Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimPengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimRabu 30 Sep 2020 13:36Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari tiga hakim pengadilan pajak soal kewenangan Menteri Keuangan terkait pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakKebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakJumat 1 Jul 2016 04:01Administratordibaca 1394 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya

 Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumMenkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumRabu 21 Sep 2016 09:07Administratordibaca 582 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Tax Amnesty Dinilai Runtuhkan Prinsip Negara HukumTax Amnesty Dinilai Runtuhkan Prinsip Negara HukumAhad 24 Jul 2016 13:15Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, penggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, undang-undang baru tersebut meruntuhkan prinsif Indonesia sebagai negara hukum.selengkapnya

 Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distopRabu 22 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Hadir di Sidang Gugatan Tax AmnestySri Mulyani Bakal Hadir di Sidang Gugatan Tax AmnestyRabu 7 Sep 2016 09:51Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah berjalan hampir tiga bulan. Eksekusi kebijakan besar ini mendapat perlawanan atau gugatan dari beberapa pihak dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi(MK), diantaranya dari serikat buruh dan Muhammadiyah.selengkapnya

 Buruh Gugat Tax Amnesty ke MK, Ratusan Polisi Rapatkan BarisanBuruh Gugat Tax Amnesty ke MK, Ratusan Polisi Rapatkan BarisanJumat 22 Jul 2016 19:03Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Ratusan buruh mengajukan berkas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini akan dijaga ketat dari aparat keamanan yang jumlahnya mengimbangi massa buruh.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 BI: Jangan Khawatir UU Pengampunan Pajak BatalBI: Jangan Khawatir UU Pengampunan Pajak BatalSelasa 12 Jul 2016 15:44Administratordibaca 649 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) ikut menyoroti rencana beberapa organisasi masyarakat untuk menggugat Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Otoritas moneter ini meyakini bahwa kebijakan tax amnesty akan berjalan lancar karena dukungan banyak pihak.selengkapnya

 PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKRabu 19 Okt 2016 20:44Administratordibaca 1605 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

 Buruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKBuruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKRabu 20 Jul 2016 11:10Administratordibaca 1028 kaliSemua Kategori

Buruh akan menyerahkan berkas gugatan judicial review Undang-Undang UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (22/7). Ada beberapa alasan buruh mengajukan judicial review tersebut.selengkapnya

 DPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyDPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyJumat 16 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 578 kaliSemua Kategori

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ‎seluruh permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty‎) diapresiasi Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, keputusan MK itu dianggap memiliki makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.‎selengkapnya

 Hadapi Gugatan Tax Amnesty, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Sambangi MKHadapi Gugatan Tax Amnesty, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Sambangi MKRabu 21 Sep 2016 07:11Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini melakukan sidang lanjutannya untuk gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Uji materi akan dilakukan pada perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XIV/2016, dan 63/PUU-XlV/2016.selengkapnya

 DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan PajakSelasa 12 Des 2017 08:44Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 YSK Gugat UU Tax AmnestyYSK Gugat UU Tax AmnestyAhad 10 Jul 2016 10:06Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat Undang Undang Tax Amnesty (UU TA) atau Undang-Undang Pengampunan Pajak. YSK akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 1849 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 MK Tolak Gugatan, Ditjen Pajak Bisa Terus Intip Rekening NasabahMK Tolak Gugatan, Ditjen Pajak Bisa Terus Intip Rekening NasabahSenin 14 Mei 2018 13:48Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan seluruh perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini berdasarkan amar putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan MK pada Rabu, 9 Mei 2018.selengkapnya

 Pemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestyPemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 13:12Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya

 Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri MulyaniMuhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri MulyaniKamis 1 Sep 2016 07:16Administratordibaca 1685 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mengundang gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari kalangan buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah. Program pengampunan pajak dinilai salah sasaran dan penuh dengan ketidakadilan.selengkapnya

 Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 14 Feb 2018 14:04Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :