Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1393 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Pro-Kontra RUU Tax Amnesty: Golkar Yes, Gerindra NoPro-Kontra RUU Tax Amnesty: Golkar Yes, Gerindra NoSenin 15 Feb 2016 09:40Administratordibaca 1415 kaliSemua Kategori

Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty sepertinya masih ditentukan loby pemerintah. Namun sejauh ini, komposisi antara partai antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pemerintah tampaknya masih menjadi penentu.selengkapnya

 DPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraDPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraSelasa 22 Mei 2018 13:07Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui bahwa rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 Pajak UMKM E-Commerce Tuai Pro-KontraPajak UMKM E-Commerce Tuai Pro-KontraJumat 19 Jan 2018 13:11Ridha Anantidibaca 2189 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Aulia Ersyah Marinto melihat langkah pemerintah menerapkan pajak khusus untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tepat. Sebab, industri kreatif tersebut sedang tumbuh dan berpotensi memberi pendapatan bagi negara.selengkapnya

 Sosialisasi minim, akar pro-kontra beleid perpajakanSosialisasi minim, akar pro-kontra beleid perpajakanJumat 26 Jan 2018 13:43Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

KETIDAKTAHUAN terhadap aturan pemerintah menjadi akar masalah yang belakangan ini ramai di media sosial. Seharusnya polemik tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan sosialisasi kebijakannya dengan benar.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Rencana Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah Mewah Menuai Pro & KontraRencana Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah Mewah Menuai Pro & KontraRabu 24 Okt 2018 11:04Ridha Anantidibaca 863 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji penghapusan pajak rumah mewah, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tujuannya, menggeliatkan kembali pasar properti mewah untuk memacu perekonomian. Rencana tersebut menuai pro dan kontra.selengkapnya

 MPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyMPR: Demi Perekonomian, Pro Kontra Mesti Jadi Masukan Bahas RUU Tax AmnestyKamis 5 Mei 2016 19:42Administratordibaca 1235 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa sikap pro dan kontra harusnya menjadi masukan bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) demi kepentingan perekonomian bangsa. Dia mengakui bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty antara DPR dan pemerintah masih alot dan terjadi pro dan kontra. Demikian juga di kalangan masyarakat sendiri muncul sikap yang berbeda-beda.selengkapnya

 Kewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraKewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraRabu 27 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 1338 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

 Pro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalPro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalRabu 22 Nov 2017 09:31Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai standar cukai yang diterapkan secara internasional bisa digunakan sebagai panduan untuk menyikapi pro dan kontra keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia.selengkapnya

 Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanJumat 10 Nov 2017 08:37Ajeng Widyadibaca 1411 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

 Pajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifPajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifRabu 16 Jan 2019 10:17Ridha Anantidibaca 1874 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang efektif berlaku per 1 April mendatang ini telah cukup lama diwacanakan, namun justru menuai kontroversi saat telah resmi diterbitkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara soal ini.selengkapnya

 Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPPasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPKamis 7 Des 2017 11:30Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 Ini Kata Iwapi soal Tax AmnestyIni Kata Iwapi soal Tax AmnestyAhad 18 Sep 2016 11:34Administratordibaca 557 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak yang digelorakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian khusus bagi kalangan pengusaha, termasuk Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia alias Iwapi.selengkapnya

 Kata JK Soal Tagar #StopBayarPajakKata JK Soal Tagar #StopBayarPajakSenin 29 Ags 2016 07:56Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini, netizen yang menggunakan media sosial Twitter mempopulerkan tagar #StopBayarPajak menanggapi soal UU Tax Amnesty yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Rabu 11 Des 2019 09:48Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini sudah mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau dikenal sebagai e-commerce melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dengan adanya omnibus law, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan ada beberapa dimensi yang bisa dilihat terkait penyederhanaan Badan Usaha Tetap (BUT) saat omnibus law berlaku.selengkapnya

 KPK Tangkap Pejabat Pajak, Ini Kata DJPSelasa 22 Nov 2016 11:39Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pejabat ini diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk mengurangi nilai pajak dari Wajib Pajak.selengkapnya

 Dibidik Pajak, ini Kata Pengusaha MLMDibidik Pajak, ini Kata Pengusaha MLMJumat 3 Jun 2016 20:03Administratordibaca 1576 kaliSemua Kategori

Sejumlah pengusaha Multi Level Marketing (MLM) mengeluhkan sistem penghitungan pajak yang berlaku saat ini. Terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas bonus yang diperoleh. Salah satu pengusaha MLM yang menyampaikan keluhannya adalah Andrina dari Oriflame. Menurut Andrina, selama ini regulasi mengharuskan pengusaha MLM untuk membayar pajak atas penghasilan atas bonus secara kotorselengkapnya

 Likuiditas Mengering? Ini Kata Menkeu MulyaniLikuiditas Mengering? Ini Kata Menkeu MulyaniSelasa 22 Nov 2016 10:34Ajeng Widyadibaca 520 kaliSemua Kategori

Menkeu Mulyani menegaskan, tidak perlu khawatir atas kemampuan fiskal pemerintah. "Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan selalu melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa jumlah kebutuhan likuiditas sampai akhir tahun akan terpenuhi," ujar Menkeu Mulyani di Jakarta, Senin (21/11/2016).selengkapnya

 Singapura Jegal Tax Amnesty, Ini Kata Menkeu SriSingapura Jegal Tax Amnesty, Ini Kata Menkeu SriSabtu 17 Sep 2016 11:20Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Kabar Pemerintah Singapura yang ingin menggagalkan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merebak lagi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :