Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 MiliarTunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 MiliarSenin 9 Jul 2018 15:27Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp 100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelPemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelKamis 31 Mei 2018 09:38Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim pengelolaan piutang pajak makin kredibel dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Administrasi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 Ditjen Pajak teliti data piutang pajakDitjen Pajak teliti data piutang pajakSelasa 24 Jul 2018 11:25Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkomitmen tetap menagih piutang pajak sebesar Rp 32,7 triliun yang sudah dihapus buku dari neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Tapi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sulit untuk memperkirakan hasil penagihan piutang itu.selengkapnya

 DPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangDPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangSelasa 24 Jul 2018 11:03Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai, piutang pajak menjadi persoalan di tiap laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperinci piutang pajak tersebut.selengkapnya

 KPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKamis 21 Jan 2016 10:34Administratordibaca 1187 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3623 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 Sri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSelasa 24 Jul 2018 11:18Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat piutang pajak sebesar Rp 54,16 triliun. Angka itu turun Rp 47 triliun dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 101,7 triliun.selengkapnya

 Ada kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniAda kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:16Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaKPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaJumat 29 Jan 2016 11:50Administratordibaca 1411 kaliSemua Kategori

Puluhan orang yang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Pemudi Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1). Mereka meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.selengkapnya

 Kemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitKemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitSelasa 24 Jul 2018 11:22Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat ada Rp 32,7 triliun piutang pajak yang dikeluarkan dari neraca tahun anggaran 2017 dan ditetapkan sebagai hapus buku. Namun tetap bisa ditagih.selengkapnya

 Berpotensi Tak Tertagih, Piutang Pajak Puluhan Triliun Dihapus BukuBerpotensi Tak Tertagih, Piutang Pajak Puluhan Triliun Dihapus BukuSelasa 24 Jul 2018 11:48Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat piutang pajak tersisa sebesar Rp 54,16 triliun, turun dari posisi awal 2017 yang sebesar Rp 101,7 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut imbas kebijakan hapus buku. Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun meminta kejelasan seputar upaya penyelesaiannya.selengkapnya

 Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Jumat 6 Apr 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1926 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan temuan BPK terkait penagihan piutang pajak merupakan masalah klasik yang setiap tahun selalu dijumpai.selengkapnya

 Lagi, KPK cokok pegawai pajak, ini kronologinyaLagi, KPK cokok pegawai pajak, ini kronologinyaJumat 5 Okt 2018 10:04Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon. KPK telah menangkap lima orang dan tiga diantaranya kini telah menjadi tersangka.selengkapnya

 BPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniBPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:13Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKamis 4 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 KPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 14:26Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

 Tunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunTunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunJumat 3 Feb 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 704 kaliSemua Kategori

Tunggakan pajak pertambangan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga akhir Desember 2016, piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral pertambangan mencapai Rp 6,65 triliun.selengkapnya

 Pemkot Bandung Kejar Potensi Piutang Pajak Rp 1 TriliunPemkot Bandung Kejar Potensi Piutang Pajak Rp 1 TriliunJumat 27 Sep 2019 11:25Ridha Anantidibaca 1190 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya mengejar potensi pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya potensi asli yang menjadi target tahun ini, Pemkot Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) berusaha mengejar potensi piutang dari para penunggak pajak tahun-tahun sebelumnya.selengkapnya

 Terbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakTerbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakSenin 28 Mei 2018 10:06Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 Pegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKPegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKJumat 7 Des 2018 12:03Ridha Anantidibaca 1353 kaliSemua Kategori

Sejumlah PNS dari Direktorat Jenderal Pajak pernah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasan, pegawai pajak rentan terlibat kasus korupsi?selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :