Tak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainTak Amnesty Tak Nendang, Pemerintah Siapkan Skenario LainJumat 3 Jun 2016 20:00Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menaikkan porsi penerimaan negara melalui sektor pajak penghasilan non migas sebesar 14,5 persen, atau menjadi Rp819,5 triliun, dari target yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp715,8 triliun.selengkapnya

 Thomas Lembong: Tax Holiday `Kurang Nendang`Thomas Lembong: Tax Holiday `Kurang Nendang`Selasa 24 Apr 2018 16:07Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengubah kembali aturan mengenai tax holiday, sehingga diharapkan dapat menjaring lebih banyak investor.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 Apa Kabar Aturan Pengampunan PajakApa Kabar Aturan Pengampunan PajakSelasa 7 Jun 2016 10:51Administratordibaca 1128 kaliSemua Kategori

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

 Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasPemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasRabu 18 Apr 2018 14:56Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).selengkapnya

 Cara Mengurus Lebih dan Kurang Bayar Pajak usai Isi SPTCara Mengurus Lebih dan Kurang Bayar Pajak usai Isi SPTSenin 8 Apr 2019 14:13Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Masa pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sudah berakhir akhir Maret lalu. Mengisi SPT pun kini sudah bisa dalam hitungan menit.selengkapnya

 Ada insentif pajak untuk investor kecil & pemulaAda insentif pajak untuk investor kecil & pemulaRabu 25 Apr 2018 10:28Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Setelah memberikan insentif pembebasan pajak atau tax holiday bagi investor yang menanamkan investasi di atas Rp 500 miliar, pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak bagi pengusaha dengan nilai investasi lebih kecil.selengkapnya

 Pemerintah siapkan insentif perpajakan untuk investasi di bawah Rp 500 miliarPemerintah siapkan insentif perpajakan untuk investasi di bawah Rp 500 miliarRabu 25 Apr 2018 10:07Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan untuk investasi skala menengah dan kecil di bawah Rp 500 miliar.selengkapnya

 Sering Kurang Bayar saat Lapor SPT Pajak?Sering Kurang Bayar saat Lapor SPT Pajak?Senin 19 Mar 2018 15:51Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Seringkali wajib pajak menemukan problem kurang bayar atau lebih bayar saat sedang mengisi laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan. Lantas apa maksud dari kurang bayar?selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatJumat 23 Feb 2018 15:49Ridha Anantidibaca 929 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

 Tax Amnesty : Dorong Keikutsertaan UKM, Pemda Mesti DilibatkanTax Amnesty : Dorong Keikutsertaan UKM, Pemda Mesti DilibatkanKamis 27 Okt 2016 12:33Administratordibaca 533 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk melibatkan pemeirntah daerah dalam sosialisasi pelaksanaan program pengampunan pajak dengan sasaran pelaku usaha kecil dan menengah di samping memberikan berbagai insentif non tarif.selengkapnya

 RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiRAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiSenin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

 DPR Minta Penjelasan Potensi Pendapatan dari Pengampunan PajakDPR Minta Penjelasan Potensi Pendapatan dari Pengampunan PajakRabu 20 Apr 2016 12:23Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Komisi Xi DPR RI mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atautax amnesty yang diusulkan pemerintah. Kali ini Komisi XI bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Lebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT? Ini yang Harus DilakukanLebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT? Ini yang Harus DilakukanSenin 12 Mar 2018 14:49Ridha Anantidibaca 6068 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya akan menerima pemberitahuan apakah laporan mereka statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh WP untuk menyelesaikan laporan tersebut.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 Penguatan Kewenangan Pemeriksaan Ditjen Pajak Ditentang PengusahaPenguatan Kewenangan Pemeriksaan Ditjen Pajak Ditentang PengusahaSenin 11 Des 2017 09:11Ridha Anantidibaca 850 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak akan mendapat penguatan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski demikian, kalangan pengusaha menentang rencana tersebut.selengkapnya

 DPR Imbau Pengusaha Manfaatkan Tax AmnestyDPR Imbau Pengusaha Manfaatkan Tax AmnestyRabu 24 Ags 2016 19:29Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk bekerja keras sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan sosialisasi itu, DPR juga meminta pengusaha dapat memanfaatkan tax amnesty. Ketua DPR Ade Komaruddin menilai sosialisasi tax amnesty masih kurang kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha.selengkapnya

 Ketua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestyKetua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 16:28Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin mengkritik Direkrorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kinerja Ditjen Pajak memprihatinkan. "Pertama soal sosialisasi. Saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar ke seluruh lapisan pengusaha, baik kecil, menengah maupun besar," kata Ade di Gedung DPR,selengkapnya

 Rincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridRincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridJumat 25 Okt 2019 15:00Ridha Anantidibaca 1525 kaliSemua Kategori

Selain mengatur tentang mobil konvensional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor juga menjelaskan skema perpajakan buat jenis full hybrid dan mild hybrid.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :