Masalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BMasalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BKamis 13 Okt 2016 15:18Admindibaca 467 kaliSemua Kategori

Namun, acapkali kenyataan tak seindah kesepakatan. Nyatanya, pemerintah hanya merestitusi pajak dari sejumlah perusahaan PKP2B saja. Artinya, ada tebang pilih dalam impementasinya.selengkapnya

 Jokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJumat 29 Jul 2016 11:12Administratordibaca 329 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

 PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakRabu 1 Mar 2017 14:23Ajeng Widyadibaca 151 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

 Wapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyWapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 18:09Administratordibaca 628 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyadari bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak tidak melulu berjalan lancar. Diakuinya bahwa ada masalah dalam pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak tersebut.selengkapnya

 Menkeu: Pengampunan Pajak Gagal bisa Menimbulkan MasalahMenkeu: Pengampunan Pajak Gagal bisa Menimbulkan MasalahJumat 3 Jun 2016 12:45Administratordibaca 522 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan pengampunan pajak bisa menimbulkan masalah tersendiri ke kondisi perekonomian nasional, apabila gagal dilaksanakan. "Pasti bermasalah, karena penerimaan (pajak) tidak tercapai, tax base tidak dapat dan repatriasi tidak berjalan," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Kamis.selengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 282 kaliSemua Kategori

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 Perumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifPerumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifRabu 25 Jan 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 172 kaliSemua Kategori

PT Perumnas (Persero) mengaku tidak masalah dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur dimaksudkan agar tidak ada spekulan tanah yang memainkan harga.selengkapnya

 Masalah Google Tak Hanya Pajak tapi Keamanan NegaraMasalah Google Tak Hanya Pajak tapi Keamanan NegaraSelasa 20 Sep 2016 13:31Administratordibaca 134 kaliSemua Kategori

Google menjadi pusat perhatian media di Tanah Air. Pakar keamanan cyber Pratama Persadha memandang masalahGoogle tidak hanya mengenai pajak tapi ada hal yang lebih penting, yaitu keamanan rahasia negara.selengkapnya

 Pengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakPengusaha tak Masalah Transaksi Kartu Kredit Kena PajakSabtu 7 Mei 2016 11:11Administratordibaca 638 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah mendukung kebijakan mengenai pengenaan pajak transaksi nontunai khususnya untuk pengeluaran melalui kartu kredit. "Kami menganggap ini masih wajar, dalam hal ini kami berusaha menjadi wajib pajak yang baik," kata Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi seperti ditulis Antara Semarang, Jumat (6/5).selengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 434 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSabtu 17 Sep 2016 08:05Administratordibaca 312 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Banyak Negara Alami Masalah Pajak E-CommerceSri Mulyani Ungkap Banyak Negara Alami Masalah Pajak E-CommerceKamis 13 Okt 2016 10:24Administratordibaca 164 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan World Bank dan International Monetary Fund (IMF) sempat membahas soal pajak usaha berbasis online seperti Google dan Apple. Dalam pembahasan tersebut, dia mengatakan banyak negara-negara yang bernasib sama seperti seperti Indonesia.selengkapnya

 WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumSabtu 17 Sep 2016 10:30Administratordibaca 457 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 PERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BPERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BSelasa 8 Nov 2016 10:39Ajeng Widyadibaca 353 kaliSemua Kategori

Amandemen kontrak tidak menjadi jaminan penyelesaian masalah restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I dan III.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Tax Ada Perpanjangan Tax Amnesty Bukan MasalahDitjen Pajak: Tax Ada Perpanjangan Tax Amnesty Bukan MasalahKamis 22 Sep 2016 08:24Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum membuka opsi untuk memperpanjang periode pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kendati dana tebusan masih minim. Periode pertama tax amnesty selesai pada akhir September.selengkapnya

 Indonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaIndonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaRabu 12 Okt 2016 09:44Admindibaca 249 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mendorong agar perwakilan raksasa internet Google di regional Asia Pasifik bisa duduk bersama Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang telah menjadi polemik.selengkapnya

 Prastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamPrastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamRabu 19 Okt 2016 11:16Fauzi Adnandibaca 179 kaliSemua Kategori

Prastowo mengatakan dana di Swiss bukan seperti di Singapura yang dipakai untuk bisnis. Di Swiss, dana tersebut hanya disimpan, bukan diputar lagi untuk kegiatan bisnis. Selain itu, kata Prastowo, WNI sejak dulu juga menjadikan Swiss untuk tempat menyimpan dana.selengkapnya

 Tax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakTax Amnesty Cara Pemerintah Ketuk Hati Wajib PajakSelasa 3 Mei 2016 19:16Administratordibaca 431 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, tidak semata-mata masalah pajak. Menurut dia, ini merupakan permasalahan ekonomi secara luas. Yang dimaksud oleh Mardiasmo adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menghadapi masalah serius soal kebutuhan dana. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)selengkapnya

 Tax Amnesty Remang-remang, DPR Masih MenolakTax Amnesty Remang-remang, DPR Masih MenolakRabu 8 Jun 2016 10:27Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, kebijakan pemerintah soal pengampunan pajak atau tax amnesty, masih sangat rancu alias tidak jelas. Hafisz bilang, tax amnesty masih menyisakan banyak masalah, namun pemerintah seolah-olah memaksakan situasi ini. "Program pengampunan pajak yang ingin digulirkan pemerintah masih menyisakan banyak masalah. Baik secara ekonomi maupun hukum," kataselengkapnya

 Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Jumat 20 Jan 2017 11:40Ajeng Widyadibaca 85 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :