng malah memprediksi sampai akhir tahun ini, penerimaan negara dari tax amnesty hanya mencapai Rp 20 triliun.selengkapnya

 DPR Ragukan Keamanan Fiskal bila Tax Amnesty GagalDPR Ragukan Keamanan Fiskal bila Tax Amnesty GagalSelasa 7 Jun 2016 11:06Administratordibaca 521 kaliSemua Kategori

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

 DPR Minta Penerimaan Jangan Tergantung Pengampunan PajakDPR Minta Penerimaan Jangan Tergantung Pengampunan PajakSelasa 7 Jun 2016 00:31Administratordibaca 311 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah jangan terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk mendorong penerimaan pajak, apabila tidak memiliki sumber data aset para wajib pajak di luar negeri, secara memadai. "Bahaya kalau ekspektasi penerimaan dari tax amnesty tidak terjadi, apakah menteri keuangan mempunyai daftar wajib pajak yang mau masuk ini?," katanyaselengkapnya

 Menkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangMenkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangSelasa 7 Jun 2016 09:39Administratordibaca 261 kaliSemua Kategori

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

 Tax Amnesty Belum Tentu Dorong Target Pendapatan PajakTax Amnesty Belum Tentu Dorong Target Pendapatan PajakSenin 6 Jun 2016 23:54Administratordibaca 332 kaliSemua Kategori

Anggota DPR meragukan skema pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong target pendapatan pajak pemerintah Rp 165 triliun. Anggota DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan meski skema pengampunan pajak bisa segera laksanakan pada bulan Juli sesuai target pemerintah, dana yang bisa terserap dari program ini belum tentu sesuai dengan target pemerintah sebesar Rp 165 triliun.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasWakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasJumat 23 Sep 2016 08:28Administratordibaca 155 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 448 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatRevisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatSenin 10 Okt 2016 14:23Admindibaca 203 kaliSemua Kategori

Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di Tempat JAKARTA. Komisi XI DPR RI akan segera membahas dua revisi undang-undang (UU) mengenai penerimaan negara. Kedua beleid itu adalah revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 351 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 312 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNSenin 20 Feb 2017 13:29Ajeng Widyadibaca 141 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax AmnestyDPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 08:07Administratordibaca 281 kaliSemua Kategori

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti,selengkapnya

 Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 271 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUSelasa 25 Jul 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 134 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 TriliunRealisasi Penerimaan Pajak Nonmigas Rp 706 TriliunRabu 28 Sep 2016 11:12Administratordibaca 399 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun, setara 53,5% dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), atau 49% dari target.selengkapnya

 Amnesti Pajak Capai Rp 97 Triliun, Menkeu Belum PuasAmnesti Pajak Capai Rp 97 Triliun, Menkeu Belum PuasSenin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 213 kaliSemua Kategori

Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.selengkapnya

 Usulan Pajak Nonmigas DipertahankanUsulan Pajak Nonmigas DipertahankanRabu 8 Jun 2016 14:03Administratordibaca 283 kaliSemua Kategori

Kendati bersedia menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah kukuh mempertahankan usulan target penerimaan pajak nonmigas dalam RAPBNP 2016. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa malam (7/6), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penerimaan yang berkaitan langsung dengan turunnya harga danlifting migas tidak bisa dicari penggantinya sekitar Rp90 triliun.selengkapnya

 Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahSenin 18 Des 2017 15:43Ridha Anantidibaca 12 kaliSemua Kategori

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :